Humaniora

Greenpeace Desak ASEAN Perkuat Penegakan Hukum untuk Atasi Asap Karhutla

1792638741_ea51deb96104c2d4ed2e
Foto : Mark Jones - beritabaru1.com
Daftar Isi
  1. Tekanan Regional Menguat untuk Mengakhiri Krisis Kabut Asap
  2. Related Reading
  3. Frequently Asked Questions

Tekanan Regional Menguat untuk Mengakhiri Krisis Kabut Asap

Beritabaru1.com – Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan, Sumatera, serta Papua dalam tiga bulan terakhir kembali menimbulkan dampak luas bagi kesehatan dan kehidupan masyarakat. Jutaan orang di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara menghadapi paparan kabut asap beracun, sementara tuntutan agar penanganan kebakaran tidak berhenti pada respons darurat semakin menguat.

Greenpeace Indonesia meminta para pemimpin ASEAN mengambil langkah yang lebih tegas, terutama untuk mengatasi kebakaran di kawasan gambut. Organisasi lingkungan itu menilai persoalan tahunan ini membutuhkan strategi baru yang berpijak pada penegakan hukum, perlindungan gambut, serta keterbukaan mengenai pihak yang memperoleh keuntungan dari konsesi yang berulang kali terbakar.

Lahan gambut menjadi perhatian penting karena kebakaran di wilayah tersebut dapat berlangsung lama dan sulit dipadamkan. Saat dikeringkan untuk berbagai kegiatan, gambut menjadi lebih mudah terbakar. Asap yang muncul pun dapat menyebar melintasi batas wilayah, menjadikan karhutla bukan hanya masalah domestik, melainkan isu kesehatan dan lingkungan regional.

Singapura dan Malaysia Soroti Tanggung Jawab Perusahaan

Tekanan terhadap perusahaan perkebunan yang diduga terkait dengan kabut asap lintas negara turut meningkat. Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA) telah mengirimkan peringatan kepada sepuluh perusahaan perkebunan di Indonesia sejak pekan lalu.

Pemerintah Singapura menyatakan sedang mempertimbangkan langkah melalui Undang-Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act. Menteri Senior Singapura K. Shanmugam menyampaikan bahwa pemerintahnya untuk pertama kali akan menargetkan kelompok perusahaan serta penerima manfaat yang berada di balik perkebunan milik perorangan.

Selain itu, Singapura membuka kemungkinan penindakan melalui jalur hukum, regulasi, dan ekonomi, baik di dalam maupun di luar wilayah negaranya. Sikap tersebut memperluas fokus dari pelaku lapangan ke struktur bisnis dan pemilik manfaat yang terkait dengan pengelolaan perkebunan.

Di Malaysia, sejumlah anggota parlemen juga mendorong agar perusahaan lokal yang menjalankan operasi di Indonesia dan diduga menyumbang pencemaran udara akibat asap dimintai pertanggungjawaban. Usulan kompensasi dan penguatan penegakan hukum mencerminkan besarnya perhatian publik terhadap dampak kabut asap lintas batas.

Dorongan untuk Mengakhiri Pendekatan yang Lunak

Kepala Global Kampanye Hutan Indonesia Greenpeace Indonesia, Kiki Taufik, melihat peringatan dari Singapura dan Malaysia sebagai tanda bahwa protes masyarakat terhadap perusahaan yang diduga terlibat semakin besar. Namun, hasil akhirnya tetap ditentukan oleh kesungguhan pemerintah di negara-negara terkait, termasuk Indonesia, untuk menghentikan krisis yang terus berulang.

“Peringatan dari pejabat Singapura dan Malaysia menambah gaung protes publik, tetapi kelanjutan dan efektivitas langkah tersebut sangat bergantung pada keseriusan mereka, termasuk juga pemerintah Indonesia, untuk mengakhiri krisis kabut asap yang menyesakkan warga,” kata Kiki dalam keterangannya, Kamis (22/10).

Ia juga menilai Singapura dan Malaysia perlu mengakui peran serta keterbatasan diplomasi yang selama bertahun-tahun belum mampu menghentikan siklus krisis asap. Perlindungan kesehatan masyarakat, kata Greenpeace, harus ditempatkan di atas pertimbangan yang membuat tindakan antarpemerintah berjalan lambat.

