GREAT Institute: Pertumbuhan 6 Persen Harus Ditopang Produktivitas dan Kualitas Belanja

RAPBN 2027: Ambisi Pertumbuhan 6 Persen Bergantung pada Efisiensi dan Produktivitas

Beritabaru1.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2027 menampilkan visi ambisius berupa target pertumbuhan ekonomi mencapai enam persen. Target ini disertai dengan pengendalian defisit yang lebih ketat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, keberhasilan pencapaian angka tersebut sangat bergantung pada tiga pilar utama: peningkatan produktivitas, kualitas alokasi belanja, serta eksekusi reformasi struktural oleh pemerintah.

Adrian Nalendra Perwira, peneliti ekonomi dari GREAT Institute, menilai bahwa dokumen RAPBN 2027 merepresentasikan pergeseran paradigma. Anggaran tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat pembiayaan, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas produksi nasional. Selain itu, APBN juga berfungsi meningkatkan efisiensi pengeluaran dan memastikan manfaat pertumbuhan lebih dirasakan langsung oleh masyarakat.

Paradigma Baru Hubungan Negara dan Pasar

“Pidato Nota Keuangan Presiden Prabowo menunjukkan paradigma yang konsisten. Negara harus kuat, tetapi bukan berarti pasar dimatikan. Justru pasar yang sehat membutuhkan negara yang mampu menyediakan data yang baik, aturan yang jelas, pengadaan yang efisien, infrastruktur dasar, pasar modal yang kredibel, dan perlindungan bagi rakyat,” ujar Adrian dalam keterangannya, Sabtu (15/8).

Komentar tersebut disampaikan sebagai respons terhadap Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027. Dokumen tersebut telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat (14/8).

Angka-Angka Kunci dalam RAPBN 2027

Dalam perencanaan anggaran tersebut, pemerintah menetapkan proyeksi pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun. Sementara itu, total belanja negara dipatok di angka Rp4.097,2 triliun. Selisih antara kedua komponen tersebut ditutup melalui pembiayaan sebesar Rp671,2 triliun.

Defisit anggaran direncanakan berada pada level 2,40 persen terhadap produk domestik bruto. Angka ini lebih rendah dibandingkan defisit APBN 2026 yang mencapai 2,68 persen PDB. Kombinasi antara target pertumbuhan lebih tinggi, belanja yang tetap ekspansif, serta defisit yang lebih rendah menjadi ciri khas RAPBN 2027 menurut Adrian.

“Secara nominal belanja memang naik, tetapi pemerintah tidak sedang mencoba mendanai pertumbuhan 6% dengan defisit yang lebih besar. Dengan asumsi PDB 2027 sekitar Rp27.987 triliun, belanja negara setara sekitar 14,6% PDB, sedikit lebih rendah dari 14,94% dalam APBN 2026. Jadi taruhan sesungguhnya adalah higher bang for the buck: kualitas belanja, produktivitas investasi, dan kemampuan negara mengungkit modal swasta,” kata Adrian.

Target Makroekonomi dan Tantangan Realisasi

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar enam persen. Angka ini melampaui target APBN 2026 yang sebesar 5,4 persen. Selain itu, beberapa parameter makroekonomi lainnya juga ditetapkan, antara lain sasaran inflasi 2,5 persen, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen, serta nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS.

Dalam sektor energi, pemerintah menargetkan harga minyak mentah Indonesia sebesar US$75 per barel. Lifting minyak diproyeksikan mencapai 610.000 barel per hari, sedangkan lifting gas sebesar 954.000 barel setara minyak per hari.

Adrian menilai bahwa target pertumbuhan enam persen masih realistis, namun tidak dapat dicapai dengan skenario bisnis seperti biasa. Ia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi sempat mencapai 5,61 persen pada kuartal pertama 2026, namun melambat menjadi sekitar 5,29 persen pada kuartal kedua. Jika indeks koefisien input-output (ICOR) tetap tinggi, maka pertumbuhan enam persen akan menjadi sangat mahal karena memerlukan modal yang semakin besar untuk menghasilkan tambahan output yang sama.

Oleh karena itu, agenda debottlenecking investasi harus diperluas menjadi reformasi struktural yang nyata. Hal ini mencakup perizinan yang lebih sederhana, kepastian lahan, logistik yang lebih murah, energi yang andal, aturan pusat-daerah yang sinkron, serta penyelesaian hambatan investasi secara cepat. Pokja atau satgas debottlenecking tidak boleh hanya memadamkan kasus per kasus, tetapi harus menurunkan hambatan sistemik yang membuat investasi mahal dan output rendah.

Transformasi Pasar Kerja dan Indikator Pembangunan

Peningkatan produktivitas juga harus tercermin dalam dinamika pasar kerja. Menurut Adrian, investasi perlu diarahkan bukan hanya untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menghasilkan pekerjaan yang formal, produktif, memberikan keterampilan, dan membuka peluang peningkatan pendapatan.

“Dengan mayoritas pekerja masih berada di sektor informal, pertumbuhan 6% akan kehilangan banyak makna kalau tidak mempercepat transformasi kualitas pekerjaan. Investasi harus tersambung dengan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, formalisasi UMKM, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja,” ujar Adrian.

GREAT Institute juga menyoroti sasaran pembangunan sosial dalam RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0-6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30-4,87 persen, rasio gini menjadi 0,362-0,367, serta indeks modal manusia mencapai 0,575.

Adrian mengatakan bahwa indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan RAPBN tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi semata. Pertumbuhan yang baik harus terlihat di pasar kerja. Ukurannya bukan hanya investasi masuk, tetapi apakah investasi tersebut benar-benar menciptakan pekerjaan berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.