Yuri Apresiasi Solusi Pemerintah atas Ricuh di Kantor PT Timah

Yuri Kemal Fadlullah: Mediasi Pemerintah Buka Jalan bagi Penambang Rakyat Bangka Belitung

Beritabaru1.com – Hasil Rapat Tingkat Menteri yang difasilitasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menghasilkan satu poin krusial: PT Timah Tbk bersedia membeli timah langsung dari masyarakat. Penjabat Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, Yuri Kemal Fadlullah, menyambut baik kesepakatan tersebut dan menilai langkah itu menyentuh inti persoalan ekonomi rakyat di Bangka Belitung.

“Alhamdulillah, melalui Rapat Tingkat Menteri ini telah tercapai kesepahaman bahwa PT Timah dapat membeli timah dari masyarakat. Hal ini sangat penting karena menyangkut langsung keberlangsungan mata pencaharian dan roda perekonomian masyarakat Bangka Belitung.”

Yuri menegaskan bahwa konflik antara perusahaan tambang dan warga setempat tidak boleh direduksi menjadi sekadar sengketa komersial atau persoalan tata niaga. Ia mengingatkan bahwa pertimahan telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Bangka Belitung lintas generasi, dan hingga kini masih menjadi tulang punggung ekonomi bagi jutaan keluarga.

“Kita harus melihat kondisi riil masyarakat Bangka Belitung. Sampai hari ini masih banyak masyarakat yang menggantungkan penghidupannya dari sektor timah. Bukan hanya para penambang, tetapi juga keluarga mereka, pedagang kecil, pekerja harian, transportasi, serta berbagai kegiatan usaha lainnya yang perputaran ekonominya ikut bergantung pada sektor pertimahan.”

Latar Konflik dan Aksi Pembakaran

Pernyataan Yuri disampaikan dalam keterangan pers yang diterima pada 19 Agustus. Keprihatinannya dipicu oleh eskalasi ketegangan antara PT Timah Tbk dan warga di tanah kelahirannya, yang pada puncaknya berujung pada pembakaran kantor perusahaan. Bagi Yuri, peristiwa itu menjadi alarm bahwa ketimpangan akses terhadap hasil tambang tidak lagi bisa diabaikan.

Pandangan Jangka Panjang: Dari Hulu hingga Hilir

Menurut Yuri, kesepakatan mediasi baru menjadi langkah awal. Ia mendorong agar pemerintah segera menerjemahkan kesepahaman itu ke dalam mekanisme penjualan yang sah, tertib, dan sesuai regulasi, sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum atas hasil tambangnya. Lebih jauh, ia menekankan bahwa penyelesaian struktural harus dirancang secara menyeluruh — mulai dari eksplorasi, pengolahan data potensi mineral, hingga perencanaan kegiatan pertambangan yang berkelanjutan dan terencana.