Tarik Ulur Nasib Guru
Tarik Ulur Nasib Guru dan Masa Depan Pendidikan
Beritabaru1.com – Tarik ulur nasib guru tidak boleh berakhir sebagai perdebatan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Persoalan ini menyangkut kualitas pembelajaran yang diterima murid setiap hari, terutama ketika capaian pendidikan Indonesia masih tertinggal dari rerata negara-negara OECD.
Hasil PISA 2025 menunjukkan skor Indonesia berada pada 364 untuk matematika, 365 untuk membaca, dan 389 untuk sains. Angka tersebut masih di bawah rerata OECD, yakni 463 pada matematika, 461 pada membaca, dan 482 pada sains. Kondisi ini menegaskan bahwa pembenahan pendidikan harus dilakukan secara serius dan menyeluruh.
Guru merupakan unsur terdekat dengan peserta didik dalam proses belajar. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan tidak cukup hanya melalui perubahan kurikulum, penyediaan fasilitas, atau perbaikan sistem evaluasi. Kompetensi guru, pemerataan penempatan, perlindungan profesi, serta kepastian pengembangan karier harus menjadi perhatian utama.
Penataan Guru Bukan Sekadar Soal Kompetensi
Peningkatan kompetensi guru memang penting, tetapi bukan satu-satunya jawaban. Guru yang terampil tetap akan menghadapi hambatan apabila ditempatkan di sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, dibebani tugas yang tidak seimbang, atau harus mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya.
Tarik ulur nasib guru juga terlihat dalam persoalan distribusi. Ada daerah yang kekurangan pengajar untuk mata pelajaran tertentu, sementara wilayah lain memiliki kelebihan guru. Kondisi tersebut membutuhkan data yang akurat mengenai kebutuhan sekolah, proyeksi pensiun, ketersediaan formasi, kompetensi, dan kemungkinan pemindahan antardaerah.
Tanpa perencanaan yang terpadu, sekolah dapat terlalu lama menunggu guru yang dibutuhkan. Akibatnya, murid menanggung dampak langsung melalui pembelajaran yang tidak optimal. Pengelolaan guru perlu berangkat dari kebutuhan nyata satuan pendidikan, bukan hanya dari pertimbangan administrasi kepegawaian.
Desentralisasi Memerlukan Koordinasi yang Kuat
Pendidikan merupakan urusan konkuren yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi tanggung jawab pendidikan berdasarkan jenjang dan jenis layanan.
Pemerintah provinsi menangani pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab atas pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal. Sementara itu, pemerintah pusat memiliki peran penting dalam penetapan standar serta aspek tertentu dalam pengelolaan pendidik.
Kedekatan pemerintah daerah dengan sekolah tentu bernilai penting karena kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, dan persoalan operasional di setiap wilayah dapat berbeda. Namun, kebutuhan guru tidak selalu dapat diselesaikan dalam batas administrasi satu daerah. Diperlukan koordinasi nasional agar kekurangan dan kelebihan tenaga pengajar dapat ditangani secara lebih cepat dan adil.
Peran Pusat untuk Menjamin Keadilan
Penguatan peran pemerintah pusat dalam tata kelola guru seharusnya dipahami sebagai langkah untuk menjamin setiap sekolah memperoleh pendidik sesuai kebutuhan. Tujuannya bukan sekadar memindahkan kewenangan, melainkan membangun sistem yang mampu melindungi hak murid atas pembelajaran yang layak.
Draf RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional bertanggal 8 Juli 2026 memberi arah pengelolaan yang lebih terintegrasi. Pasal 198 menyatakan bahwa pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah pusat mengacu pada Rencana Induk Pendidikan Nasional.
Pasal 199 membuka ruang bagi pemerintah pusat untuk menyusun kebutuhan nasional, termasuk pengangkatan, pengendalian formasi, distribusi, pemindahan, pemberhentian, dan pengembangan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Jika dirancang dengan baik, kebijakan ini dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Pada akhirnya, tarik ulur nasib guru harus diselesaikan dengan ukuran yang jelas: apakah kebijakan tersebut membuat sekolah lebih siap, guru lebih terlindungi, dan murid memperoleh pembelajaran yang lebih baik. Kepentingan pendidikan nasional perlu ditempatkan di atas tarik-menarik administratif.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Mengapa distribusi guru perlu dikoordinasikan secara nasional?
Koordinasi nasional membantu memetakan daerah yang kekurangan atau kelebihan guru. Dengan data yang terhubung, kebutuhan pengajar berdasarkan mata pelajaran, jenjang pendidikan, dan wilayah dapat ditangani lebih tepat.
Apakah penguatan peran pusat menghilangkan peran pemerintah daerah?
Tidak. Pemerintah daerah tetap penting karena memahami kebutuhan sekolah dan karakter wilayahnya. Penguatan peran pusat diperlukan untuk menyatukan perencanaan, standar, formasi, dan distribusi guru lintas daerah.
Apa dampak penataan guru bagi peserta didik?
Penataan yang baik membantu memastikan murid belajar dengan guru yang tersedia, sesuai bidangnya, dan memperoleh dukungan pengembangan profesional. Dampaknya diharapkan terlihat pada kualitas pembelajaran yang lebih merata.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Tarik Ulur Nasib Guru?Tarik Ulur Nasib Guru is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Tarik Ulur Nasib Guru matter?Tarik Ulur Nasib Guru matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.