Presiden Prabowo Puji Capaian Legislasi DPR dan Penghimpunan Aspirasi DPD
Daftar Isi
Presiden Prabowo Apresiasi Kolaborasi Lembaga Legislatif dalam Pembangunan Nasional
Beritabaru1.com – Kepala Negara menyampaikan penghargaan mendalam atas kontribusi lembaga-lembaga legislatif dalam memperkuat fungsi regulasi serta menyerap aspirasi dari berbagai daerah. Pernyataan tersebut diungkapkan saat membacakan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI -DPD RI Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus.
Kehadiran Presiden dalam sidang tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah terhadap penguatan demokrasi dan kolaborasi antar lembaga negara. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur sesuai tema peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Capaian Legislasi dan Peran DPD dalam Penghimpunan Aspirasi
Presiden menekankan bahwa kemajuan pembangunan negara tidak hanya bergantung pada lembaga kepresidenan, melainkan merupakan hasil sinergi harmonis seluruh komponen ketatanegaraan. Dalam konteks ini, DPR RI telah bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan dan mengundangkan sejumlah rancangan undang-undang yang strategis bagi masyarakat Indonesia.
“DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 Rancangan Undang-Undang sampai bulan Juli 2026,” kata Presiden.
Sementara itu, DPD RI menunjukkan efektivitasnya dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini berhasil menghimpun sebanyak 10.883 masukan dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Seluruh aspirasi tersebut kemudian disampaikan dalam forum dialog bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Angka ini menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan nasional.
UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai Tonggak Sejarah
Salah satu produk legislasi yang mendapat perhatian khusus dari Presiden adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Regulasi ini dianggap sebagai momen bersejarah dalam pengakuan hak-hak pekerja domestik di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, pekerja rumah tangga kini memiliki jaminan hukum yang lebih kuat terkait hak-hak mereka.
Menurut Prabowo, undang-undang tersebut mencerminkan pengakuan fundamental bahwa setiap jenis pekerjaan memiliki martabatnya sendiri. Selain itu, setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa memandang bidang pekerjaannya. Hal ini menjadi langkah maju dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demokrasi yang Berkelanjutan dan Peran DPD
MPR RI dinilai konsisten menjalankan fungsinya sebagai Rumah Kebangsaan melalui penguatan literasi konstitusi dan pengawalan empat pilar berbangsa. Presiden juga menyoroti pentingnya demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita,” katanya.
Di sisi lain, DPD RI juga terus mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan. RUU tersebut saat ini sedang dalam tahap pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Presiden optimis bahwa proses ini akan segera tuntas dan memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah kepulauan.
“DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insyaallah akan selesai,” kata Prabowo.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Sidang Tahunan 2026
Apa itu Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI? Sidang Tahunan MPR RI adalah pertemuan rutin yang diselenggarakan setiap tahun untuk membahas program pembangunan nasional. Sementara itu, Sidang Bersama DPR-DPD RI merupakan forum kolaborasi antara kedua lembaga legislatif untuk membahas isu-isu strategis bangsa.
Berapa jumlah RUU yang berhasil diundangkan oleh DPR RI? Sampai bulan Juli 2026, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 Rancangan Undang-Undang yang mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat.
Bagaimana peran DPD RI dalam penghimpunan aspirasi masyarakat? DPD RI berhasil menghimpun 10.883 masukan dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Aspirasi tersebut kemudian disampaikan dalam forum dialog bersama Bappenas untuk menjadi bahan penyusunan RKP 2027.
Apa tema peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI? Tema peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia adalah “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur” yang mencerminkan visi pembangunan nasional ke depan.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 menjadi wadah utama untuk menyampaikan laporan kinerja berbagai lembaga negara. Acara ini juga menjadi persiapan menjelang peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”. Kolaborasi antar lembaga ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
