Beritabaru1
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

KPK Prioritaskan Penanganan Korupsi Kelas Kakap

Published Oktober 8, 2026 · Updated Oktober 8, 2026 · By Karen Smith - beritabaru1.com

Foto : Karen Smith - beritabaru1.com

KPK Prioritaskan Penanganan Korupsi Kelas Kakap untuk Dampak yang Lebih Luas

Beritabaru1.com – KPK Prioritaskan Penanganan Korupsi Kelas Kakap sebagai salah satu strategi untuk menindak perkara yang memiliki nilai kerugian besar, memengaruhi pembangunan, dan berpotensi merusak sistem. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak berarti lembaganya mengabaikan dugaan korupsi lain yang juga membutuhkan penanganan.

Menurut Agus, KPK perlu menentukan prioritas karena sumber daya yang dimiliki harus digunakan secara terarah. Perkara grand corruption dinilai perlu memperoleh perhatian khusus apabila dampaknya tidak hanya berkaitan dengan nilai transaksi, tetapi juga menyentuh kepentingan pembangunan serta tata kelola di berbagai sektor.

“Kami bukan memilih, bukan untuk mengabaikan yang lain, tapi kita memprioritaskan untuk memfokuskan resources-nya ke sana. Kita pilih grand corruption yang menyebabkan korupsi bernilai besar, berdampak bagi pembangunan, kemudian berdampak bagi sistem,” ujar Agus dalam acara 2 Tahun Kepemimpinan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita yang digelar Metro TV di Jakarta, Kamis (8/10).

Ia menjelaskan, penentuan prioritas penindakan tetap didasarkan pada data dan pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK. Dengan pendekatan tersebut, lembaga antirasuah dapat memetakan perkara yang memerlukan perhatian segera, termasuk kasus yang berhubungan dengan sektor keuangan negara, pelayanan publik, maupun tata kelola penerimaan negara.

Kasus LPEI dan Restitusi Pajak Jadi Sorotan

Salah satu contoh perkara yang disebut Agus berkaitan dengan dugaan korupsi kredit bermasalah di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Ia mengatakan KPK telah menangani sejumlah perkara yang terkait dengan lembaga tersebut, mengingat nilai kredit bermasalahnya mencapai puluhan triliun rupiah.

“Contohnya adalah kami memfokuskan salah satunya terhadap Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Banyak kasus yang sudah kami tangani karena kredit bermasalahnya puluhan triliun,” kata Agus.

Penanganan kasus yang berdampak luas menjadi alasan mengapa KPK Prioritaskan Penanganan Korupsi Kelas Kakap. Perkara dengan nilai besar dapat memengaruhi kemampuan negara membiayai pembangunan, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan institusi yang mengelola dana atau kebijakan strategis bekerja secara akuntabel.

Selain persoalan pembiayaan, Agus juga menyinggung restitusi pajak. Nilai restitusi tersebut disebut mencapai sekitar Rp400 triliun setiap tahun secara rata-rata. Menurutnya, persoalan dalam proses restitusi pajak dapat menjadi masalah serius karena berkaitan dengan penerimaan negara.

“Masalah pajak, karena revenue markdown itu masalah besar di republik ini. Restitusi itu Rp400 triliun setiap tahun rata-rata. Kalau di dalam proses restitusi itu ada permasalahan, itu masalah besar,” tegasnya.

Fokus terhadap perkara semacam ini menunjukkan bahwa penindakan korupsi tidak hanya dilihat dari bentuk pelanggaran yang tampak di permukaan. KPK juga menaruh perhatian pada praktik yang berisiko menimbulkan dampak sistemik, terutama bila menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan pembiayaan, atau mekanisme penerimaan negara.

Korupsi Kecil Tetap Tidak Diabaikan

Meski KPK Prioritaskan Penanganan Korupsi Kelas Kakap, Agus menekankan bahwa korupsi berskala kecil atau petty corruption tidak dapat ditinggalkan. Praktik seperti suap jabatan dan pungutan liar kerap berhubungan langsung dengan pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan atau menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ia mengakui bahwa publik sering mengaitkan KPK dengan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap perkara tertentu. Menurut Agus, persepsi tersebut dapat muncul karena KPK belum maksimal menyampaikan kepada masyarakat mengenai pekerjaan penanganan perkara besar yang juga dijalankan lembaga tersebut.

“Masyarakat melihat KPK ini OTT-nya saja. Mungkin karena kami kurang menggaungkan konteks ini. Padahal kami juga mencurahkan resources yang cukup untuk permasalahan-permasalahan ini,” ujarnya.

Agus menilai korupsi kecil tetap dapat menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan kredibilitas Indonesia di mata internasional. Ia mencontohkan suap dalam proses pengisian jabatan, termasuk apabila seseorang harus membayar untuk memperoleh jabatan lurah. Praktik semacam itu dapat merusak integritas pelayanan publik sejak tingkat paling dekat dengan warga.

FAQ tentang Prioritas Penanganan Korupsi oleh KPK

Apakah KPK hanya menangani korupsi bernilai besar?

Tidak. KPK memprioritaskan perkara grand corruption yang berdampak besar terhadap pembangunan dan sistem, tetapi tetap menangani korupsi berskala kecil apabila berdampak langsung pada masyarakat, pelayanan publik, atau kredibilitas institusi.

Mengapa perkara korupsi besar menjadi prioritas?

Perkara besar dapat melibatkan nilai yang tinggi dan berdampak luas terhadap keuangan negara, pembangunan, penerimaan negara, serta tata kelola. Karena itu, sumber daya penindakan perlu difokuskan pada kasus yang memiliki konsekuensi sistemik.

Apa contoh sektor yang disoroti KPK?

Agus menyebut dugaan korupsi terkait kredit bermasalah di LPEI serta persoalan restitusi pajak sebagai contoh bidang yang perlu diperhatikan karena nilainya besar dan berpotensi memengaruhi kepentingan negara.

Related Reading