Hamas Acuhkan Pemilu Israel, Sebut Tak Ada Bedanya Bagi Rakyat Palestina

Hamas Nilai Pemilu Israel Tidak Mengubah Nasib Warga Palestina

Beritabaru1.com – Menjelang pemilihan umum Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober, Hamas menyatakan tidak melihat alasan untuk berharap adanya perubahan mendasar bagi rakyat Palestina. Khalil al-Hayya, salah satu pemimpin Hamas, menilai persaingan politik di Israel tidak menghapus pengalaman panjang warga Palestina yang menghadapi perang, pengungsian, dan ketidakpastian politik.

Dalam pandangannya, pergantian tokoh maupun partai yang memimpin Israel tidak serta-merta menjamin perubahan arah kebijakan terhadap Gaza dan Palestina. Ia juga menolak jika penderitaan warga Palestina dijadikan bagian dari materi kampanye para politisi Israel.

“Apakah orang ini atau itu yang berkuasa, atau partai ini atau lainnya, rakyat kami telah menderita di tangan semua partai Israel.”

Hayya menekankan bahwa Hamas tidak ingin darah, kesulitan, dan perjuangan rakyat Palestina dipakai untuk kepentingan elektoral. Baginya, fokus utama tetap pada upaya rakyat Palestina mencapai hak-hak sah, cita-cita, dan tujuan politik mereka.

“Kami secara tegas menolak membiarkan darah, penderitaan, dan perjuangan rakyat Palestina dijadikan bahan bakar untuk pemilu Israel. Yang terpenting bagi kami adalah rakyat kami mencapai tujuan, aspirasi, dan hak-hak sah mereka.”

Persaingan Netanyahu dan Eisenkot

Pemilu mendatang menjadi ujian penting bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang berusaha mempertahankan posisinya di tengah persaingan ketat. Salah satu pesaing utama yang muncul adalah Gadi Eisenkot, mantan kepala militer Israel yang pernah duduk dalam kabinet perang Netanyahu.

Eisenkot belakangan mengkritik Netanyahu dengan tuduhan kegagalan strategis. Dinamika ini membuat pemilu tidak hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi arena penilaian publik terhadap penanganan perang, keamanan nasional, dan masa depan Gaza.

Dalam masa kampanye, Netanyahu menyampaikan bahwa Israel tidak akan menarik pasukannya dari Gaza. Ia juga menolak inisiatif perdamaian yang diprakarsai Amerika Serikat. Dalam kerangka inisiatif tersebut, Hamas menyatakan kesediaan untuk menyerahkan senjata, tetapi janji itu dipandang skeptis oleh Israel.

Pemilu kali ini merupakan pemungutan suara pertama sejak serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023. Serangan tersebut menewaskan 1.221 orang dan menyebabkan 251 orang dibawa sebagai sandera ke Gaza. Peristiwa itu menjadi titik balik yang memperdalam konflik serta memperluas dampak kemanusiaan di kedua sisi.

Gaza dalam Krisis Berkepanjangan

Operasi militer Israel setelah serangan 7 Oktober telah mengubah kehidupan warga Gaza secara drastis. Hampir seluruh penduduk wilayah itu mengalami pengungsian, sementara sebagian besar bangunan dilaporkan rusak atau hancur. Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mencatat lebih dari 73.900 orang tewas, dan data tersebut dinilai andal oleh PBB.

Situasi ini menjadikan pembicaraan mengenai pemilu Israel sulit dipisahkan dari dampaknya bagi warga sipil Palestina. Bagi banyak keluarga di Gaza, persoalan paling mendesak bukan semata hasil kontestasi politik di negara tetangga, melainkan keselamatan, tempat tinggal, akses layanan dasar, dan kemungkinan hidup dalam keadaan yang lebih stabil.

Pernyataan Hayya mencerminkan sikap Hamas bahwa perubahan pemerintahan Israel belum tentu mengubah kenyataan di lapangan. Penilaian itu disampaikan ketika perang dan krisis kemanusiaan masih membayangi Gaza, sementara jalur politik menuju penyelesaian jangka panjang tetap penuh hambatan.

Pemilu Palestina dan Tawaran Persatuan

Di tengah ketidakpastian tersebut, Otoritas Palestina merencanakan pemilu legislatif pada 28 November. Jika terlaksana, itu akan menjadi pemilu legislatif pertama Palestina dalam dua dekade. Namun, pelaksanaan agenda tersebut masih diragukan oleh banyak pihak.

Pemilu terakhir pada 2006 dimenangkan Hamas, yang mengalahkan Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas. Setelah itu, Abbas, yang kini berusia 90 tahun, memerintah melalui dekrit dari Tepi Barat. Sementara itu, Hamas mengambil alih kendali di Gaza.

Hayya menyatakan Hamas bersedia membuka pembicaraan dengan Abbas untuk membangun konsolidasi nasional. Ia memandang persatuan internal Palestina sebagai kebutuhan penting, terutama bila pemilu kembali mengalami penundaan.

“Kami siap untuk duduk bersama Presiden Abbas guna meletakkan dasar-dasar program nasional dan mencapai persatuan yang sejati.”

Ia menambahkan bahwa penundaan pemilu, apabila terjadi, seharusnya tidak sekadar memperpanjang kebuntuan politik. Langkah tersebut, kata Hayya, perlu menjadi kesempatan untuk membenahi persoalan internal Palestina dan membangun dasar kerja bersama yang lebih kuat.

Hamas juga telah menjajaki kerja sama politik dengan Mohammed Dahlan, mantan tokoh Fatah kelahiran Gaza yang menjadi salah satu lawan bicara Amerika Serikat dalam pembahasan rencana perdamaian. Hayya menyebut aliansi itu akan tetap dijaga dan terbuka bagi pihak lain jika jadwal pemilu bergeser.

“Jika terjadi penundaan, aliansi akan tetap utuh dan terbuka untuk semua orang, bertujuan untuk membentuk front nasional yang bersatu.”

Partisipasi Hamas dalam pemilu Palestina sendiri belum pasti. Abbas menetapkan syarat bahwa semua kandidat harus menerima platform Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Organisasi tersebut telah mengakui hak Israel untuk berdiri sejak Perjanjian Oslo pada 1993, sebuah posisi yang menjadi salah satu titik sensitif dalam politik Palestina.

Peran Regional yang Ditawarkan Hamas

Selain membahas politik Palestina dan pemilu Israel, Hayya mengatakan Hamas telah menawarkan diri sebagai mediator antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Kelompok Houthi meningkatkan serangan terhadap kerajaan tersebut sejak Juli.

“Saya berharap penawaran ini dapat diterima. Hamas setia kepada rakyat ini, yang merupakan basis kami.”

Tawaran itu menunjukkan upaya Hamas untuk mengambil peran dalam isu regional di luar Gaza. Namun, perkembangan politik Israel, konflik berkepanjangan di Gaza, dan ketidakjelasan pemilu Palestina tetap menjadi persoalan yang paling langsung menentukan arah kehidupan warga Palestina dalam waktu dekat.