Anthony Leong: HIPMI Harus Jadi Pabrik Pengusaha Baru di Era New Policy
New Policy – Dalam konteks New Policy, Anthony Leong, kandidat ketua umum BPP HIPMI, menggarisbawahi peran HIPMI sebagai pusat pengembangan wirausaha muda yang berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, organisasi yang diwakilinya perlu menjadi tempat kegiatan yang mendukung lahirnya kader wirausaha dari berbagai latar belakang dan wilayah. “HIPMI harus menjadi pabrik pengusaha baru Indonesia, bukan hanya tempat berkumpulnya pengusaha yang sudah mapan,” jelasnya.
Menjaga Pertumbuhan Ekonomi dan Membentuk Generasi Wirausaha
Anthony menyatakan bahwa New Policy menjadi strategi kritis untuk memastikan Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi yang akan datang. Ia menekankan bahwa jumlah pengusaha muda di Indonesia masih rendah dibandingkan negara-negara lain, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih terarah dalam menghasilkan para pencipta lapangan kerja. “Pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bergantung pada sektor besar, tapi perlu didukung oleh wirausaha baru yang berkualitas dan inovatif,” ujarnya.
“Dengan New Policy, kita bisa membangun ekosistem usaha yang inklusif. HIPMI harus menjadi wadah yang menggabungkan pelatihan, mentorship, dan akses pembiayaan untuk anak muda yang ingin berwirausaha,”
tambah Anthony dalam wawancara yang dilakukan Senin (8/6).
Menurutnya, momentum bonus demografi seharusnya dijadikan peluang untuk mempercepat pemanfaatan sumber daya manusia. Dengan memiliki sistem yang siap menggerakkan wirausaha muda, New Policy dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada sektor formal. “Kita harus memastikan bahwa setiap anak muda punya kesempatan untuk berkembang, baik sebagai pelaku usaha maupun pengusaha yang mampu berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi,” pungkas Anthony.
Ekosistem Usaha yang Berkelanjutan dan Beragam
Dalam mengejar New Policy, Anthony mengusulkan perluasan jaringan HIPMI ke tingkat daerah dan sektor usaha yang lebih beragam. Ia menilai bahwa saat ini, organisasi ini masih terfokus pada pengusaha besar, sementara wirausaha kecil dan menengah perlu dukungan lebih besar. “HIPMI harus menjadi bagian dari jaringan nasional yang mendorong inisiatif lokal, dari pengusaha desa hingga pengusaha kuliner yang inovatif,” terangnya.
“New Policy akan menjadi alat untuk mengubah cara pendidikan wirausaha di Indonesia. Bukan hanya tentang memberi lisensi, tapi mengenai pengembangan keterampilan, ekspansi pasar, dan kesiapan menghadapi perubahan teknologi,”
ujarnya dalam diskusi terpisah. Anthony menekankan bahwa ekosistem usaha yang sehat memerlukan peran aktif dari institusi seperti HIPMI dalam menyediakan pelatihan berbasis digital, sehingga mendorong pengusaha muda bisa bersaing di tingkat internasional.
Menurut Anthony, New Policy juga bisa menjadi kebijakan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat pedesaan. “Kita perlu membangun kemitraan dengan pemerintah daerah untuk menciptakan akses internet dan infrastruktur usaha yang ramah bagi pengusaha desa. Ini adalah langkah penting agar tidak ada penjajaran antara daerah perkotaan dan pedesaan dalam mengembangkan usaha,” tambahnya.
Tantangan dan Peluang dalam New Policy
Anthony menyebutkan bahwa tantangan terbesar dalam menerapkan New Policy adalah keterbatasan sumber daya dan kesenjangan akses. “Banyak pelaku usaha muda yang punya ide hebat, tapi terhambat oleh modal, pembinaan, dan jaringan bisnis. HIPMI harus menjadi solusi bagi hal-hal ini,” katanya. Ia menilai bahwa kolaborasi dengan lembaga pendidikan, perbankan, dan pemerintah akan memperkuat keberhasilan New Policy.
“New Policy juga harus menjamin keberlanjutan program pengembangan wirausaha. Jangan sampai hanya jadi tuntutan sementara, tapi harus menjadi kebijakan yang terus berjalan, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi global,”
ujarnya. Anthony berharap HIPMI bisa menjadi pelaku utama dalam merancang dan melaksanakan New Policy, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif.
Menurutnya, New Policy memerlukan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak. “Kita harus memastikan bahwa program ini benar-benar memberi manfaat, bukan hanya menjadi rencana kebijakan formal. HIPMI harus menjadi pionir dalam mengimplementasikan kebijakan yang pro-wirausaha,” tambah Anthony. Ia berkeyakinan bahwa dengan New Policy, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih mandiri dan inovatif di bidang usaha.