Presiden Korsel Lee Jae Myung Ingin Akhiri Perang dan Bangun Perdamaian dengan Korut

Lee Jae Myung Menegaskan Komitmen Perdamaian dengan Korea Utara

Beritabaru1.com – Pemerintah Korea Selatan telah menyatakan tekad kuat untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Semenanjung Korea. Presiden Lee Jae Myung menyampaikan hal ini pada hari Sabtu, dengan menegaskan bahwa situasi gencatan senjata saat ini akan diubah menjadi tatanan perdamaian yang lebih stabil.

Kami akan merintis jalan untuk mengakhiri perang dan mengubah situasi gencatan senjata yang tidak stabil di Semenanjung Korea ini menjadi sebuah tatanan perdamaian.

Ucapan tersebut disampaikan dalam pidato peringatan Hari Kemerdekaan Korea yang ke-81. Lee juga mendorong kedua belah pihak untuk menghentikan saling ancam dan segera membuka jalur dialog. Tujuannya adalah mengakhiri status perang yang telah berlangsung puluhan tahun lamanya.

Dialog Antar-Korea dan Isu Nuklir

Menurut Lee, langkah pertama yang perlu diambil adalah meninggalkan niat untuk saling mengancam. Dialog antar-Korea harus segera dimulai untuk menyelesaikan konflik yang sangat berlarut-larut ini. Dalam proses tersebut, berbagai cara efektif untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir Korea Utara juga dapat dibahas bersama.

Presiden Korea Selatan meyakini bahwa terwujudnya perdamaian di Semenanjung Korea akan memberikan kontribusi besar bagi stabilitas dan kerja sama di kawasan Asia Timur Laut. Hal ini juga menjadi tonggak penting menuju perdamaian yang bebas nuklir.

Lebih lanjut, Lee menegaskan komitmen pihaknya untuk mengubah upaya permusuhan dan konfrontasi menjadi kekuatan untuk mendorong terciptanya kemakmuran bersama serta kehidupan yang saling berdampingan secara damai. Korsel juga akan secara aktif menjalankan perannya sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses perdamaian di kawasan tersebut.

Respons Korea Utara yang Berbeda

Di sisi lain, respons berbeda ditunjukkan oleh Korea Utara yang berulang kali menegaskan tidak berniat untuk menyingkirkan senjata nuklirnya. Pada September 2025, Pemimpin Korut Kim Jong Un menyatakan bahwa wacana denuklirisasi sudah berakhir dan memastikan bahwa pihaknya tidak akan pernah menyerahkan persenjataan nuklir mereka.

Pada Maret 2026, Kim kembali menyatakan bahwa Korea Utara akan terus memperkuat statusnya sebagai negara nuklir yang mutlak dan tidak dapat diganggu guggu. Status negara nuklir tersebut juga telah disahkan dalam undang-undang negara itu.

Sebelumnya, pada September 2023, Korea Utara telah mencantumkan pasal mengenai percepatan pengembangan kekuatan militer nuklir ke dalam konstitusinya, menyusul pengesahan aturan tentang kebijakan nuklir pada September 2022 lalu.