Purbaya: Ada Rp5 Triliun Anggaran Awal untuk Penanganan Gempa NTT

Purbaya Umumkan Kesiapan Rp5 Triliun untuk Tanggap Bencana Gempa NTT

Beritabaru1.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun sebagai dana respons awal untuk menghadapi dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan angka tersebut masih tersedia dan siap dicairkan apabila kebutuhan di lapangan meningkat.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya melalui sambungan telepon saat mengikuti Rapat Satuan Tugas Penanggulangan Pasca Bencana (Satgas Galapana) DPR RI, Selasa (16/8). Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati tersebut membahas secara khusus langkah penanganan pascagempa di wilayah NTT.

“Buat anggota DPR semuanya yang ada di sana, sama semua yang rapat pada malam hari ini, Menteri Keuangan siap membantu kebutuhan pembiayaan di sana (NTT),” ujar menkeu dalam keterangannya.

Mekanisme Pembiayaan Bertahap

Purbaya menjelaskan bahwa respons pemerintah terhadap bencana mengikuti urutan tertentu. Tahap pertama adalah penanganan darurat yang dibiayai langsung dari cadangan BNPB. Apabila skala kerusakan melampaui kapasitas dana tersebut, pemerintah akan mengaktifkan skema rekonstruksi sebagai tahap lanjutan.

“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau enggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana BNPB,” jelas Purbaya.

Ia menegaskan tidak akan ada hambatan anggaran dalam proses pemulihan. Setiap kebutuhan pembiayaan akan dipenuhi sesuai skala dan urgensi di lapangan.

“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nantikalo kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus, Pak,” katanya.

Koordinasi Antarlembaga untuk Fasilitas Umum

Untuk komponen pemulihan yang berada di luar kewenangan BNPB—khususnya pembangunan kembali fasilitas umum (fasum)—Purbaya menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian/lembaga (KL). Mekanisme pendanaan akan disesuaikan dengan jenis kebutuhan dan instansi yang bertanggung jawab.

“Tinggal nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau tadi yang fasum nggak bisa melalui BNPB tetap harus koordinasi dengan KL-nya,” tutur bendahara negara.

Purbaya menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa seluruh dana siaga untuk tanggap bencana telah dalam kondisi siap pakai. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, kementerian/lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lain akan bekerja secara terkoordinasi agar proses pemulihan masyarakat terdampak gempa NTT dapat berjalan tanpa hambatan.

“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” tegasnya.