Kualitas Permukiman Warga Meningkat

Transformasi Permukiman Jakarta Menuju Milenium Kedua

Beritabaru1.com – Mendekati peringatan lima abad atau usia ke-500 pada tahun 2027, Jakarta terus melakukan penataan ruang kota secara intensif. Perubahan wajah Ibu Kota kini terlihat nyata dengan hilangnya seluruh rukun warga (RW) yang sebelumnya masuk dalam kategori kumuh berat. Data gabungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan drastis, dari 445 RW pada 2017 menjadi hanya 211 RW pada 2026. Angka ini merepresentasikan penurunan sebesar 52,58 persen.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam peningkatan kualitas hidup warga. Namun, ia menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan terus memperdalam pendataan agar program penataan kawasan dapat lebih tepat sasaran. Menurut Gubernur, perbaikan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga memastikan kenyamanan dan keamanan penghuni.

Perbaikan yang dilakukan dengan memperbaiki saluran airnya, sanitasi komunalnya dibuat, MCK komunalnya dibuat, dan yang paling penting juga agar mereka merasa nyaman dan aman di kediaman masing-masing.

Kolaborasi Data dan Teknologi

Dalam upaya menghadirkan pendataan yang lebih komprehensif dan berbasis teknologi, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan BPS. Pramono menjelaskan bahwa akurasi data menjadi dasar penentuan prioritas kebijakan, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan padat. Penanganan RW kumuh ke depan akan difokuskan pada wilayah padat, khususnya Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Kawasan seperti Tambora menjadi perhatian utama karena memiliki kompleksitas tinggi sehingga memerlukan intervensi terukur.

Dengan kondisi lapangan yang semakin rumit dan jumlah penduduk yang terus bertambah, penurunan lebih dari 52 persen ini patut disyukuri, ujar Pramono.

Hilangnya RW Kumuh Berat di Ibu Kota

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, memastikan tidak ada lagi RW berkategori kumuh berat di Jakarta. Meskipun masih terdapat RW kumuh di Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang jumlahnya paling banyak, keluh Kelik, kategori kumuh berat sudah tidak ada. Ia menyebut bahwa RW kumuh yang tersisa saat ini meliputi kumuh sedang, kumuh ringan, dan kumuh sangat ringan.

Kelik menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk program peningkatan kualitas permukiman. Program ini akan terus berlanjut dengan target penanganan 50 RW kumuh hingga tahun depan. Penentuan status kawasan kumuh mengacu pada kriteria komprehensif, mulai dari tingkat kepadatan penduduk, kualitas dan kepadatan bangunan, sistem ventilasi, hingga pencahayaan. Aspek lain yang menjadi indikator penilaian meliputi sanitasi, pengelolaan sampah, kondisi drainase, jalan lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), serta tata letak bangunan.

Intervensi Fisik dan Pola Penanganan

DPRKP DKI Jakarta mencatat bahwa penyusutan RW kumuh didorong oleh pembenahan fisik lingkungan secara menyeluruh. Upaya ini mencakup perbaikan jalan dan saluran air, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), penyediaan sarana mandi-cuci-kakus (MCK) komunal, pengelolaan sampah, proteksi kebakaran, hingga penyediaan sarana utilitas lainnya. Penanganan kawasan dilakukan melalui tiga pola intervensi yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, yaitu pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali (relokasi). Sebagian besar upaya difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan kawasan yang sudah ada (existing).

Salah satu contoh penataan ialah di RW 001 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Wilayah yang sempat ditinjau Gubernur Pramono Anung setahun lalu dalam Program Peningkatan Kualitas Permukiman 2025 itu kini mulai bersolek. Selain perbaikan sanitasi dan drainase, sebanyak 50 rumah warga masuk program bedah rumah yang dikerjakan secara bertahap. Kawasan tersebut juga akan dilengkapi taman bermain anak dan area usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tepi jalan.

Peran Aktif Masyarakat

Pengamat tata kota Bakti Setiawan mengatakan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama agar kawasan yang telah ditata tidak kembali kumuh. Warga harus didorong untuk memiliki rasa kepemilikan dan inisiatif tinggi dalam menjaga lingkungan tempat tinggal mereka. Kawasan yang sekadar dipercantik secara visual sangat berbeda dengan kawasan yang benar-benar mengalami transformasi kualitas hidup melalui penguatan ekonomi lokal dan ikatan sosial.

Pentingnya penguatan peran warga ini juga diamini Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Ia menegaskan, penanganan permukiman kumuh membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk kader PKK hingga tingkat dasawisma. Data ini harus dimiliki