Gubernur Pramono: JPO tanpa Tangga di Gedung DPR yang Bangun PUPR
Pemprov DKI Jakarta Jaga Semua JPO yang Masih Dibutuhkan
Beritabaru1.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang masih berfungsi bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan di Balai Kota DKI Jakarta pada hari Rabu, 12 Agustus 2026, menyusul adanya pertanyaan mengenai kondisi JPO di depan Gedung DPR RI yang tidak dilengkapi tangga.
JPO Senayan Milik PUPR, Tetap Dijaga Pemprov
Menurut Pramono, fasilitas penyeberangan yang terletak di kawasan Senayan tersebut awalnya merupakan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ia menjelaskan bahwa meskipun pembangunannya dilakukan oleh kementerian pusat, Pemprov DKI Jakarta tidak membiarkan fasilitas tersebut terbengkalai.
"JPO yang ada di Senayan itu adalah JPO yang dulunya dibangun oleh Kementerian PUPR," ujar Pramono.
Politisi tersebut menambahkan bahwa perawatan JPO merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur publik yang layak bagi warganya. Semua jembatan penyeberangan yang masih dapat digunakan dan diperlukan akan terus dijaga kondisinya.
"Bagi Pemerintah DKI Jakarta, semua JPO yang masih bisa dan diperlukan tentunya kami merawatnya," tegasnya.
Evaluasi dan Potensi Pembongkaran JPO
Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan JPO di seluruh wilayah ibu kota. Jembatan penyeberangan yang dinilai sudah tidak lagi difungsikan atau tidak dibutuhkan masyarakat akan dipertimbangkan untuk ditarik atau dibongkar.
"Kalau memang sudah tidak difungsikan, terutama yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta sendiri, pasti akan kami tarik (bongkar)," katanya.
Salah satu contoh yang disebutkan adalah JPO di Jalan HR Rasuna Said yang sempat menuai respons beragam dari publik. Setelah melakukan tinjauan langsung ke lokasi, Pramono memastikan bahwa fasilitas tersebut sudah tidak lagi efektif digunakan. Ia menekankan bahwa keputusan untuk membongkar JPO tersebut tidak akan diambil tanpa melihat kondisi lapangan secara langsung.
"Termasuk JPO yang kemarin love and hate di Rasuna Said. Begitu saya lihat langsung, ternyata JPO itu sudah tidak diperlukan. Keputusan itu tidak akan bisa saya ambil jika tidak melihat langsung kondisinya," pungkas Pramono.
(Ant/I-1)
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Gubernur Pramono?Gubernur Pramono is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Gubernur Pramono matter?Gubernur Pramono matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.