Dosen UPI Soroti Ancaman Politik Elektoral terhadap Masyarakat Baduy Dalam
Penelitian UPI Ungkap Dinamika Politik Elektoral di Masyarakat Baduy
Beritabaru1.com – Muhamad Iqbal, seorang akademisi dari Universitas Pendidikan Indonesia, telah menyelesaikan studi doktornya di bidang Ilmu Politik. Fokus penelitiannya menyoroti bagaimana masyarakat hukum adat Baduy terlibat dalam proses pemilihan legislatif dan presiden. Sidang promosi doktor untuk karya ilmiahnya berlangsung di Gedung Pascasarjana FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung, pada hari Rabu tanggal 12 Agustus lalu.
Karya tulis tersebut berjudul "Partisipasi Politik Masyarakat Hukum Adat Baduy: Studi tentang Ancaman Politik Elektoral dan Keamanan Societal pada Pemilihan Legislatif dan Presiden". Melalui penelitian ini, Iqbal mengeksplorasi hubungan antara sistem politik nasional dengan tata kelola adat yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Baduy. Salah satu temuan utamanya adalah adanya potensi konflik antara regulasi negara dan pikukuh atau aturan adat Baduy.
Perbedaan Sikap Baduy Dalam dan Baduy Luar
Masyarakat Baduy menunjukkan respons yang berbeda-beda terhadap sistem pemilu. Kelompok Baduy Dalam umumnya memilih untuk tidak menggunakan hak pilih mereka, sementara Baduy Luar lebih aktif berpartisipasi. Ketidakseragaman ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas sosial di kalangan masyarakat adat tersebut.
"Pendekatan sosiologis yang digunakan menempatkan kualitas hubungan antarmanusia dan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan karakter esensialnya sebagai bagian penting dari keamanan," jelas Iqbal.
Dalam penelitiannya, dosen UPI ini mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi masyarakat Baduy dalam berpartisipasi secara politik. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan akses informasi, pemahaman tentang mekanisme pemilu, persyaratan administratif, serta kesenjangan antara aturan adat dan hukum negara. Selain itu, tingkat pendidikan, pelaksanaan upacara adat, perlindungan hak politik, dan representasi masyarakat adat juga berperan signifikan.
Metodologi dan Data Penelitian
Penelitian ini mengandalkan berbagai sumber data, termasuk hasil pemilihan legislatif dan presiden, wawancara dengan para Jaro, tokoh pendidikan, panitia pemilu Desa Kanekes, serta warga Baduy Dalam dan Baduy Luar. Analisis dilakukan terhadap data dari 27 tempat pemungutan suara untuk melihat jumlah pemilih, penggunaan hak pilih, surat suara, suara sah, dan hasil penghitungan.
Iqbal menjelaskan bahwa pelaksanaan pemilu di wilayah Baduy memiliki karakteristik unik. Sosialisasi tidak bisa menggunakan atribut kampanye visual karena akses ke beberapa wilayah terbatas. Komunikasi pun dilakukan secara lisan melalui para Jaro. Distribusi logistik pemilu juga terkendala oleh kondisi geografis yang membuat sebagian barang harus dibawa dengan berjalan kaki menggunakan porter lokal.
Tempat pemungutan suara tidak didirikan di zona inti Baduy Dalam. Warga yang ingin menggunakan hak pilih harus menuju TPS di wilayah perbatasan. Beberapa ketentuan adat juga disesuaikan dengan kebutuhan pemilu, seperti pencelupan jari dengan tinta yang segera dibersihkan setelah warga meninggalkan TPS.
Statistik Partisipasi dan Temuan Penting
Data penelitian menunjukkan bahwa dari total 6.946 pemilih, sebanyak 4.794 orang menggunakan hak pilih dalam pemilihan presiden atau sekitar 69 persen. Pada pemilihan legislatif, pengguna hak pilih tercatat 2.803 orang atau sekitar 40 persen. Suara sah pada pemilihan presiden mencapai 4.592 suara dan pada pemilihan legislatif sebanyak 2.610 suara.
Salah satu temuan utama penelitian adalah munculnya gejala forced assimilation atau asimilasi paksa dalam konteks politik elektoral. Tekanan sistem politik nasional dinilai dapat menempatkan masyarakat adat pada posisi berhadapan dengan aturan adat yang selama ini menjadi pedoman kehidupan.
"Salah satu temuan penting penelitian adalah munculnya apa yang disebut sebagai asimilasi paksa dalam konteks keamanan politik elektoral," katanya.
Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan hak pilih, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberlangsungan ekosistem adat. Perbedaan sikap antara masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar dinilai dapat memunculkan fragmentasi pilihan politik.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Penelitian menyimpulkan partisipasi politik masyarakat hukum adat Baduy dalam pemilihan legislatif dan presiden masih lebih banyak berada pada tingkat simbolik dan belum sepenuhnya mencapai partisipasi substantif. Meski demikian, penyelenggaraan pemilu 2019 dan 2024 di wilayah Baduy dinilai dapat berlangsung dengan berbagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi adat.
"Kampanye dilakukan secara langsung tanpa pengerahan massa, tanpa peraga kampanye modern, TPS ditempatkan di Baduy Luar, dan tidak dilakukan kampanye terbuka," ujar Iqbal.
Berdasarkan hasil penelitian, Iqbal merekomendasikan agar penyelenggaraan pemilu berikutnya lebih mempertimbangkan kearifan lokal dalam setiap tahapan proses elektoral di wilayah Baduy.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Dosen UPI Soroti Ancaman Politik Elektoral?Dosen UPI Soroti Ancaman Politik Elektoral is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Dosen UPI Soroti Ancaman Politik Elektoral matter?Dosen UPI Soroti Ancaman Politik Elektoral matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.