Revisi UU Pemerintahan Aceh Ditargetkan Rampung Tahun Ini
Revisi UU Pemerintahan Aceh Diarahkan Tuntas dalam Waktu Satu Tahun
Beritabaru1.com – Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk menjalin koordinasi langsung dengan DPR RI guna mempercepat penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Target yang ditetapkan: seluruh proses legislasi rampung pada tahun berjalan.
Koordinasi dengan Pemimpin Aceh dan DPRA
Di lingkungan Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Senin, Supratman mengonfirmasi bahwa dirinya sudah melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Fadhlullah, serta perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Pertemuan itu difokuskan pada masa depan kerangka otonomi khusus yang secara hukum akan kedaluwarsa pada tahun 2027.
"Kami berkonsultasi dalam rangka pembahasan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh yang akan berakhir di 2027 dan Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk berkoordinasi dengan teman-teman di DPR," ujar Supratman.
"Kita berharap mudah-mudahan Otsus Aceh bisa selesai tahun ini," tambahnya.
Isu Keberlanjutan Dana Otsus
Salah satu poin krusial dalam draf revisi adalah kelangsungan pendanaan otonomi khusus. Berdasarkan Pasal 183 UU Nomor 11 Tahun 2006, alokasi Dana Otsus Aceh semula ditetapkan untuk rentang dua dekade dan akan berakhir pada 2027. Badan Legislasi DPR RI sebelumnya telah menyetujui perpanjangan mekanisme pendanaan tersebut dalam kerangka Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2006.
Pengaturan Kekhususan dan Kewenangan
Di luar persoalan pendanaan, pembahasan revisi juga menyentuh berbagai ketentuan terkait kekhususan serta pembagian kewenangan Pemerintahan Aceh terhadap pemerintah pusat.
Ajakan Menjaga Persatuan Nasional
Momen tersebut sekaligus dimanfaatkan Supratman untuk menyerukan agar seluruh warga Aceh senantiasa memelihara persatuan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Latar: Kericuhan di Masjid Raya Baiturrahman
Pesan persatuan itu disampaikan tak lama setelah insiden di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Sabtu (15/8). Saat rangkaian zikir dan doa bersama memperingati 21 tahun Hari Damai Aceh berlangsung, sejumlah peserta mengibarkan Bendera Bulan Bintang—lambang yang identik dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka. Ketegangan meningkat ketika aparat melakukan penertiban, dan situasi sempat ricuh.
Wakil Gubernur: Jaga Kedamaian Pasca-Peringatan HUT RI
Wakil Gubernur Fadhlullah, yang berbicara di Banda Aceh pada Senin, memastikan bahwa peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Aceh berjalan dalam keadaan aman. Ia kemudian mengimbau masyarakat untuk terus merawat suasana damai.
"Kami berharap kepada seluruh masyarakat Aceh di mana pun berada, mari kita jaga kedamaian, ketenangan, dan yang paling utama sesama kita rakyat Aceh mari bahu membahu mewujudkan Aceh yang sejahtera dan makmur," katanya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Revisi UU Pemerintahan Aceh Ditargetkan Rampung?Revisi UU Pemerintahan Aceh Ditargetkan Rampung is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Revisi UU Pemerintahan Aceh Ditargetkan Rampung matter?Revisi UU Pemerintahan Aceh Ditargetkan Rampung matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.