Nusantara

BAM DPR RI Desak BPN Cabut Pemblokiran Ribuan Sertifikat Warga Kota Jambi

1792425926_354c31310af2de231fc0
Foto : Mark Brown - beritabaru1.com
Daftar Isi
  1. Ribuan Sertifikat Tanah Warga Jambi Diminta Segera Dibuka Blokirnya
  2. Related Reading
  3. Frequently Asked Questions

Ribuan Sertifikat Tanah Warga Jambi Diminta Segera Dibuka Blokirnya

Beritabaru1.com – Nasib 5.506 bidang tanah bersertifikat di Kota Jambi kembali menjadi sorotan dalam pembahasan konflik agraria kawasan Zona Merah. Pemblokiran atas sertifikat warga yang berlangsung sejak 2018 dinilai telah menimbulkan hambatan luas dalam kehidupan masyarakat, sehingga Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi segera mengambil langkah penyelesaian.

Desakan itu mengemuka dalam rapat koordinasi di rumah dinas Gubernur Jambi pada Senin (19/10). Pertemuan tersebut mempertemukan unsur pemerintah daerah, lembaga teknis, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tanah yang diklaim memiliki irisan dengan aset negara eks Pertamina.

Pemblokiran Dinilai Memicu Ketidakpastian Hukum

Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu menilai pemblokiran ribuan sertifikat itu dilakukan secara sepihak dan tidak disertai kajian teknis maupun data pendukung yang memadai. Kondisi tersebut, kata dia, berisiko menempatkan warga dalam situasi tidak pasti atas tanah yang telah memiliki sertifikat.

“Kalau ada yang punya masalah dengan tanah ini, berperkara di pengadilan. Bawa bukti, adu bukti di pengadilan. Bukan membawa kekuasaan,” ungkap Adian.

Ia menekankan bahwa sengketa pertanahan harus diuji melalui jalur hukum dengan pembuktian yang jelas. Pemblokiran hak masyarakat dalam waktu panjang tanpa landasan hukum yang tegas dipandang sebagai tindakan yang dapat merugikan pemegang sertifikat.

Adian juga meminta agar hak warga atas lahan yang masuk dalam klaim aset Pertamina di Jambi dipulihkan. Bagi pemilik tanah, status blokir bukan sekadar persoalan administrasi. Pembatasan itu dapat menghentikan berbagai aktivitas hukum dan ekonomi yang melekat pada kepemilikan tanah.

Warga Terhambat Mengurus Berbagai Keperluan

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan bahwa persoalan Zona Merah berpengaruh terhadap sekitar 5.506 bidang tanah milik warga yang telah bersertifikat. Wilayah yang terkena dampak mencakup Kelurahan Kenali Asam, Kenali Asam Bawah, Paal Lima, Sukakarya, Kenali Asam Atas, serta sebagian Simpang Tiga Sipin dan Kelurahan Mayang Mangurai.

Akibat sertifikat diblokir, warga menghadapi kesulitan ketika hendak menjual tanah, mengalihkan hak, memecah sertifikat, mengurus warisan, atau menggunakan tanah sebagai agunan. Situasi ini dapat berpengaruh pada perencanaan keluarga, transaksi yang membutuhkan kepastian dokumen, hingga akses warga terhadap pembiayaan resmi.

Karena itu, penanganan konflik tidak cukup berhenti pada penegasan klaim. Kejelasan mengenai batas tanah, dasar kepemilikan, serta status aset negara perlu ditempatkan dalam proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian tersebut penting agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, sementara aset negara tetap terlindungi melalui mekanisme hukum yang benar.

Verifikasi Aset dan Perlindungan Hak Warga

Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan penyelesaian persoalan pertanahan harus dijalankan melalui prosedur yang tepat. Hak masyarakat perlu menjadi perhatian, bersamaan dengan verifikasi atas status aset negara yang menjadi objek sengketa.

Apabila terdapat perbedaan antara klaim aset negara dan sertifikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan kepada masyarakat, instansi berwenang perlu menelusuri persoalan tersebut secara cermat. Jika masalahnya berakar pada perbedaan keputusan atau administrasi negara, penyelesaiannya harus mengikuti ketentuan hukum tanpa mengesampingkan warga yang telah memperoleh sertifikat.

Sudirman juga menekankan perlunya pendekatan objektif dan transparan. Perlindungan terhadap hak masyarakat serta tata kelola aset negara harus berjalan seiring, bukan saling meniadakan. Dalam perkara pertanahan, ketelitian administrasi dan kejelasan bukti menjadi bagian penting untuk mencegah sengketa berkembang lebih jauh.

Lima Kesepakatan untuk Penyelesaian Zona Merah

Pertemuan koordinasi tersebut diakhiri dengan penandatanganan lima kesepakatan bersama. Kesepakatan pertama mendorong seluruh pihak mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam penanganan masalah pertanahan Zona Merah di Kecamatan Kota Baru dan Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

Poin kedua meminta BPN Kota Jambi membuka blokir sertifikat hak atas tanah yang diklaim beririsan dengan aset barang milik negara eks Pertamina, dengan menyesuaikan hasil penanganan perkara dan aturan yang berlaku. Langkah ini diharapkan memberi jalan keluar bagi warga yang selama bertahun-tahun tidak dapat menggunakan sertifikat mereka secara normal.

Kesepakatan ketiga mendorong Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama BPN melakukan inventarisasi dan identifikasi barang milik negara. Proses tersebut diperlukan untuk memastikan status, batas wilayah, serta dasar hukum atas tanah yang dipersoalkan.

Selama penyelesaian berlangsung, seluruh pihak juga diminta menjaga keamanan dan suasana kondusif. Tindakan represif maupun intimidatif terhadap warga terdampak, termasuk penggusuran dan pengusiran, harus dihentikan. Pendekatan persuasif serta dialog dipandang lebih penting agar penyelesaian tidak memunculkan konflik baru.

Kesepakatan terakhir menegaskan komitmen untuk menuntaskan persoalan secara adil, bermartabat, dan dalam semangat kebersamaan yang harmonis. Bagi ribuan warga yang terdampak, tindak lanjut atas lima poin ini akan menjadi penentu apakah kepastian atas tanah mereka dapat segera dipulihkan.

Frequently Asked Questions

What is BAM DPR RI Desak BPN Cabut?

BAM DPR RI Desak BPN Cabut is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does BAM DPR RI Desak BPN Cabut matter?

BAM DPR RI Desak BPN Cabut matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Leave a Comment