Update Karhutla 2026: 72.009 Hektare Lahan Gambut di 6 Provinsi Telah Hangus Terbakar

Api Gambut Melahap 72 Ribu Hektare di Enam Provinsi, Pemerintah Perketat Penindakan Hukum

Beritabaru1.com – Skala kebakaran hutan dan lahan tahun ini telah melampaui ambang yang selama ini dianggap berat bagi ekosistem gambut Indonesia. Enam provinsi yang masuk daftar prioritas penanganan kini mencatat total 72.009 hektare lahan gambut yang tersapu api. Angka tersebut bukan sekadar statistik operasional; ia menandai tekanan serius terhadap kualitas udara, kesehatan warga pesisir dan pedalaman, serta keseimbangan hidrologi kawasan yang bergantung pada cadangan air tanah gambut.

Wilayah yang terdampak terbentang dari Sumatra hingga Kalimantan: Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Jambi. Dari keseluruhan luasan yang terbakar, 14.711 hektare berada di dalam area konsesi perkebunan, sedangkan 57.298,02 hektare sisanya mencakup kawasan hutan negara serta lahan milik masyarakat setempat. Perbandingan proporsi ini menunjukkan bahwa kebakaran tidak lagi terbatas pada satu segmen kepemilikan, melainkan menjangkau spektrum luas tata kelola lahan.

Upaya Pemadaman dan Tantangan Teknis

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa hingga Senin (7/9), petugas telah berhasil memadamkan api di area seluas 71.069,65 hektare. Namun, sisa 939,45 hektare masih menyala dan menjadi fokus operasi lanjutan. Kesulitan utama terletak pada sifat fisik gambut itu sendiri: bara api dapat bertahan beberapa meter di bawah permukaan tanah, sehingga titik yang tampak padam dari atas sering kali kembali membara dalam hitungan jam. Kondisi ini menuntut pendekatan pemadaman berlapis yang tidak cukup hanya dengan penyiraman udara.

Untuk memantau sebaran titik panas, BNPB memanfaatkan data satelit yang dihasilkan melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Setiap hotspot kemudian diverifikasi secara langsung lewat patroli darat dan udara agar langkah penanganan tepat sasaran dan tidak membuang sumber daya pada sinyal palsu.

Faktor Cuaca dan Operasi Modifikasi

Ketidakcukupan curah hujan memperpanjang durasi krisis. Kepala BNPB Suharyanto menegaskan bahwa dua minggu terakhir mencatatkan hujan yang sangat minim di kawasan terdampak.

“Kami laporkan total yang terbakar di enam provinsi lahan gambut ini, yang memang susah dipadamkan, per hari ini sudah mencapai 72.009 hektare.”

Pernyataan tersebut diutarakan dalam rapat terbatas penanganan bencana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto secara virtual pada Senin (7/9). Suharyanto menambahkan harapan bahwa pertumbuhan awan hujan menjelang pertengahan September dapat meredakan tekanan api, sementara pemerintah memaksimalkan operasi modifikasi cuaca sebagai jembatan sebelum musim hujan alami tiba pada akhir Oktober.

Kekuatan Udara: 55 Pesawat dan Dukungan Internasional

Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah mengerahkan armada gabungan sebanyak 55 pesawat. Komposisinya terdiri atas 19 unit patroli pengamatan dan 36 unit water bombing yang bertugas menyiramkan air atau retardant ke titik api. Selain itu, tiga pesawat helikopter Chinook tambahan dijadwalkan tiba dari Jepang pada Rabu untuk memperkuat kapasitas di Kalimantan Barat, provinsi yang mencatatkan luasan kebakaran signifikan dan medan yang sulit dijangkau jalur darat.

Penegakan Hukum: 138 Tersangka dan Indikasi Pembakaran Sengaja

Dimensi kriminalitas dalam karhutla tahun ini mendapat sorotan tajam. Aparat penegak hukum telah mengamankan 138 tersangka yang diduga terlibat pembakaran lahan secara sengaja. Di Jambi, salah satu pelaku mengaku menerima imbalan Rp500 ribu untuk membakar sepetak hutan—bukti bahwa insentif ekonomi kecil dapat memicu kerusakan ekologis berskala luas.

Pemerintah menegaskan bahwa persoalan karhutla tidak dapat direduksi semata-mata sebagai akibat cuaca kering. Kombinasi antara kelalaian, kepentingan komersial, dan tindakan kriminal membuat penanganan harus berjalan dua jalur: pemadaman teknis di satu sisi, dan proses hukum di sisi lain. Setiap tersangka yang diproses menjadi sinyal bahwa biaya sosial pembakaran lahan kini lebih tinggi daripada sebelumnya.

Implikasi dan Jalan ke Depan

Asap yang masih membubung dari sisa titik api mengganggu jarak pandang penerbangan, menurunkan kualitas udara hingga ke kota-kota besar di sekitar kawasan terbakar, serta meningkatkan risiko gangguan pernapasan pada kelompok rentan. Bagi masyarakat adat dan petani kecil yang bergantung pada lahan gambut, setiap hektare yang hangus berarti hilangnya sumber pangan, obat tradisional, dan mata pencaharian selama beberapa musim.

Operasi pemadaman, patroli, dan pengawasan akan terus diperketat hingga intensitas hujan alami meningkat di akhir bulan depan. Selama itu berlangsung, setiap jam tanpa hujan berarti setiap jam tambahan di mana bara di bawah permukaan gambut berpotensi menyala kembali. Kesiapan logistik, koordinasi lintas kementerian, dan ketegasan hukum menjadi tiga pilar yang menentukan apakah gelombang api berikutnya dapat dicegah sebelum meluas menjadi bencana nasional.