Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki Jamin Biaya BPJS Kesehatan Warga Desil 1-5

Pemkot Sukabumi Tanggung Iuran BPJS Kesehatan untuk Warga Desil 1-5

Beritabaru1.com – Pemerintah Kota Sukabumi memastikan warga dengan tingkat kesejahteraan Desil 1 hingga Desil 5 tetap dapat memperoleh jaminan layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri. Pembiayaan kepesertaan bagi kelompok ini akan ditanggung pemerintah daerah melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang dibiayai Pemerintah Daerah, atau PBPU-BP.

Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menyampaikan penegasan tersebut dalam keterangan resmi pada Jumat, 11 September 2026. Kebijakan itu diarahkan untuk menjaga akses layanan kesehatan bagi kelompok warga yang masuk kategori kesejahteraan paling rentan hingga kelompok Desil 5.

“Pemkot Sukabumi menanggung biaya kepesertaan PBPU-BP bagi masyarakat Kota Sukabumi yang termasuk dalam kelompok Desil 1 sampai dengan Desil 5. Dengan kebijakan ini, warga pada kelompok tersebut tidak dikenakan pembayaran iuran dan tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan,” ujar Ayep Zaki.

Data DTSEN Menjadi Dasar Penetapan Peserta

Penetapan kelompok penerima bantuan iuran mengacu pada pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Data tersebut digunakan untuk mengelompokkan kondisi kesejahteraan keluarga dan menjadi pijakan dalam penyaluran bantuan sosial maupun program kesejahteraan sosial.

Kebijakan di Kota Sukabumi juga merujuk pada Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22/HUK/2026 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial. Pengelompokan kesejahteraan tersebut turut mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 mengenai pemutakhiran DTSEN.

Dengan penggunaan data tersebut, pembiayaan iuran tidak semata-mata ditentukan melalui pengajuan pribadi warga. Status kesejahteraan yang tercatat dalam proses pemutakhiran data menjadi bagian penting untuk menentukan apakah seseorang dapat masuk dalam kepesertaan yang dibiayai pemerintah daerah.

Ayep Zaki, yang juga menjabat Ketua DPD NasDem Kabupaten Sukabumi, menjelaskan bahwa pemda tidak hanya memberi perhatian kepada warga Desil 1 hingga Desil 5. Warga dengan penyakit kronis dan degeneratif juga termasuk kelompok yang biaya kepesertaannya ditanggung Pemerintah Kota Sukabumi.

Warga Desil 6-10 Didorong Membayar Iuran Mandiri

Sementara itu, penduduk yang tergolong Desil 6 sampai Desil 10 diarahkan untuk menjadi peserta mandiri BPJS Kesehatan. Mereka diharapkan melakukan pendaftaran melalui kanal resmi dan menentukan kelas perawatan sesuai kemampuan masing-masing.

Pemisahan skema pembiayaan ini menempatkan dukungan pemerintah daerah pada kelompok yang dinilai lebih membutuhkan perlindungan. Pada saat yang sama, warga dengan kondisi kesejahteraan yang lebih baik diarahkan mengambil tanggung jawab atas kepesertaan jaminan kesehatannya sendiri.

Bagi warga, pemahaman terhadap kategori kepesertaan menjadi penting agar tidak terjadi kebingungan mengenai kewajiban iuran. Kelompok Desil 1 hingga Desil 5 yang tercakup dalam PBPU-BP memperoleh pembiayaan dari Pemkot Sukabumi, sedangkan kelompok Desil 6 hingga Desil 10 perlu menyiapkan pendaftaran dan pembayaran kepesertaan secara mandiri.

Skema tersebut juga menegaskan bahwa layanan kesehatan tetap menjadi perhatian pemerintah, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi keterbatasan ekonomi atau kondisi kesehatan tertentu. Penanggungannya dilakukan melalui mekanisme yang disesuaikan dengan kelompok kesejahteraan dan status peserta masing-masing.

Aktivasi PBPU-BP Berubah Menjadi 14 Hari Kerja

Perubahan juga berlaku dalam proses administrasi pengaktifan jaminan PBPU-BP. Mulai 1 Oktober 2026, pengaktifan tidak lagi dapat diselesaikan dalam waktu 1 x 24 jam. Proses layanan tersebut akan memerlukan waktu hingga 14 hari kerja.

Perubahan jangka waktu ini perlu diperhatikan warga yang sedang mengurus kepesertaan. Kebutuhan layanan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebaiknya dipersiapkan lebih awal, terutama bagi warga yang belum tercatat aktif dalam skema PBPU-BP.

Namun, Pemkot Sukabumi menyiapkan jalan keluar bagi warga Desil 1 sampai Desil 5 yang menghadapi kondisi darurat medis ketika belum terdaftar sebagai peserta PBPU-BP. Dalam keadaan tersebut, akses perawatan rumah sakit tetap dapat dibantu melalui Program Bantuan Kesehatan Daerah atau BANKESDA.

Keberadaan BANKESDA menjadi penopang dalam situasi ketika proses administrasi belum selesai, tetapi kebutuhan penanganan medis tidak dapat ditunda. Program ini diperuntukkan agar warga dalam kategori yang menjadi sasaran kebijakan tetap memperoleh perawatan rumah sakit saat mengalami kegawatdaruratan.

Perlindungan bagi Warga Rentan

Kebijakan pembiayaan PBPU-BP diposisikan sebagai bentuk perlindungan bagi warga kurang mampu. Pemerintah Kota Sukabumi ingin memastikan kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Desil 1 hingga Desil 5 dalam mengakses jaminan pelayanan kesehatan yang sesuai ketentuan.

Pada sisi lain, pengaturan bagi kelompok Desil 6 hingga Desil 10 dimaksudkan untuk mendorong kemandirian kepesertaan. Dengan pembagian tanggung jawab ini, bantuan pemerintah daerah dapat lebih terarah kepada warga yang menjadi prioritas perlindungan sosial.

Warga yang membutuhkan penjelasan mengenai status kepesertaan, kategori kesejahteraan, atau proses pendaftaran dapat memperhatikan ketentuan resmi yang berlaku dalam layanan BPJS Kesehatan dan mekanisme pemerintah daerah. Ketelitian dalam memastikan data kepesertaan menjadi penting, terutama menjelang pemberlakuan waktu aktivasi baru pada awal Oktober 2026.

“Hal-hal teknis yang belum diatur akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkasnya.