UMKM Naik Kelas, Akses KUR Diperluas

Perluasan Akses KUR untuk UMKM dan Petani di Indonesia Timur

Beritabaru1.com – Pemerintah Indonesia secara konsisten memperluas jangkauan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Program ini mencakup petani serta wirausahawan yang beroperasi di wilayah Indonesia Timur. Di saat yang bersamaan, pemerintah menekankan perlunya menjaga tata kelola penyaluran KUR agar program subsidi ini tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.

Ketentuan Agunan untuk Pinjaman KUR

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa pengajuan KUR dengan plafon maksimal Rp100 juta tidak memerlukan agunan tambahan dalam bentuk apapun. Masyarakat diimbau untuk melaporkan jika menemukan praktik pungutan biaya, percaloan, atau permintaan agunan tambahan selama proses pengajuan.

Sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apa pun tanpa pengecualian.

Riza Damanik, Deputi Bidang Kewirausahaan sekaligus Juru Bicara Kementerian UMKM, menjelaskan bahwa ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 1/2026. Dalam pelaksanaan KUR terdapat dua jenis agunan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok berupa usaha atau objek yang dibiayai melalui KUR serta kemampuan debitur dalam mengembalikan pinjaman. Agunan tambahan dapat berupa sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau aset pribadi lainnya.

Lembaga penyalur KUR tidak diperbolehkan meminta agunan tambahan untuk pembiayaan hingga Rp100 juta. Agunan tambahan baru berlaku untuk pinjaman di atas Rp100 juta, dengan pengecualian tertentu bagi petani tebu rakyat dan penerima KUR khusus sektor pertanian yang bekerja sama dengan lembaga penjamin kredit.

Calon penerima KUR hingga Rp100 juta cukup menggunakan agunan pokok berupa usaha yang dibiayai melalui KUR.

Menguatkan Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kemudahan pembiayaan ini juga diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan. Saat menghadiri kegiatan tanam perdana jagung kemitraan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada 21 Juli, Riza menyatakan bahwa peningkatan produksi pangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Produksi pangan akan berjalan baik dan berkelanjutan apabila petaninya sejahtera. Karena itu, berbagai kebijakan afirmatif pemerintah harus dimanfaatkan secara optimal agar mampu meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.

Menurut Riza, KUR merupakan salah satu instrumen afirmasi pemerintah untuk membantu petani meningkatkan kapasitas usaha. Petani tidak hanya memperoleh subsidi bunga, tetapi juga dapat mengakses KUR hingga Rp100 juta tanpa agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perluasan Akses di Indonesia Timur

Upaya memperluas akses KUR juga menjadi perhatian utama pemerintah di kawasan Indonesia Timur. Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menyatakan bahwa kawasan tersebut masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan akses pembiayaan formal bagi pelaku UMKM.

Saat memimpin Rapat Koordinasi KUR Regional Indonesia Timur di Ternate, Maluku Utara pada 26 Juni, Helvi menjelaskan bahwa jumlah debitur KUR di hampir seluruh provinsi kawasan tersebut masih relatif kecil dibandingkan total populasi UMKM.

Hampir seluruh provinsi di kawasan Indonesia Timur memiliki jumlah debitur yang masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total populasi UMKM. Artinya, masih banyak pelaku usaha yang belum terhubung dengan pembiayaan formal.

Hingga saat itu, penyaluran KUR di kawasan Indonesia Timur telah mencapai Rp16,5 triliun kepada 255.979 debitur UMKM. Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan realisasi terbesar sebesar Rp8,18 triliun, diikuti Sulawesi Tenggara dengan Rp2,03 triliun dan Sulawesi Tengah Rp1,90 triliun. Maluku Utara mencatatkan penyaluran sebesar Rp315 miliar.

Dari total debitur tersebut, sekitar 24 ribu merupakan debitur baru dan 18 ribu telah berhasil naik kelas atau menjadi debitur graduasi. Porsi penyaluran KUR ke sektor produksi di kawasan Indonesia Timur juga telah mencapai 68,2%, melampaui target nasional sebesar 65%.

Pemerintah menilai penyaluran tersebut masih perlu diperluas dan ditingkatkan kualitasnya. Dari 10 lembaga penyalur KUR di kawasan Indonesia Timur, baru dua yang memenuhi target minimal penyaluran ke sektor produksi, yakni BRI serta Bank Pembangunan Daerah Sulawesi.