Pakar Sebut Kenaikan Harga Pertamax Sulit Dihindari Pemerintah
New Policy – Terhitung mulai Rabu (10/6/2026), Pemerintah meluncurkan New Policy terbaru yang memperkenalkan kenaikan harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter. Keputusan ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan dinamika pasar global. Para pakar ekonomi menyatakan bahwa perubahan harga ini bukanlah keputusan yang terlalu drastis, melainkan langkah yang harus diambil untuk menjaga keseimbangan anggaran negara dalam menghadapi kenaikan harga minyak mentah yang terus meningkat.
Analisis Kebijakan dalam Konteks Global dan Domestik
New Policy ini dirancang sebagai respons terhadap tekanan fiskal akibat kenaikan harga minyak mentah yang mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa harga minyak mentah dunia telah naik hampir 20% sejak awal tahun 2026, yang berdampak signifikan pada biaya produksi BBM dalam negeri. Pemerintah menilai bahwa dengan menaikkan harga Pertamax, mereka bisa mengurangi defisit anggaran yang diakibatkan oleh subsidi BBM yang terus mengalami tekanan.
Pakar ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan trend harga global, di mana banyak negara di Asia Tenggara juga melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi. “Indonesia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan kebijakan pasar internasional, terutama dalam menghadapi persaingan dengan negara-negara tetangga yang sudah lebih dulu menyesuaikan harga,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa New Policy ini sekaligus menjadi upaya untuk mengembalikan subsidi BBM ke dalam sistem yang lebih efisien.
Respons Masyarakat dan Kesiapan Ekonomi
Kenaikan harga Pertamax di bawah New Policy menimbulkan respon beragam dari masyarakat. Sebagian konsumen menyambut perubahan ini dengan dukungan, karena menganggap bahwa pemerintah sedang mengambil langkah untuk mengoptimalkan penggunaan subsidi dan mengurangi beban pemerintah. Namun, sejumlah kelompok masyarakat, khususnya pengguna kendaraan lama dan menengah, mengkhawatirkan dampaknya terhadap kemampuan beli.
“Kenaikan harga ini mungkin terasa lebih berat bagi pengguna kendaraan bermotor yang tidak memiliki alternatif pengganti, seperti motor atau mobil hybrid,” kata Dian Suryadi, ekonom dari Universitas Indonesia. Ia mengatakan bahwa meskipun New Policy ini diharapkan dapat mengurangi beban fiskal, pemerintah perlu memastikan adanya kompensasi bagi masyarakat yang paling terdampak, terutama di daerah-daerah dengan pendapatan rata-rata rendah.”
Para ahli juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik dari pemerintah terkait New Policy ini. Menurut ekonom dari Universitas Padjadjaran, program ini perlu disertai dengan kampanye edukasi untuk memastikan masyarakat memahami alasan di balik kenaikan harga dan bagaimana mereka bisa mengatur pengeluaran secara efektif. Dengan cara ini, dampak negatif dari kebijakan bisa diminimalkan, sementara manfaat fiskal tetap diraih.
Perbandingan Harga BBM dan Tantangan Pemerintah
Dalam New Policy, pemerintah juga menyesuaikan harga Pertalite (RON 95) dengan menaikkan tarifnya menjadi Rp12.500 per liter. Perbedaan harga antara Pertamax dan Pertalite dianggap sebagai strategi untuk mendorong penggunaan BBM yang lebih efisien. “Ini mencerminkan upaya pemerintah mengoptimalkan penggunaan subsidi, tetapi juga menunjukkan bahwa ada perbedaan prioritas antara kelompok konsumen,” terang Rudi Andrianto, ekonom dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Kenaikan harga ini diharapkan bisa mendorong pergeseran ke BBM dengan efisiensi lebih tinggi, sehingga konsumen yang lebih mampu secara finansial bisa memanfaatkan produk yang lebih baik. Namun, para pakar mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan keseimbangan antara penyesuaian harga dan perlindungan daya beli masyarakat. “Jika tidak ada pengawasan yang ketat, ada risiko bahwa konsumen akan beralih ke BBM bersubsidi dengan harga lebih murah, sehingga subsidi tidak terdistribusi secara adil,” jelas Dian.
Kesiapan dan Efektivitas Kebijakan
New Policy ini juga diharapkan bisa memperkuat kemandirian energi Indonesia. Dengan menaikkan harga Pertamax, pemerintah bisa mengurangi ketergantungan pada subsidi dan mengalihkan dana ke sektor-sektor lain yang lebih mendesak, seperti pendidikan atau kesehatan. Menurut pakar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Energi (BPPE), langkah ini memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan implementasinya berjalan lancar.
Pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi kunci keberhasilan New Policy. Pemerintah perlu memastikan bahwa harga Pertamax tidak digunakan untuk menikmati keuntungan besar oleh pelaku usaha tertentu, seperti perusahaan transportasi besar. “Jika harga Pertamax terlalu tinggi, akan ada risiko perusahaan-perusahaan kecil yang sulit bertahan,” kata pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin (UH). Dengan demikian, New Policy ini tidak hanya mengubah pola konsumsi masyarakat, tetapi juga memengaruhi dinamika pasar dalam negeri.
Sejumlah data menunjukkan bahwa sebelum New Policy diterapkan, rata-rata konsumsi Pertamax mencapai 500 ribu liter per hari. Setelah kenaikan harga, angka ini diprediksi akan menurun hingga 15-20% dalam beberapa bulan ke depan. Namun, penurunan ini bisa menjadi peluang untuk meningkatkan penggunaan BBM dengan efisiensi lebih tinggi, seperti Pertalite atau Pertamax Plus. Dengan demikian, New Policy bukan hanya tentang kenaikan harga, tetapi juga tentang transisi ke model penggunaan BBM yang lebih bijak.
Dari segi kebijakan, New Policy ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam mengurangi subsidi BBM dan memperkuat daya saing sektor energi nasional. Selain itu, langkah ini bisa menjadi langkah awal dalam menghadapi tantangan global, seperti kenaikan harga minyak mentah yang diprediksi akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2026. Dengan New Policy, pemerintah berharap bisa menciptakan sistem BBM yang lebih stabil dan berkelanjutan.