Menag Dorong Kepemimpinan Perempuan Hadapi Krisis Ekologi Global

Kepemimpinan Perempuan Dinilai Penting untuk Menjawab Krisis Ekologi

Beritabaru1.com – Krisis lingkungan global membutuhkan cara memimpin yang lebih berorientasi pada kepedulian, keseimbangan, dan keberlanjutan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak perempuan untuk mengambil peran lebih besar dalam menghadirkan arah pembangunan yang tidak mengorbankan alam maupun kelompok rentan.

Pesan tersebut disampaikan Nasaruddin saat menjadi pembicara utama dalam pengukuhan International Muslim Women Union (IMWU) Chapter Indonesia di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (18/9). Ia memperkenalkan gagasan eco-feminine sebagai pendekatan kepemimpinan yang dapat memperkuat respons terhadap persoalan ekologis yang semakin rumit.

Melampaui Kepemimpinan yang Berorientasi Kekuasaan

Dalam pandangannya, kehidupan modern masih banyak dipengaruhi pola eco-masculine. Pola ini digambarkan melalui kompetisi kekuasaan, pragmatisme, materialisme, serta dorongan mengejar kepentingan jangka pendek. Dampaknya bukan hanya terasa dalam hubungan antarmanusia, tetapi juga dalam cara alam diperlakukan.

“Dunia kita sekarang ini sedang eco-masculine, sehingga kita perlu membuat semacam program masif yang sering saya istilahkan dengan perlu eco-feminist,” kata Menag.

Gagasan eco-feminine tidak dimaksudkan sekadar sebagai penanda gender dalam kepemimpinan. Konsep ini menekankan nilai merawat, kasih sayang, kehati-hatian, kemampuan mendengar, dan tanggung jawab antargenerasi. Nilai tersebut dipandang relevan ketika dunia menghadapi tekanan akibat kerusakan lingkungan, ketimpangan akses sumber daya, serta pembangunan yang terlalu menitikberatkan keuntungan material.

Nasaruddin menilai alam kerap ditempatkan hanya sebagai objek yang bisa diambil manfaatnya untuk memenuhi kepentingan ekonomi atau politik. Cara pandang semacam itu membuat batas antara pemanfaatan yang wajar dan tindakan merusak menjadi semakin kabur.

Ketimpangan dalam Pemanfaatan Kekayaan Alam

Ia juga menyoroti ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya antara kawasan Utara dan Selatan. Wilayah berkembang yang kaya akan hasil bumi dan sumber daya alam tidak selalu memperoleh manfaat yang sepadan. Pada saat yang sama, masyarakat yang hidup paling dekat dengan alam justru berisiko menanggung dampak kerusakan dan kemiskinan.

“Alam di selatan ini dikuras habis, yang tersisa adalah kemiskinan para petaninya, tukang kebunnya, tapi yang menjadi penikmat hasil-hasil bumi adalah utara,” ujarnya.

Persoalan itu memperlihatkan bahwa krisis ekologi tidak berdiri sendiri. Kerusakan lingkungan dapat beririsan dengan ketimpangan sosial, persoalan kemanusiaan, hingga relasi ekonomi yang tidak seimbang. Karena itu, pembicaraan mengenai keberlanjutan tidak cukup berhenti pada pengurangan dampak terhadap alam, melainkan juga perlu mempertimbangkan siapa yang menerima manfaat dan siapa yang memikul beban.

Dalam kerangka keagamaan, Nasaruddin menegaskan bahwa manusia diberi ruang untuk menggali dan menggunakan kekayaan alam. Namun, pemanfaatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kewajiban menjaga kelestarian. Eksplorasi memiliki tujuan memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan eksploitasi dapat mengabaikan batas serta merusak keberlanjutan ekosistem.

“Agama kita semua memang menganjurkan untuk melakukan eksplorasi, tapi tidak mentolerir eksploitasi,” tegasnya.

Menjaga Ekosistem sebagai Amanah

Ia mengaitkan prinsip tersebut dengan kedudukan manusia sebagai khalifah di bumi. Amanah itu bukan izin untuk memakai alam tanpa pertimbangan, melainkan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Tumbuhan, hewan, air, tanah, dan manusia merupakan bagian dari satu ekosistem yang saling terhubung.

Dengan pemahaman itu, perlindungan kehidupan tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai perlindungan bagi manusia saja. Kelangsungan hidup manusia juga bergantung pada terpeliharanya unsur-unsur lain dalam lingkungan. Ketika hutan, tanah, air, satwa, atau ruang hidup masyarakat terdampak, konsekuensinya dapat meluas ke banyak sisi kehidupan.

Nasaruddin melihat perempuan dapat membawa perspektif penting dalam pengambilan keputusan di tingkat sosial, nasional, hingga global. Ia mendorong keterlibatan perempuan yang lebih luas agar kebijakan pembangunan dan lingkungan mempertimbangkan keberlanjutan, keadilan, serta dampaknya bagi masyarakat rentan.

Teladan Musyawarah Ratu Balqis

Untuk menggambarkan kepemimpinan yang terbuka, ia merujuk kisah Ratu Balqis dalam Al-Qur’an. Sosok tersebut tidak digambarkan mengambil keputusan secara sepihak. Sebaliknya, ia mengajak orang-orang di sekelilingnya untuk mempertimbangkan persoalan yang dihadapi.

“Dia tidak mengambil keputusan sendiri, tapi dia mengumpulkan seluruh pendampingnya, kabinetnya,” ujarnya.

Sikap tersebut menunjukkan arti musyawarah dalam kepemimpinan. Kewenangan seorang pemimpin perlu disertai kesediaan menyerap berbagai pandangan, menimbang risiko, serta memikirkan akibat keputusan bagi banyak pihak. Proses deliberatif menjadi penting terutama ketika kebijakan menyangkut sumber daya bersama dan masa depan lingkungan.

Indonesia, lanjut Nasaruddin, memiliki peluang untuk membawa gagasan eco-feminine ke ruang percakapan internasional tentang lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Peran itu tidak hanya dapat dijalankan melalui gerakan lokal, tetapi juga melalui kontribusi pemikiran dan kepemimpinan pada tingkat global.

“Sudah saatnya Indonesia mengambil alih tonggak kepemimpinan eco-feminine ini, jangan hanya bergerak dalam lokal, tetapi bergeraklah dalam level global,” ucapnya.

Harapan tersebut diarahkan terutama kepada perempuan Indonesia, termasuk perempuan Muslim, agar turut membangun paradigma kepemimpinan yang lebih berimbang. Kemajuan ekonomi perlu berjalan bersama perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ilmu pengetahuan serta teknologi pun perlu ditempatkan dalam kerangka etika dan tanggung jawab.

Melalui pendekatan yang mengutamakan pemeliharaan dan kasih sayang, gagasan eco-feminine menawarkan pengingat penting: pembangunan yang bernilai bukan hanya yang menghasilkan pertumbuhan, melainkan juga yang menjaga ruang hidup bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.