DPR: Kesenjangan Tenaga Kerja Formal dan Informal sangat Nyata

Kesenjangan Tenaga Kerja Formal dan Informal: Tantangan yang Perlu Diatasi

Kenaikan Gini Ratio dan Kerentanan Pekerja

Beritabaru1.com – DPR – Angka kesenjangan sosial atau gini ratio mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, nilai tersebut pada Maret 2026 menyentuh level 0,368, melonjak dari posisi September 2025 yang tercatat di angka 0,363. Fenomena ini terasa lebih kuat di kawasan perkotaan, di mana gini ratio naik dari 0,383 menjadi 0,387.

Analisis yang dilakukan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengungkap bahwa pekerja informal lebih rentan terhadap tekanan inflasi. Sektor-sektor seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan bahan pangan menjadi area yang paling terdampak. Sebaliknya, tenaga kerja formal dinilai lebih tangguh menghadapi gejolak ekonomi berkat dukungan berbagai jaminan sosial yang mereka miliki.

Data Ketenagakerjaan: Peningkatan Kuantitas namun Belum Berubah Struktur

Di tengah maraknya isu pemutusan hubungan kerja di berbagai industri, Said Abdullah menyampaikan bahwa potret ketenagakerjaan nasional masih menunjukkan tren positif dari sisi kuantitas. Data terbaru mencatat adanya peningkatan jumlah pekerja di kedua sektor.

Pada Februari 2026, pekerja formal tercatat sebanyak 59,93 juta orang. Angka ini kemudian naik menjadi 60,31 juta orang pada Mei 2026, atau setara dengan 40,7 persen dari total tenaga kerja. Sementara itu, sektor informal juga mengalami pertumbuhan dari 87,74 juta pada Februari 2026 menjadi 87,88 juta atau 59,3 persen pada Mei 2026.

Meski daya tampung sektor formal meningkat, Said memberikan catatan kritis terkait proporsi pekerja. Pencapaian ini belum mampu mengubah komposisi tenaga kerja secara signifikan jika dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2025.

“Pada November 2025, pekerja sektor formal masih berada di angka 42,30% dan informal 57,7%. Artinya, dalam satu semester ini, proporsi tenaga kerja informal meningkat 1,6% dibandingkan akhir tahun lalu, dan proporsi pekerja formal menurun 1,6%,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/8).

Dua Kunci Memperlebar Proporsi Tenaga Kerja Formal

Said menekankan bahwa tantangan besar ke depan adalah memperlebar proporsi tenaga kerja formal agar lebih dominan dibandingkan sektor informal. Ia menilai ada dua kunci utama untuk mencapai hal tersebut, yakni perbaikan iklim usaha dan penguatan sumber daya manusia.

“Kuncinya adalah memperbaiki iklim usaha di sektor industri dan perdagangan besar, serta terus mendorong inklusi pendidikan tinggi,” tegasnya.

Program Afirmasi untuk Pekerja Informal

Lebih lanjut, Said menduga ketimpangan antara jumlah tenaga kerja formal dan informal ini menjadi salah satu faktor pemicu kenaikan angka kesenjangan sosial. Sebagai langkah antisipasi, Ketua Banggar DPR RI ini mendorong pemerintah untuk segera menggulirkan program afirmasi yang menyasar langsung para pekerja di sektor informal.

“Saya berharap ada program afirmasi dari pemerintah untuk memberikan berbagai program jaminan sosial yang dikhususkan bagi pekerja informal, seperti beasiswa, kemudahan akses BPJS, hingga perluasan lapangan kerja,” pungkas Said.