Eva Rataba Bantah Terima Bansos PKH meski Masuk Data Desil 4

Keliru Masuk Desil 4, Legislator NasDem Eva Rataba Klarifikasi Tak Pernah Terima PKH

Beritabaru1.com – Sistem pendataan sosial ekonomi di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah nama seorang anggota parlemen muncul dalam kelompok penerima bantuan yang tidak pernah ia daftarkan. Kasus ini membuka kembali perdebatan lama mengenai akurasi basis data yang menjadi fondasi penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu.

Eva Stevany Rataba, wakil rakyat dari Fraksi Partai NasDem yang duduk di Komisi X DPR RI, secara tegas membantah kabar bahwa dirinya pernah menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Klarifikasi ini ia sampaikan di Jakarta pada Selasa, 8 September, setelah namanya tercatat dalam kategori desil 4 pada data sosial ekonomi nasional yang dikelola pemerintah.

“Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah menerima bantuan sosial PKH dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial tersebut,” ujar Eva.

Desil 4 Bukan Berarti Penerima Bantuan

Untuk memahami mengapa kasus ini menimbulkan kebingungan, perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana sistem desil bekerja. Pemerintah membagi kondisi kesejahteraan rumah tangga ke dalam sepuluh kelompok, mulai dari desil 1 (paling miskin) hingga desil 10 (paling sejahtera). Masuk ke dalam desil 4 memang mengindikasikan posisi ekonomi yang berada di bawah rata-rata, namun status tersebut tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai penerima manfaat program bantuan sosial.

Eva menjelaskan bahwa pengelompokan desil pada hakikatnya merupakan pemetaan kondisi sosial ekonomi, bukan daftar penerima bantuan. Penetapan siapa yang layak menerima PKH atau program sejenis harus melewati proses verifikasi berlapis yang terpisah dari sekadar pencatatan desil. Dengan kata lain, ada jarak antara “tercatat miskin” dan “menerima uang bantuan,” dan jarak itulah yang sering kali luput dari pemahaman publik.

Langkah Konkret Meluruskan Data

Tidak berhenti pada klarifikasi verbal, Eva mengambil langkah konkret untuk menelusuri asal-usul pencatatan namanya dalam data tersebut. Ia mempertanyakan mekanisme pendataan secara langsung kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam forum rapat kerja Komisi X DPR RI. Selain itu, ia juga mendatangi Dinas Sosial Kabupaten Toraja Utara untuk meminta penelusuran ulang atas data yang tercatat di tingkat daerah.

Sebagai legislator yang mewakili konstituen di Sulawesi Selatan, Eva memandang bahwa kekeliruan yang menimpanya bukan sekadar masalah personal. Ia menilai insiden ini menjadi indikator bahwa infrastruktur pendataan sosial ekonomi di Indonesia masih menyimpan celah yang memerlukan pembenahan secara mendasar, mulai dari tahap pengumpulan data hingga proses validasi dan pembaruan berkala.

“Jika data seorang anggota DPR RI saja dapat keliru, tentu ada kemungkinan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan juga mengalami kesalahan pendataan. Jangan terburu-buru menarik kesimpulan tanpa verifikasi,” tegasnya.

Implikasi Lebih Luas bagi Tata Kelola Bantuan Sosial

Kasus Eva Rataba menggarisbawahi risiko sistemik yang melekat pada basis data bantuan sosial. Ketika nama seseorang yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat tercatat sebagai calon penerima, maka secara simetris, ada kemungkinan pula bahwa warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat dari daftar. Ketidaktepatan data semacam ini dapat menimbulkan dua kerugian sekaligus: anggaran negara tersalurkan kepada pihak yang tidak berhak, sementara kelompok rentan kehilangan akses terhadap bantuan yang menjadi hak mereka.

Program Keluarga Harapan sendiri merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam mengurangi beban ekonomi rumah tangga miskin. Dana yang disalurkan mencakup komponen kesehatan, pendidikan, dan bantuan tunai langsung. Akurasi data menjadi prasyarat agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Tanpa verifikasi yang ketat dan pembaruan data secara berkala, program sebesar PKH berisiko kehilangan efektivitasnya.

Dorongan Pembaruan Data

Menutup pernyataannya, Eva mendesak seluruh instansi terkait—mulai dari BPS, Kementerian Sosial, hingga pemerintah daerah—untuk segera melakukan pembaruan atas data yang bermasalah. Ia menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar koreksi administratif, melainkan prasyarat agar penyaluran bantuan sosial di masa mendatang dapat berjalan lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.

Di balik polemik satu nama, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih besar: sejauh mana sistem pendataan sosial ekonomi Indonesia mampu menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, terpetakan dengan benar? Kasus ini menjadi pengingat bahwa akurasi data bukan hanya urusan teknis birokrasi, melainkan persoalan keadilan yang menyentuh langsung kehidupan jutaan keluarga di seluruh pelosok negeri.