Aguan hingga Bos BSD Kumpul, Ini Persoalan yang Dibahas

Kepentingan Bersama: Tokoh Properti dan Pengembang Bahas Hambatan Regulasi

Beritabaru1.com – Sebuah pertemuan penting telah diselenggarakan di Swissotel Jakarta PIK Avenue, menghadirkan para tokoh senior serta pengembang besar nasional. Mereka berkumpul dengan satu tujuan utama, yaitu mendesak pemerintah untuk melakukan perbaikan regulasi yang selama ini dinilai menghambat perkembangan industri properti. Berbagai aspek menjadi fokus pembahasan, mulai dari perpajakan, perizinan, tata ruang, hingga kepastian hukum.

Pembenahan aturan tersebut dianggap sangat mendesak. Hal ini diperlukan agar sektor properti mampu menopang program pembangunan 3 juta rumah sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Ketua Kehormatan Realestat Indonesia (REI), MS Hidayat, menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang ditemukan pengembang di lapangan membutuhkan penyempurnaan kebijakan pemerintah.

Hari ini kami menilai perlu adanya penyempurnaan dan perbaikan regulasi yang harus dilakukan pemerintah kalau kita mau sukses menuju pembangunan 3 juta rumah. Jadi kami akan rutinkan terus pertemuan untuk meng-update informasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pengembang khususnya anggota REI.

Awal Mula Pertemuan Rutin dan Perkembangannya

Menurut MS Hidayat, pertemuan rutin antara senior dan DPP REI awalnya digagas untuk mendorong agar berbagai program pemerintah di sektor perumahan dapat berjalan dengan baik. Namun, pembahasan kemudian berkembang pada berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha, khususnya terkait perizinan, tata ruang, perkotaan dan perpajakan.

Menteri Perindustrian periode 2009-2014 itu menjelaskan bahwa pengalaman REI selama lebih dari 54 tahun dalam pembangunan hunian dan kawasan perkotaan membuat asosiasi tersebut memiliki kepentingan besar untuk memastikan iklim usaha properti tetap kondusif. REI, kata dia, masih menjadi salah satu kontributor utama pembangunan perumahan nasional, baik rumah subsidi maupun komersial. Mayoritas kota mandiri yang berkembang di Indonesia juga dibangun oleh anggota REI.

Ketika melihat ada masalah-masalah serius yang terjadi di lapangan saat ini, maka kami menyusun secara internal perbaikan apa saja yang perlu diperjuangkan REI sebagai upaya memperkuat soliditas.

Strategi Perjuangan Melalui Satu Pintu

Para senior juga sepakat agar perjuangan untuk memperbaiki regulasi dilakukan melalui satu pintu, yakni DPP REI. Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 66 orang yang terdiri dari senior REI, BPO dan jajaran pengurus DPP REI.

Sejumlah pengembang besar nasional ikut hadir dalam acara tersebut. Antara lain Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau Aguan; CEO PIK, Richard Kusuma; Executive Senior PIK, Ali Hanafiah; Presdir BSD (Sinar Mas Land), FX Ridwan Darmali; Presdir Summarecon Agung, Adrianto P. Adhi; serta Managing Director Ciputra Group, Budiarsa Sastrawinata.

Hadir pula Preskom Alam Sutera Group, Harjanto Tirtohadiguno; Preskom Pakuwon Group, Alex Tedja; Direktur Jababeka Group, Sutedja Darmono; Direktur Podomoro, Group Mualim; Preskom Lippo Group, Theo L Sambuaga; Preskom Pudjiadi Prestige/Jayakarta Group, Kosmian Pudjiadi; dan Preskom Gapura Prima Group, Rudy Margono.

Komite Khusus dan Dukungan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sebagai tindak lanjut, BPO REI dan DPP REI membentuk komite khusus beranggotakan 15 ahli dan praktisi di bidang perpajakan, tata kota, tata ruang, pertanahan hingga infrastruktur. Komite tersebut akan mengkaji sekaligus merumuskan penyempurnaan regulasi yang dinilai diperlukan untuk menggerakkan industri properti. Salah satu sasaran besarnya adalah memperkuat kontribusi sektor tersebut terhadap upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Ketua Umum REI periode 1983-1986 Siswono Yudo Husodo menyebut pertemuan para tokoh realestat tersebut menjadi bentuk dukungan nyata terhadap industri properti yang saat ini menghadapi banyak tekanan. Tadi mereka banyak menginventarisir persoalan untuk dicari jalan keluarnya sehingga dapat terus mendukung bergeraknya ekonomi Indonesia. Upaya pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen mereka dukung penuh, tetapi juga perlu didukung regulasi yang kondusif bagi dunia usaha.

Mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat itu menjelaskan bahwa para senior yang hadir merupakan pelaku yang telah mengembangkan beragam proyek mulai dari perumahan, pusat perbelanjaan, perkantoran, kawasan industri hingga kota mandiri. Salah satu persoalan yang disoroti Siswono adalah beban perpajakan pada bisnis pusat perbelanjaan. Dia menyebut pengelola mal yang menyewakan ruangan dikenakan PPh sebesar 10 persen, sementara penyewa juga dikenakan PPN. Beban tersebut dinilai semakin berat di tengah perubahan pola belanja masyarakat dan ketatnya persaingan dengan perdagangan berbasis online.