Hilirisasi Jadi Instrumen Berdaulat di Negeri Sendiri

Hilirisasi sebagai Pilar Kedaulatan Nasional

Beritabaru1.com – Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menegaskan bahwa strategi hilirisasi memegang peranan vital dalam mewujudkan kedaulatan Indonesia atas pengelolaan kekayaan alam. Langkah ini bukan sekadar meningkatkan nilai tambah produk di dalam negeri, melainkan juga menjamin distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil, terutama bagi masyarakat di wilayah penghasil sumber daya alam.

Pernyataan tersebut disampaikan saat peluncuran serta bedah buku berjudul “10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia” yang berlangsung di Jakarta pada hari Jumat, 7 Agustus. Gagasan yang termuat dalam karya tersebut merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto tentang urgensi membangun kedaulatan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Bagaimana membangun kedaulatan dalam rangka pengelolaan sumber daya alam? Hilirisasi adalah instrumennya,” tegas Bahlil.

Meskipun memiliki potensi besar, Bahlil mengakui bahwa pelaksanaan hilirisasi pada fase awal belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 serta nilai-nilai Pancasila. Model yang diterapkan sebelumnya cenderung lebih menguntungkan pemerintah pusat dan investor asing, sementara masyarakat lokal di daerah penghasil sumber daya alam belum merasakan dampak maksimal.

Oleh karena itu, Bahlil menekankan perlunya menjadikan hilirisasi sebagai instrumen kesejahteraan sekaligus memastikan masyarakat daerah menjadi pelaku utama dalam pengelolaan kekayaan alam mereka sendiri.

“Saya ingin mengatakan waktu itu bahwa hilirisasi sebagai instrumen kesejahteraan. Tetapi juga orang daerah harus menjadi tuan di negerinya sendiri,” ucapnya.

Tantangan Kelembagaan dan Pembiayaan

Salah satu hambatan utama pada periode awal hilirisasi adalah lemahnya desain dan kelembagaan program. Fokus utama saat itu lebih condong pada percepatan pembangunan industri pengolahan tanpa didukung perencanaan yang komprehensif. Pengalaman negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan menunjukkan bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada tata kelola dan kelembagaan yang terintegrasi.

Persoalan lain berkaitan erat dengan sumber pembiayaan. Bahlil mengungkapkan bahwa pemerintah pernah menerima kritik dari berbagai ekonom dan tokoh nasional, termasuk almarhum Faisal Basri serta Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. Kritik tersebut menyoroti besarnya manfaat hilirisasi yang dinikmati pihak asing akibat dominasi investasi luar negeri dalam proyek pengolahan sumber daya alam.

Menurut Bahlil, kondisi ini terjadi karena perbankan domestik belum banyak bersedia membiayai proyek hilirisasi yang membutuhkan investasi besar. Akibatnya, investasi asing menjadi sumber pembiayaan utama. Namun, ia menilai situasi tersebut mulai berubah seiring meningkatnya dukungan pembiayaan dari dalam negeri, termasuk melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

“Hilirisasi betul bagus. Tapi kenapa yang merasakan manfaatnya itu pihak luar? Setelah kita kaji, memang investasinya itu lebih banyak dari luar, karena bank kita tidak mau membiayai itu,” kata Politikus Partai Golkar itu.

Penguatan Industri Dalam Negeri

Penguatan pembiayaan domestik dinilai penting untuk memperbesar keterlibatan pelaku nasional sekaligus memastikan manfaat hilirisasi tidak berhenti pada peningkatan nilai tambah komoditas. Bahlil juga menyampaikan, hilirisasi diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan penerimaan negara, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.

Untuk memastikan proses tersebut berjalan, pemerintah juga mempertahankan kebijakan larangan ekspor bijih bauksit dan konsentrat tembaga. Ia mengatakan kebijakan tersebut diperlukan agar bahan mentah dapat diolah di dalam negeri dan mendorong tumbuhnya industri hilir.

“Ke depan, saya pikir beberapa komoditas yang harus kami tetap pertahankan pelarangan ekspornya di antaranya bauksit, kemudian tembaga,” terangnya.

Menurutnya, tidak ada pilihan lain selain membangun industri pengolahan di dalam negeri agar nilai tambah sumber daya alam dapat dinikmati Indonesia.

“Tidak ada cara lain, harus ada industri di dalam negeri,” tegas Bahlil.

Koordinasi untuk Realisasi Proyek

Ciptakan nilai tambah Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Bahlil selaku Menteri ESDM untuk memastikan proyek hilirisasi dapat segera direalisasikan. Menurutnya, proyek-proyek hilirisasi diarahkan untuk menciptakan nilai tambah, memb