New Policy: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Optimistis IHSG Akan Menguat
New Policy – Dalam upaya meningkatkan stabilitas pasar modal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan yakin bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan mengalami peningkatan setelah investor memahami peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baru dibentuk dalam new policy ini. Menurutnya, fluktuasi IHSG saat ini terjadi karena kesalahan persepsi investor terhadap dampak positif dari lembaga ekspor yang menjadi bagian dari new policy pemerintah. Purbaya menegaskan bahwa dengan adanya perubahan struktur ini, nilai saham akan lebih stabil karena kepercayaan investor terhadap transparansi sistem ekspor akan meningkat.
Pembentukan BUMN Ekspor sebagai Bagian dari New Policy
Perusahaan yang menjadi bagian dari new policy ini adalah PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), yang beroperasi di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. DSI diberi tugas utama untuk mengelola ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy). Menurut Purbaya, pembentukan DSI bertujuan menyelesaikan masalah sistem ekspor yang selama 34 tahun terakhir dianggap menyebabkan kerugian negara hingga Rp15.400 triliun. New policy ini diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien.
Transparansi dan Dampak Sosial Ekonomi
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa new policy ini akan memberikan dampak signifikan pada transparansi keuangan dan kepercayaan investor. “Dengan sistem baru, pendapatan asli perusahaan akan tercatat secara jujur, sehingga celah untuk penggunaan praktik kurang bayar bisa ditutup,” ujarnya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberadaan BUMN ekspor ini akan memastikan dana hasil ekspor kembali ke dalam negeri, yang sebelumnya sering terlepas karena mekanisme lama yang kurang terpadu. Hal ini diharapkan mampu mengurangi defisit neraca pembayaran dan memperkuat nilai tukar Rupiah.
Langkah penerapan new policy ini juga dijelaskan oleh Purbaya sebagai bagian dari Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato KEM-PPKF RAPBN 2027. Transformasi lembaga ekspor akan dilakukan dalam dua tahap, dengan mekanisme kedua fokus pada pengembalian dana ke dalam negeri. Ia berharap, new policy ini bisa mengubah paradigma ekspor dari sekadar komoditas menjadi investasi strategis yang menguntungkan perekonomian nasional.
Kehadiran BUMN ekspor di bawah new policy ini juga dianggap sebagai upaya menghadapi tantangan global, seperti volatilitas harga komoditas dan persaingan internasional. Dengan memperkuat pengelolaan ekspor, Purbaya berpendapat bahwa Indonesia bisa lebih kompetitif dalam pasar global. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mendorong keberlanjutan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada pengusaha swasta yang mungkin tidak selalu memprioritaskan kepentingan nasional.
Menurut analis pasar, new policy ini memerlukan waktu beberapa bulan untuk mulai terasa dampaknya. Namun, Purbaya yakin bahwa jika investor bisa melihat peran DSI sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, IHSG akan mengalami kenaikan signifikan. “Investor yang memahami manfaat new policy ini akan lebih aktif dalam memasukkan saham-saham BUMN ekspor ke dalam portofolio mereka,” katanya. Ia juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik oleh pemerintah untuk mempercepat penerimaan kebijakan ini oleh pasar.
“Dengan adanya BUMN ekspor, kita bisa memastikan bahwa setiap transaksi ekspor dilakukan secara akuntabel dan berkontribusi pada pembangunan nasional,” jelas Purbaya saat berbicara di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/5/2026). Ia menambahkan bahwa new policy ini tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap manajemen sumber daya alam.