Backlog Perumahan 2026 Turun Menjadi 9,29 Juta Unit
Daftar Isi
Backlog Perumahan 2026 Turun Menjadi 9,29 Juta Unit: Tren Positif Sektor Hunian Nasional
Beritabaru1.com – Indikator penting dalam sektor perumahan Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, Backlog Perumahan 2026 Turun Menjadi 9,29 Juta Unit setelah mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa survei sosial ekonomi nasional tahun 2026 mencatat tren penurunan pada jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah layak.
Penelitian komprehensif yang melibatkan 345 ribu responden di seluruh 38 provinsi ini memberikan gambaran jelas mengenai kemajuan akses kepemilikan hunian di Indonesia. Amalia menjelaskan bahwa angka backlog satu pada tahun 2026 mencapai 9,29 juta orang, turun sekitar 350 ribu dari tahun sebelumnya. Pernyataan resmi tersebut disampaikan pada Kamis, 13 Agustus 2026 di Jakarta.
Perbaikan Persentase dan Kategori Backlog
Dari sisi persentase, kondisi ini juga membaik secara konsisten sepanjang tahun. Backlog perumahan kategori satu turun dari 13 persen pada Maret 2025 menjadi 12,39 persen pada Maret 2026. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam mendorong pemerataan akses kepemilikan rumah bagi rakyat Indonesia.
Selain backlog kepemilikan, kategori kedua yang merepresentasikan hunian layak namun belum memenuhi standar kelayakan juga menunjukkan perbaikan. Angka ini berada di level 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta orang pada 2026, menurun dari posisi 25,33 persen atau 18,77 juta orang pada tahun sebelumnya.
“Baik backlog perumahan satu maupun dua mengalami perbaikan atau secara angka mengalami penurunan,” ujar Amalia menambahkan.
Sebaran Wilayah dan Tantangan Utama
Meskipun terjadi penurunan, Amalia menekankan bahwa backlog kategori dua masih sekitar dua kali lipat lebih besar dibandingkan backlog satu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan terbesar saat ini terletak pada pemenuhan hunian yang layak dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
Berdasarkan data sebaran, sebanyak 37 provinsi berhasil menekan angka backlog kategori dua. Jawa Barat mencatatkan angka tertinggi, sementara Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah terendah sekitar 33 ribu orang. Informasi lebih lanjut mengenai data regional dapat dilihat pada halaman ekonomi Media Indonesia.
Kebijakan SLIK dan Program 3 Juta Rumah
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa perbaikan ini didorong oleh kebijakan baru terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan. Kebijakan yang berlaku sejak 1 Juli 2026 tersebut membatasi pencatatan kredit macet di bawah Rp1 juta, sehingga memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah mengakses rumah subsidi.
“Hasilnya setelah pemberlakuan SLIK itu sudah naik 40 ribu unit,” ujar Maruarar.
Langkah administratif ini merupakan bagian dari strategi percepatan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah untuk menghilangkan hambatan bagi masyarakat kecil. Sejalan dengan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong kepala daerah untuk lebih aktif mengalokasikan anggaran perumahan di daerah masing-masing.
Langkah ini dinilai krusial untuk menekan angka kemiskinan ekstrem melalui penyediaan hunian yang layak. Tito juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta sebagai mesin utama percepatan penyediaan hunian. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta diharapkan dapat terus menekan angka backlog perumahan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
FAQ: Pertanyaan Umum Tentang Backlog Perumahan 2026
Berapa total backlog perumahan Indonesia pada 2026? Total backlog perumahan Indonesia pada 2026 mencapai 9,29 juta unit untuk kategori satu, dengan penurunan sekitar 350 ribu unit dari tahun sebelumnya.
Apa yang dimaksud dengan backlog satu dan backlog dua? Backlog satu merujuk pada masyarakat yang belum memiliki rumah, sedangkan backlog dua adalah masyarakat yang memiliki rumah namun belum memenuhi standar kelayakan hunian.
Bagaimana kebijakan SLIK mempengaruhi akses perumahan? Kebijakan SLIK yang berlaku sejak 1 Juli 2026 membatasi pencatatan kredit macet di bawah Rp1 juta, sehingga 40 ribu unit tambahan dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Provinsi mana yang memiliki backlog tertinggi dan terendah? Jawa Barat mencatatkan angka backlog tertinggi, sementara Kalimantan Utara menjadi provinsi dengan jumlah backlog terendah sekitar 33 ribu orang.
Meskipun tren menunjukkan penurunan, BPS mencatat tantangan besar masih ada pada backlog dua yang jumlahnya dua kali lipat lebih besar dari backlog satu. Hal ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan tidak hanya pada kepemilikan, tetapi juga pada pemerataan kualitas hunian layak di seluruh provinsi Indonesia.
