Beritabaru1
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Eks Hakim MK: Sengketa Hasil Pilpres 2024 Semestinya tak Lagi Diterima

Published Oktober 4, 2026 · Updated Oktober 4, 2026 · By Richard Moore - beritabaru1.com

Foto : Richard Moore - beritabaru1.com

Pengajuan Sengketa Pilpres 2024 pada 2026 Dinilai Terkendala Batas Waktu

Beritabaru1.com – Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2024 yang diajukan pada 2026 dipandang menghadapi persoalan besar terkait tenggat hukum. Mantan Hakim Konstitusi dan mantan anggota DPR RI, Patrialis Akbar, menilai perkara tersebut seharusnya tidak lagi bisa diterima karena proses pengajuan sengketa hasil pemilu dibatasi waktu secara ketat.

Pandangan itu disampaikan Patrialis dalam keterangannya pada Minggu, 4 Oktober. Ia menekankan bahwa sengketa hasil pemilihan tidak dapat diajukan kapan saja, sebab terdapat jangka waktu yang melekat setelah Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengumumkan hasil resmi.

“Menurut hemat saya, semestinya ini sudah kedaluwarsa,” kata Patrialis.

Dalam sistem pemilu, pembatasan waktu pengajuan perkara menjadi unsur penting untuk menjaga kepastian hukum. Hasil pemilihan perlu memiliki titik akhir agar tahapan pemerintahan berikutnya dapat berjalan tanpa ketidakpastian berkepanjangan. Karena itu, sengketa hasil biasanya diproses dalam rentang yang sangat dekat dengan pengumuman penetapan hasil oleh penyelenggara pemilu.

Pertanyaan atas Waktu Pengajuan

Patrialis mempertanyakan alasan sengketa hasil Pilpres 2024 baru muncul lebih dari dua tahun setelah rangkaian pemilu selesai. Jarak waktu tersebut, dalam penilaiannya, membuat dasar pengajuan perkara perlu dicermati secara serius sejak awal.

“Tapi kalau hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden hari ini baru diajukan, itu kan persoalannya sangat tanda tanya bagi kita,” ujarnya.

Perkara perselisihan hasil pemilihan presiden memiliki karakter berbeda dari pengujian undang-undang maupun perkara ketatanegaraan lainnya. Objeknya berfokus pada hasil pemilu yang telah ditetapkan, sehingga prosedur, pihak yang berhak mengajukan, serta tenggat waktu pengajuannya diatur secara khusus. Ketentuan itu dirancang agar keberatan atas hasil dapat diperiksa pada saat bukti, tahapan, dan peristiwa pemilu masih berada dalam konteks yang relevan.

Ketika sebuah gugatan diajukan setelah waktu yang sangat lama, pemeriksaan tidak hanya menyangkut substansi dalil yang dibawa pemohon. Mahkamah juga perlu melihat lebih dahulu apakah permohonan tersebut memenuhi syarat formal untuk diperiksa. Tahap awal ini penting karena tidak setiap permohonan yang masuk otomatis dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara.

Jalur Hukum Harus Sesuai Objek Perkara

Patrialis membuka kemungkinan adanya isu lain yang ingin dibawa ke Mahkamah Konstitusi, tetapi ia menegaskan bahwa jalur yang dipilih harus sejalan dengan persoalan hukumnya. Bila yang dipersoalkan adalah norma dalam undang-undang, mekanisme yang digunakan bukanlah sengketa hasil pemilu, melainkan pengujian undang-undang atau judicial review.

“Kalau ada substansi yang mau diajukan ke MK, silakan melalui mekanisme yang tepat. Misalnya judicial review , kalau memang ada norma undang-undang yang dipersoalkan,” terangnya.

Pembedaan mekanisme tersebut memiliki arti praktis bagi publik. Sengketa hasil pemilu diarahkan untuk memeriksa perselisihan mengenai penetapan hasil, sedangkan pengujian undang-undang digunakan saat seseorang atau pihak tertentu merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan norma hukum. Kedua proses itu sama-sama dapat berada di Mahkamah Konstitusi, namun memiliki tujuan, syarat, dan batas pemeriksaan yang tidak sama.

Dengan menempatkan perkara pada saluran yang tepat, pemohon dapat menyusun argumentasi sesuai objek yang diuji. Di sisi lain, lembaga peradilan dapat menjaga tertib proses dan menghindari penggunaan prosedur yang tidak sesuai untuk menguji persoalan tertentu. Hal ini juga membantu masyarakat membedakan antara keberatan terhadap hasil kontestasi politik dan keberatan terhadap aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Pemeriksaan Awal Dinilai Menjadi Tahap Penting

Patrialis menilai perkara yang terlambat diajukan seperti sengketa hasil Pilpres 2024 tersebut semestinya dapat diselesaikan pada tahapan awal. Ia menyebut pemeriksaan pendahuluan atau dismissal sebagai ruang untuk menilai apakah permohonan memenuhi ketentuan dasar sebelum masuk ke pembahasan substansi.

“Dalam dismissal atau pemeriksaan pendahuluan, menurut saya semestinya sudah dinyatakan tidak dapat diterima,” sebut dia.

Putusan tidak dapat diterima berbeda dengan putusan yang menolak seluruh dalil setelah pokok perkara diperiksa secara mendalam. Dalam konteks prosedural, permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu, termasuk persoalan kewenangan, kedudukan hukum, kelengkapan permohonan, atau batas waktu pengajuan. Karena itu, pemenuhan syarat formal merupakan bagian mendasar dari setiap proses hukum.

Patrialis juga mengingatkan agar isu ketatanegaraan tidak diperlakukan secara sembarangan. Perkara yang berkaitan dengan pemilu dan lembaga negara mempunyai dampak luas karena menyentuh kepastian sistem hukum serta kepercayaan publik terhadap mekanisme konstitusional.

“Kita harus hati-hati. Ini kita bicara negara,” pungkas Patrialis.

Penekanan pada kehati-hatian itu menunjukkan bahwa perdebatan hukum terkait pemilu perlu ditempatkan dalam koridor yang jelas. Hak untuk mengajukan perkara tetap berjalan melalui prosedur yang tersedia, namun setiap mekanisme memiliki batas dan fungsi masing-masing. Dalam sengketa hasil Pilpres 2024 yang baru diajukan pada 2026, isu tenggat waktu menjadi titik utama yang dinilai perlu dijawab terlebih dahulu sebelum perkara bergerak lebih jauh.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Eks Hakim MK?

Eks Hakim MK is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Eks Hakim MK matter?

Eks Hakim MK matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.