“Di satu sisi, kami mendorong pemerintah Singapura dan Malaysia untuk juga menyadari peran mereka dalam krisis ini, juga kelemahan dari pendekatan diplomasi mereka yang penuh rikuh selama bertahun-tahun krisis kabut asap sebelumnya. Demi kesehatan semua warga, mereka harus berhenti berbasa-basi dan mengambil tindakan berbeda yang tegas untuk mengakhiri krisis kabut asap,” lanjutnya.

Transparansi Konsesi dan Pembiayaan Jadi Sorotan

Greenpeace menyatakan riset mereka menemukan sejumlah grup perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap kabut asap memiliki basis bisnis di Singapura dan Malaysia atau terhubung dengan kedua negara itu. Posisi Singapura sebagai salah satu pusat keuangan Asia Tenggara juga dipandang penting dalam pembahasan ini.

Ekspansi perkebunan yang merusak lingkungan diduga dapat memperoleh dukungan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun pasar modal di negara tersebut. Karena itu, penanganan kabut asap dinilai tidak cukup jika hanya berfokus pada titik api. Pengawasan terhadap aliran dana, kepemilikan perusahaan, dan pengelolaan konsesi juga perlu menjadi bagian dari upaya pencegahan.

Di Indonesia, Greenpeace mendesak penguatan penegakan hukum terhadap perusahaan perkebunan kayu dan kelapa sawit yang wilayah konsesinya berulang kali mengalami kebakaran. Kiki menyebut terdapat perusahaan yang pernah digugat oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi masih dapat menghindari kewajiban membayar sanksi serta tetap menjalankan kegiatan usahanya.

Situasi ini dianggap memperlihatkan ketimpangan dalam penerapan hukum. Petani kecil sering menjadi pihak yang disalahkan ketika menjalankan praktik pertanian tradisional, sementara perusahaan besar dinilai tetap memperoleh manfaat dari sistem yang memungkinkan pengeringan gambut dan pembukaan hutan. Padahal, dua praktik tersebut kerap dikaitkan dengan memburuknya risiko karhutla dan munculnya kabut asap secara berulang.

“Ketimbang mengapungkan narasi tentang keterlibatan pihak asing atau bukan asing dalam kebakaran hutan dan lahan gambut, seperti yang dilakukan Kepala Polri, pemerintah Indonesia langsung saja membuka data perusahaan yang konsesinya terbakar serta siapa penerima manfaatnya. Penegakan hukum harus berjalan tegas, cabut izin konsesi yang terbakar berulang, siapa pun pemiliknya,” ujar Kiki.

Gugatan Warga Sumatra Selatan

Isu penegakan hukum juga muncul dalam gugatan warga Sumatra Selatan terhadap tiga perusahaan yang termasuk dalam daftar penerima peringatan dari pemerintah Singapura. Ketiga perusahaan itu ialah PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, dan PT SBA Wood Industries, yang tergabung dalam grup bisnis Asia Pulp & Paper (APP).

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa dampak kebakaran tidak hanya menyangkut kualitas udara di tingkat regional. Warga yang tinggal dekat kawasan terdampak juga menghadapi konsekuensi langsung, mulai dari gangguan aktivitas sehari-hari hingga ancaman terhadap kesehatan. Karena itu, keterbukaan data konsesi, pertanggungjawaban korporasi, dan pemulihan gambut menjadi isu yang relevan bagi masyarakat di wilayah terdampak maupun negara-negara tetangga.

Pengendalian karhutla membutuhkan pencegahan yang konsisten sebelum musim kering memperbesar risiko kebakaran. Penanganan titik api tetap penting, tetapi upaya jangka panjang menuntut perlindungan ekosistem gambut, pengawasan terhadap perusahaan, serta penegakan aturan yang berlaku tanpa membedakan siapa pemilik konsesinya.

Frequently Asked Questions

What is Greenpeace Desak ASEAN Perkuat Penegakan Hukum?

Greenpeace Desak ASEAN Perkuat Penegakan Hukum is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Greenpeace Desak ASEAN Perkuat Penegakan Hukum matter?

Greenpeace Desak ASEAN Perkuat Penegakan Hukum matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Leave a Comment