35 Izin Pesawat Asing Diberikan untuk Tangani Karhutla Kalimantan

Langit Kalimantan Dipenuhi Helikopter Asing: 35 Izin Penerbangan Diterbitkan untuk Perang Melawan Api

Beritabaru1.com – Api yang membakar lahan gambut dan hutan di Kalimantan tidak lagi bisa ditangani hanya dengan armada udara dalam negeri. Pemerintah mengambil langkah darurat dengan menerbitkan 35 izin penerbangan bagi pesawat asing yang akan beroperasi langsung di atas titik-titik kebakaran. Keputusan ini diambil karena kapasitas armada udara nasional masih jauh dari kebutuhan riil di lapangan, terutama ketika kebakaran melanda area yang sulit dijangkau lewat jalur darat.

Mesin Penggerak di Balik Kebijakan

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa dukungan penuh diberikan terhadap segala upaya yang masuk dalam kategori prioritas nasional. Pernyataan itu ia sampaikan di Jakarta pada Selasa (1/9), tepat setelah mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI.

“Kita akan selalu mendukung apa yang menjadi prioritas. Seperti penanganan kebakaran ini kan menjadi prioritas utama.”

Dudy menjelaskan bahwa alasan mendasar di balik pendatanganan pesawat asing adalah ketiadaan peralatan udara memadai di dalam negeri. Ketika api melahap ribuan hektare dalam hitungan jam, keterbatasan armada helikopter dan pesawat pengebak air domestik membuat respons menjadi terlambat. Untuk menutup celah tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengambil inisiatif mendatangkan armada dari luar negeri.

“Pesawat-pesawat asing yang kebetulan tidak dimiliki di Indonesia. Jadi, kita datangkan, didatangkan oleh BNPB.”

Kenapa Helikopter Jadi Andalan

Dari total 35 izin yang diterbitkan, sebagian besar armada yang masuk adalah helikopter. Pilihan ini bukan tanpa alasan. Helikopter mampu mendarat di medan yang tidak memiliki landasan, bermanuver di ketinggian rendah, dan menyalurkan air atau retardant secara presisi ke titik api yang tersembunyi di balik kanopi hutan. Di Kalimantan, di mana banyak lokasi kebakaran berada di tengah rawa, sungai, dan hutan lebat tanpa akses jalan, kemampuan vertikal take-off dan landing menjadi faktor penentu keberhasilan pemadaman.

Implikasinya jelas: tanpa dukungan udara yang memadai, tim darat hanya bisa memadamkan api di tepi area yang sudah terjangkau. Sementara itu, inti kebakaran terus merambat ke arah yang belum tersentuh, memperluas kerusakan ekologis dan memicu kabut asap lintas provinsi bahkan lintas negara.

Jejak Global di Langit Nusantara

Skala operasi ini ternyata melibatkan pemain dari berbagai belahan dunia. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, merinci bahwa 35 izin registrasi asing yang telah diterbitkan mencakup 11 pemegang Air Operator Certificate (AOC) yang berasal dari delapan negara berbeda, dengan total armada sebanyak 36 helikopter.

“Asalnya dari Australia, Rusia, Amerika, Ukraina, New Zealand, Laos, Vietnam, dan Kanada.”

Pernyataan Lukman disampaikan di Jakarta pada Senin (24/7). Rincian negara asal menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengandalkan sekutu tradisional, tetapi juga membuka pintu bagi operator dari kawasan Asia Tenggara seperti Laos dan Vietnam, serta negara-negara Eropa Timur seperti Ukraina dan Rusia. Keragaman sumber armada ini penting untuk memastikan ketersediaan unit di tengah musim kebakaran yang bisa berlangsung berbulan-bulan.

Siapa yang Mengoperasikan

Sebelas entitas pemegang AOC yang mendapat izin tersebut terdiri atas: Ersa Eastern Aviation, Genesa Dirgantara, Falcon Patriot Utama, Pegasus Air Service, Whitesky Aviation, Smart Cakrawala Aviation, Elang Nusantara Air, Intan Angkasa Air Service, Volta Pasifik Aviasi, Dabi Air Nusantara, dan Derazona Air Service. Beberapa nama di antaranya merupakan operator domestik yang telah berpengalaman menangani misi pemadaman, sementara yang lain adalah perusahaan asing yang membawa teknologi dan armada khusus untuk operasi udara di lingkungan tropis.

Konteks dan Tantangan ke Depan

Kalimantan secara historis menjadi episentrum kebakaran lahan setiap musim kemarau. Perubahan iklim yang memperpanjang periode kering, ekspansi perkebunan, serta keterbatasan infrastruktur pemadaman darat menjadikan wilayah ini sangat rentan. Pendatanganan armada asing bukan solusi permanen, melainkan jeda darurat yang memberi waktu bagi pemerintah untuk memperkuat kapasitas domestik.

Ke depan, pertanyaan yang akan menguji komitmen kebijakan adalah apakah pengalaman operasional dari 35 izin ini akan diterjemahkan menjadi investasi jangka panjang pada armada udara nasional, pelatihan kru, serta pembangunan landasan dan titik air di kawasan rawan karhutla. Tanpa langkah struktural tersebut, setiap musim kemarau akan kembali bergantung pada izin sementara dan helikopter yang datang dari luar negeri.