Beritabaru1
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Korupsi di BNPB Salah Satunya Terkait Pengadaan HT untuk Penanganan Karhutla

Published Oktober 16, 2026 · Updated Oktober 16, 2026 · By Mark Brown - beritabaru1.com

Foto : Mark Brown - beritabaru1.com

KPK Dalami Pengadaan HT dalam Dugaan Korupsi Dana Siap Pakai BNPB

Beritabaru1.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan pengadaan alat komunikasi handy talkie (HT) sebagai salah satu paket yang sedang ditelusuri dalam perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Paket tersebut berkaitan dengan kegiatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyampaikan bahwa pengadaan barang dan jasa dalam perkara ini jumlahnya besar dan tersebar dalam paket-paket bernilai lebih kecil. Pola penunjukan langsung membuat penyidik perlu memeriksa dokumen setiap paket secara rinci, termasuk keterlibatan vendor yang menyediakan barang atau jasa.

“Untuk vendor-vendor terkait pengadaan apa saja, di antaranya yang bisa kita sampaikan karena ada beberapa memang, ini sangat banyak kegiatan pengadaan barang jasanya, karena ini penunjukan langsung. Jadi beberapa paket-paket itu kecil-kecil gitu. Nah di antaranya memang ada yang digunakan untuk kegiatan penanganan Karhutla. Salah satunya adalah pengadaan alat komunikasi, atau HT, itu ada,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Dokumen Pengadaan Dikumpulkan

Penyidik kini menghimpun dokumen administrasi dan bukti transaksi yang berkaitan dengan pengadaan di lingkungan BNPB. Langkah itu dilakukan untuk memetakan pelaksanaan paket proyek, aliran dana, serta peran pihak swasta yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan penanggulangan bencana.

Pemeriksaan tersebut penting karena pengadaan untuk situasi kedaruratan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan belanja rutin. Barang dan jasa dibutuhkan untuk mendukung respons cepat, sehingga proses pengadaan harus tetap dapat dipertanggungjawabkan meski dilakukan dalam kondisi mendesak.

KPK belum menguraikan seluruh paket yang masuk dalam penyidikan. Rincian proyek, dokumen kontrak, dan pihak yang terlibat masih menjadi bagian dari pendalaman perkara.

“Tapi itu secara detail nanti akan kita update kembali, karena memang pendalaman-pendalaman dokumen pengadaannya seperti apa, itu akan dikumpulkan di proses penyidikan ke depan,” pungkas Taufik.

Lima Tersangka Usai OTT

Perkara ini mencuat setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan pada Rabu (14/10/2026) terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang dibiayai melalui DSP BNPB. Seusai operasi tersebut, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Nama yang dijerat meliputi Bima Setyawan (BMS), Tenaga Ahli Kepala BNPB yang juga adik kandung mantan Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Dua tersangka dari internal BNPB lainnya adalah Richard Erlangga (RCH), Tenaga Ahli eks Kepala BNPB, serta Gabriel Purwaka Sigit (GPS), Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK BNPB.

Dua orang lainnya berasal dari kalangan penyedia barang dan jasa, yakni Gery P dan Syifa N G. Penetapan tersangka tersebut membuka pemeriksaan terhadap relasi antara pejabat BNPB dan pihak-pihak yang memperoleh atau mengejar paket pengadaan.

Dua Klaster Dugaan Kejahatan

Taufik menjelaskan penyidikan perkara ini dibagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu dugaan konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan proyek. Pada bagian konflik kepentingan, Bima Setiawan diduga mengatur penunjukan langsung kepada vendor yang terafiliasi.

Nilai proyek yang dikaitkan dengan dugaan pengondisian tersebut mencapai Rp45,76 miliar pada 2024. Nilainya kemudian tercatat Rp52,27 miliar pada 2025 serta Rp50 miliar pada 2026. Rangkaian angka itu menjadi bagian yang diperiksa untuk melihat proses penetapan penyedia dan pelaksanaan pengadaan.

Untuk klaster suap, Richard Erlangga yang disebut sebagai Tenaga Ahli Kepala BNPB diduga meminta fee proyek kepada pihak swasta agar memperoleh paket pengadaan pada 2026. Dalam perkara ini, Richard diduga menerima uang Rp2,38 miliar dari Direktur PT Trans Lintas Selaras (TLS), Gery Prasetiawan (GER).

Penyidik juga mendalami dugaan pemberian uang kepada Gabriel Purwaka Sigit. Selain uang yang disebut berasal dari Gery Prasetiawan, KPK mengungkap adanya dugaan penerimaan uang tunai, mata uang asing, emas fisik, dan tabungan emas dari penyedia pengadaan BNPB.

“Dalam periode yang sama, GER juga diduga memberikan uang kepada Sdr. GPS (Gabriel Purwaka Sigit) selaku Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB sebesar Rp140 juta. Selain itu, GPS juga diduga menerima uang tunai senilai Rp1,7 miliar, USD 7.500, SGD 9.000, 56 keping emas seberat 133 gram, serta tabungan emas seberat 192 gram dari penyedia pengadaan BNPB,” ujar Taufik.

Pendalaman atas pengadaan HT untuk penanganan karhutla menjadi salah satu bagian dari penyidikan yang lebih luas. KPK masih mengumpulkan bukti untuk mengungkap keseluruhan paket proyek yang diduga dijadikan sarana praktik korupsi dalam penggunaan Dana Siap Pakai BNPB.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Korupsi di BNPB Salah Satunya Terkait?

Korupsi di BNPB Salah Satunya Terkait is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Korupsi di BNPB Salah Satunya Terkait matter?

Korupsi di BNPB Salah Satunya Terkait matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.