Guru Besar Unas Dukung Pilihan Presiden Prabowo Tunjuk Jenderal Suyudi Jadi Kapolri
Pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri Dapat Dukungan Akademisi
Beritabaru1.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Komjen Suyudi Ario Seto untuk memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional itu menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri, sementara Komjen Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakil Kapolri.
Pelantikan keduanya digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis sore, 1 Oktober 2026. Pengangkatan tersebut memperoleh respons positif dari Prof. Yuddy Chrisnandi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional yang pernah menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2014–2016.
Yuddy memandang pemilihan Suyudi mencerminkan ketegasan Presiden dalam menetapkan figur untuk memimpin institusi penting. Ia menilai rekam jejak serta capaian kerja menjadi pertimbangan utama dalam keputusan tersebut.
Proses Konstitusional dan Legitimasi Politik
Pengajuan Suyudi ke DPR dilakukan melalui Surat Presiden Nomor R57/Pres/09/2026 yang bertanggal 30 September 2026. Dari sudut pandang tata kelola negara dan relasi sipil-militer, Yuddy melihat proses itu berjalan dalam koridor kewenangan konstitusional Presiden.
“Keputusan Presiden Prabowo mengangkat Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri adalah hak prerogatif konstitusional yang dijalankan dengan sangat matang. Sebagai akademisi yang mendalami hubungan sipil-militer, saya melihat Presiden tidak sekadar menjalankan hak formalnya, tetapi memilih dengan pertimbangan rekam jejak yang jelas dan terukur. Ini adalah pola kepemimpinan yang kita harapkan dari seorang Kepala Negara, tegas, selektif, dan berorientasi pada kebutuhan institusi bangsa,” ujar Yuddy.
Dukungan juga muncul dalam proses di parlemen. Setelah Surat Presiden diterima pada pagi hari, Komisi III DPR segera menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Persetujuan kemudian diberikan secara aklamasi setelah koordinasi yang melibatkan ketua kelompok fraksi, Mahkamah Kehormatan Dewan, serta pimpinan DPR.
Delapan fraksi dengan latar politik berbeda menyetujui pencalonan tersebut tanpa catatan maupun perdebatan. Bagi Yuddy, kesepakatan ini memperkuat legitimasi Suyudi saat memasuki masa kepemimpinannya di Polri.
“Ketika delapan fraksi dengan latar politik berbeda bisa sepakat tanpa catatan dan tanpa perdebatan, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah pengakuan bersama bahwa pilihan Presiden Prabowo memang tepat dan tidak menyisakan ruang keraguan. Dari sudut pandang ilmu politik, konsensus seperti ini adalah penguat legitimasi yang sangat berharga bagi seorang pemimpin institusi penegak hukum,” tegasnya.
Rekam Jejak di BNN
Suyudi membawa pengalaman dari Badan Narkotika Nasional, lembaga yang dipimpinnya sejak 25 Agustus 2025. Dalam sekitar tiga bulan masa awal tugasnya, ia memimpin pengungkapan penyelundupan 2 ton sabu di Kamboja dengan nilai mencapai Rp5 triliun. Operasi itu disebut sebagai pengungkapan narkotika terbesar sepanjang 2025 dan diperkirakan mencegah ancaman narkotika terhadap sekitar 8 juta jiwa.
Rangkaian penanganan perkara tersebut juga menghasilkan penangkapan Dewi Astutik, buronan Interpol yang dikenal sebagai figur utama dalam jaringan kartel narkoba internasional. Di sisi lain, pendekatan follow the money turut digunakan untuk merampas aset tindak pidana pencucian uang dengan nilai lebih dari Rp165 miliar.
“Hanya dalam waktu sekitar tiga bulan sejak dilantik sebagai Kepala BNN, Jenderal Suyudi berhasil memimpin pengungkapan penyelundupan 2 ton sabu senilai Rp 5 triliun di Kamboja, yang disebut sebagai pengungkapan narkoba terbesar sepanjang 2025. Operasi tersebut diperkirakan menyelamatkan sekitar 8 juta jiwa dari ancaman narkotika. Dalam proses yang sama, BNN juga berhasil menangkap buronan Interpol Dewi Astutik, yang dikenal sebagai sosok utama jaringan kartel narkoba internasional. Belum lagi pendekatan strategis follow the money yang berhasil merampas aset tindak pidana pencucian uang senilai lebih dari Rp 165 miliar. Rekam jejak seperti ini sulit dibantah,” ungkap Yuddy.
Agenda Transformasi Polri hingga 2029
Dalam uji kelayakan di Komisi III DPR, Suyudi memperkenalkan visi “Polisi Bersama Masyarakat” sebagai arah kepemimpinannya hingga 2029. Gagasan itu menempatkan pelayanan publik, keterbukaan penanganan perkara, dan pemulihan kepercayaan masyarakat sebagai bagian penting dari transformasi institusi.
Ia mengidentifikasi sembilan persoalan yang perlu dibenahi di tubuh Polri. Isu tersebut mencakup respons terhadap pengaduan warga, kesetaraan di depan hukum, pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, serta keluhan tentang praktik “no viral no justice”.
Pesan utamanya adalah bahwa pengaduan masyarakat harus segera memperoleh kepastian proses, tanpa harus lebih dahulu menjadi perbincangan luas. Korban, dalam pandangan Suyudi, perlu merasakan kehadiran negara sejak laporan diterima hingga perkara mendapatkan penyelesaian sesuai hukum.
“Bagi korban, laporan polisi adalah harapan bahwa negara hadir. Logika yang harus diubah, bukan 'lapor, menunggu, viral baru diperhatikan', tetapi 'lapor, diverifikasi, ditangani, diberi kabar perkembangan, diselesaikan sesuai dengan hukum',” tutur Suyudi dalam paparannya di hadapan Komisi III DPR.
Suyudi juga menekankan perlunya keseimbangan antara pendekatan yang manusiawi dan tindakan tegas dalam penegakan hukum. Sikap humanis, ia tegaskan, tidak dapat dijadikan alasan untuk membiarkan kejahatan. Sebaliknya, kewenangan yang kuat tetap harus dijalankan dengan batas hukum yang jelas.
“Humanis tidak berarti permisif terhadap kejahatan. Tegas tidak berarti sewenang-wenang,” papar Suyudi.
Dengan mandat baru tersebut, perhatian publik akan tertuju pada penerjemahan visi “Polisi Bersama Masyarakat” ke dalam pelayanan sehari-hari. Kecepatan tindak lanjut laporan, komunikasi perkembangan perkara, dan konsistensi penegakan hukum akan menjadi ukuran penting bagi kepemimpinan baru Polri.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Guru Besar Unas Dukung Pilihan Presiden?Guru Besar Unas Dukung Pilihan Presiden is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Guru Besar Unas Dukung Pilihan Presiden matter?Guru Besar Unas Dukung Pilihan Presiden matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.