Harga Minyak Tembus US$100, Purbaya: Kita tidak akan Terlalu Kaget

Pemerintah Siapkan Antisipasi Saat Harga Minyak Menembus US$100

Beritabaru1.com – Lonjakan harga minyak dunia hingga menyentuh US$100 per barel membuat pemerintah kembali menyiapkan langkah untuk menjaga ruang fiskal tetap aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan gejolak komoditas bukan situasi yang asing bagi pemerintah, sehingga kesinambungan anggaran tetap menjadi fokus utama.

Harga minyak menguat di tengah peningkatan konflik di Timur Tengah. Minyak mentah Brent sempat naik 2,3% dan diperdagangkan pada level US$100 per barel, sebelum kemudian mengalami koreksi terbatas. Pada saat yang sama, West Texas Intermediate atau WTI meningkat 1,3% hingga US$94 per barel.

Pergerakan tersebut penting bagi Indonesia karena harga minyak memengaruhi kebutuhan pembiayaan energi, belanja subsidi, serta perhitungan fiskal secara keseluruhan. Kenaikan harga dapat memperbesar tekanan anggaran apabila berlangsung lama, khususnya ketika kebutuhan impor energi masih tinggi.

“Ini bukan pengalaman baru. Kita tidak akan terlalu kaget,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (9/9).

Anggaran Disiapkan Menghadapi Beragam Skenario

Purbaya menegaskan pemerintah terus mengikuti perkembangan konflik di kawasan Timur Tengah, yang menjadi salah satu pemicu kenaikan harga minyak. Selain berharap ketegangan segera berakhir, pemerintah menyiapkan respons fiskal agar posisi anggaran tetap berkelanjutan seperti yang dijalankan sepanjang tahun ini.

“Pertama, berdoa dulu supaya perang selesai. Kedua, kita pasti melakukan langkah-langkah untuk memastikan anggaran kita tetap berkesinambungan seperti tahun ini,” katanya.

Risiko kenaikan harga minyak sebenarnya telah masuk dalam pertimbangan ketika pemerintah menyusun stimulus untuk semester II 2026. Karena rancangan tersebut menggunakan asumsi harga minyak US$100 per barel, lonjakan ke level itu dinilai belum mengubah kerangka kebijakan secara drastis.

“Waktu rancangan stimulus kemarin dilakukan dengan asumsi harga minyak US$100 per barel. Jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Hanya, kementerian/lembaga maupun daerah mungkin tidak akan seleluasa sebelumnya,” katanya beberapa waktu lalu.

Implikasinya, pemerintah masih memiliki dasar perhitungan untuk menghadapi kondisi saat ini. Namun, pengelolaan belanja dapat menjadi lebih hati-hati apabila tekanan harga energi terus meningkat. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berpotensi perlu menyesuaikan prioritas penggunaan anggaran agar target utama tetap terjaga.

Simulasi atas berbagai tingkat harga minyak juga sedang disiapkan. Langkah itu dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta penghitungan dampak kenaikan minyak terhadap anggaran negara, termasuk konsekuensi yang mungkin timbul pada belanja energi.

“Kalau bahan bakar minyak (BBM) yang subsidi akan kita jaga terus. Cuma kemarin waktu rapat kabinet, Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda. Jadi, kita sedang hitung,” ujar Purbaya.

Harga ICP Jauh Melampaui Asumsi APBN

Tekanan harga minyak telah terlihat dalam data APBN KiTa semester I 2026. Harga Indonesia Crude Price atau ICP secara year to date sampai 31 Mei 2026 tercatat US$91,87 per barel. Nilai itu melampaui asumsi ICP dalam APBN 2026 yang dipatok US$70 per barel, dengan selisih US$21,87 per barel.

Selisih yang besar tersebut menunjukkan pentingnya kesiapan fiskal terhadap volatilitas pasar energi. Harga minyak dunia tidak hanya ditentukan oleh permintaan dan pasokan, tetapi juga dapat berubah cepat saat risiko geopolitik meningkat. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah perlu menjaga subsidi BBM sekaligus memastikan belanja negara tidak kehilangan daya dukung untuk program prioritas lainnya.

B50 Dipandang Memperkuat Ketahanan Energi

Di tengah kenaikan minyak global, kebijakan biodiesel campuran 50% atau B50 dipandang semakin relevan. Kadin Indonesia Institute melihat program ini bukan semata kebijakan pengganti impor energi, melainkan bagian dari penguatan industri domestik dan neraca pembayaran.

Pemerintah memperkirakan penerapan B50 dapat memangkas impor solar sekitar 18 juta kiloliter. Pengurangan tersebut berpotensi menghasilkan penghematan devisa kurang lebih Rp170 triliun. Dengan kebutuhan impor yang lebih kecil, sensitivitas ekonomi nasional terhadap lonjakan harga minyak dunia dapat ditekan, termasuk kebutuhan pembiayaan dari luar negeri.

Director of Insight Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian menilai B50 memberikan pendekatan berbeda dalam memperkuat posisi eksternal Indonesia. Jika upaya penyehatan neraca pembayaran sering diarahkan pada peningkatan devisa masuk, program biodiesel dapat mengurangi kebutuhan dolar yang keluar untuk membeli energi dari luar negeri.

“B50 bekerja dari arah sebaliknya, yakni mengurangi kebutuhan dolar untuk keluar sekaligus mengubah sumber daya domestik menjadi kapasitas energi nasional,” kata Fakhrul.

Meski menawarkan potensi penghematan besar, pelaksanaan B50 tetap memerlukan perhitungan menyeluruh. Sektor pertambangan, perkebunan, transportasi truk, pelayaran, serta industri pengguna alat berat menjadi kelompok yang perlu diperhatikan karena kualitas bahan bakar dan kesiapan operasional dapat memengaruhi biaya usaha.

“Penghematan devisanya besar, tetapi kita harus memastikan tidak muncul biaya tersembunyi berupa kenaikan maintenance, downtime, atau penurunan produktivitas. B50 harus dinilai berdasarkan net economic benefit bagi Indonesia,” ujarnya.

Kesiapan logistik juga menjadi unsur penting dalam perluasan penggunaan biodiesel. Kenaikan kebutuhan volume produk memerlukan distribusi yang andal agar pasokan tersedia secara konsisten di berbagai wilayah. Dengan perencanaan fiskal, simulasi harga minyak, perlindungan subsidi, dan penguatan energi domestik, pemerintah berupaya meredam dampak gejolak minyak terhadap perekonomian nasional.