Memahami Desil 1-10 dalam DTSEN Kemensos dan Kriteria Penerima Bansos

Apa Itu Desil dalam Sistem Bansos Kemensos?

Beritabaru1.com – Istilah “Desil” kerap terdengar dalam konteks perlindungan sosial di Indonesia. Secara teknis, desil merupakan mekanisme pengelompokan rumah tangga ke dalam sepuluh strata kesejahteraan, di mana tiap strata mencakup kurang lebih 10% dari keseluruhan populasi keluarga. Data pengelompokan ini bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau DTSEN Kemensos, dengan pemutakhiran terakhir tercatat pada Agustus 2026.

Aturan utamanya sederhana: angka desil yang lebih kecil menandakan posisi kesejahteraan yang lebih rendah. Dengan kata lain, keluarga yang masuk desil 1 berada pada lapisan paling rentan secara ekonomi, sementara desil 10 mewakili kelompok dengan kondisi paling mapan.

Faktor yang Dipertimbangkan dalam Pemeringkatan

Perlu ditegaskan bahwa besaran gaji bulanan bukanlah satu-satunya penentu posisi desil suatu keluarga. Sistem pemeringkatan mengintegrasikan sejumlah variabel sosial-ekonomi secara simultan, antara lain:

jenis pekerjaan yang ditekuni, jenjang pendidikan para anggota rumah tangga, kondisi fisik tempat tinggal, kapasitas daya listrik yang tersedia, serta kepemilikan aset produktif maupun konsumtif. Konsekuensinya, dua keluarga dengan nominal penghasilan identik dapat berakhir di strata desil yang berbeda apabila salah satu memiliki jumlah tanggungan lebih besar atau kondisi hunian yang jauh lebih memprihatinkan.

Prioritas Penyaluran Bantuan

Penempatan desil memegang peran sentral dalam menentukan siapa yang berhak menerima manfaat program bantuan sosial. Merujuk pada informasi resmi dari platform Cek Bansos Kemensos, terdapat hierarki prioritas usulan bantuan yang mengacu pada posisi desil penerima.

Sifat Dinamis Data dan Mekanisme Pembaruan

Data desil tidak bersifat statis. Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kemensos melakukan pemutakhiran secara berkala agar klasifikasi tetap mencerminkan kondisi riil di lapangan. Pemerintah saat ini menerapkan pemeringkatan pada tiga tingkatan: nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

Untuk program yang dibiayai dari APBN, acuan utama yang digunakan adalah peringkat nasional. Adapun intervensi bersumber APBD dapat mengakomodasi peringkat daerah, sepanjang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah setempat.

Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak lagi sejalan dengan data desil yang tercatat memiliki jalur resmi untuk mengajukan pembaruan. Pengajuan dapat dilakukan melalui mekanisme di tingkat desa atau kelurahan, mendatangi dinas sosial setempat, atau memanfaatkan fitur usul-sanggah yang tersedia pada aplikasi Cek Bansos.