Ketua BKSAP DPR RI Kecam Kepulauan Solomon yang Ungkit Isu West Papua di UNGA PBB

Syahrul Aidi Maazat Soroti Pengangkatan Isu Papua di Sidang Umum PBB

Beritabaru1.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyampaikan kecaman terhadap langkah Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang kembali membawa isu West Papua ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) ke-81.

Syahrul, yang juga anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, menilai penyampaian isu tersebut di forum internasional secara sepihak dapat menambah ketegangan dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Ia menekankan bahwa pembahasan mengenai Papua harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara.

“Kami mengecam pengangkatan isu West Papua secara sepihak di forum PBB. Persoalan Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak semestinya terus dijadikan komoditas politik di forum internasional,” tegas Syahrul Aidi dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (27/9).

Kedaulatan dan dialog konstruktif

Dalam pandangan Syahrul, isu Papua tidak seharusnya dipisahkan dari kedudukan Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan forum global untuk membangun narasi tanpa konteks lengkap, katanya, berisiko menciptakan persepsi yang tidak utuh mengenai kondisi dan dinamika di wilayah tersebut.

Ia menyatakan Indonesia tidak menutup diri terhadap pembicaraan mengenai pembangunan, hak asasi manusia, maupun kesejahteraan warga Papua. Namun, percakapan itu perlu dijalankan melalui pendekatan yang bertanggung jawab, dengan mengacu pada data yang dapat diuji serta mekanisme dialog yang menghormati hukum nasional dan hukum internasional.

“Jika ada persoalan HAM atau pembangunan di Papua, mari kita bahas dengan data dan mekanisme dialog yang konstruktif. Jangan membangun narasi sepihak yang berpotensi mendeligitimasi Indonesia,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya membedakan antara kritik yang dapat menjadi bagian dari dialog dan penggunaan isu politik yang dinilai dapat mengabaikan fakta yang lebih luas. Bagi Syahrul, pembahasan yang sehat perlu memberi ruang bagi verifikasi, komunikasi antarpihak, serta penghormatan pada prinsip hubungan antarnegara.

Dorongan memperkuat diplomasi Pasifik

Syahrul juga meminta pemerintah meningkatkan aktivitas diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik. Kawasan ini memiliki arti penting dalam hubungan luar negeri Indonesia, terutama karena sejumlah negara Pasifik kerap menaruh perhatian pada isu Papua di berbagai forum internasional.

Menurutnya, Indonesia perlu hadir secara lebih aktif untuk menjelaskan posisi nasional, perkembangan pembangunan, dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat Papua. Kehadiran diplomasi yang konsisten dipandang penting agar ruang informasi tidak hanya dibentuk oleh pandangan dari satu pihak.

“Indonesia tidak boleh diam. Diplomasi harus hadir lebih aktif. Jangan sampai ruang informasi tentang Papua dikuasai oleh narasi sepihak pihak lain,” pungkasnya.

Dorongan itu tidak hanya diarahkan kepada pemerintah, tetapi juga relevan bagi diplomasi parlemen. Pertukaran antarlembaga legislatif dapat menjadi jalur komunikasi tambahan untuk memperkuat pemahaman di antara negara-negara Pasifik dan Indonesia. Jalur tersebut dapat melengkapi diplomasi resmi pemerintah melalui pembahasan yang lebih langsung mengenai kepentingan bersama kawasan.

Peran BKSAP menjaga kepentingan nasional

BKSAP DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan parlemen dengan negara-negara Pasifik. Upaya tersebut berjalan seiring dengan tugas menjaga kepentingan nasional, kedaulatan Indonesia, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks isu Papua, diplomasi parlemen dapat membantu menyampaikan posisi Indonesia kepada mitra internasional melalui dialog yang terbuka. Pendekatan ini juga dapat mendorong pembicaraan yang tidak semata-mata bertumpu pada pernyataan politik di forum besar, melainkan pada pemahaman yang lebih menyeluruh atas fakta, kerangka hukum, dan kebutuhan masyarakat.

Syahrul, anggota DPR RI dari Riau, menilai isu yang sensitif seperti Papua memerlukan sikap tegas sekaligus komunikasi yang terukur. Ketegasan diperlukan untuk mempertahankan prinsip kedaulatan, sementara dialog yang konstruktif penting untuk menjawab perhatian yang muncul di tingkat internasional tanpa memperbesar ketegangan.

Pengangkatan isu West Papua dalam UNGA ke-81 pun menjadi pengingat mengenai perlunya Indonesia memperluas ruang komunikasi di kawasan Pasifik. Penguatan diplomasi, penyampaian informasi yang lengkap, dan keterlibatan parlemen menjadi bagian dari langkah untuk menjaga posisi Indonesia dalam pergaulan internasional.

BKSAP DPR RI menyatakan akan tetap menjalankan perannya dalam membangun kerja sama antarparlemen sembari memperjuangkan kepentingan Indonesia. Fokus tersebut mencakup penguatan hubungan dengan negara-negara Pasifik serta penegasan bahwa persoalan Papua harus dibahas secara adil, faktual, dan dengan penghormatan terhadap kedaulatan Indonesia.