Humaniora

Karhutla Berulang, Pemerintah Usulkan Revisi UU PPLH

1791902907_a19cb9ea6954e021d6c9
Foto : Matthew Martin - beritabaru1.com
Daftar Isi
  1. Pemerintah Targetkan Karhutla Terkendali dalam Beberapa Pekan
  2. Related Reading
  3. Frequently Asked Questions

Pemerintah Targetkan Karhutla Terkendali dalam Beberapa Pekan

Beritabaru1.com – Pemerintah menargetkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dapat dipadamkan dalam hitungan beberapa minggu, dengan harapan penanganannya tidak melampaui satu bulan. Upaya di lapangan terus dihadapkan pada tantangan pasokan air serta kelancaran operasi pemadaman dari udara.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyampaikan optimisme tersebut saat menghadiri Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10). Ia menilai intensitas kebakaran sudah mulai menunjukkan penurunan.

“Kalau ngobrol dengan BNPB ya beberapa minggu ke depan lah (padam). Tapi, mungkin dengan intensitas yang sudah mulai berkurang. Seharusnya enggak sampai (sebulan padam),”

Target tersebut menempatkan koordinasi lintas instansi sebagai unsur penting. Pemadaman karhutla bukan hanya bergantung pada jumlah petugas, melainkan juga akses menuju titik api, kecukupan sumber air, kondisi cuaca, serta kemampuan armada untuk menjangkau kawasan terdampak.

Kendala Air dan Operasi Water Bombing

Jumhur menjelaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu persoalan utama dalam proses pemadaman. Hambatan lain muncul dalam pengoperasian pesawat atau helikopter yang digunakan untuk water bombing, yakni teknik menjatuhkan air dari udara ke lokasi kebakaran.

Metode ini dapat membantu menjangkau area yang sulit diakses melalui jalur darat. Namun, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh kebutuhan operasional di lapangan, lokasi pengambilan air, jarak tempuh armada, serta kondisi kebakaran pada saat penanganan dilakukan.

Dalam situasi karhutla, pemadaman dari udara dan darat perlu saling melengkapi. Armada udara dapat membantu menekan api pada titik tertentu, sementara personel di darat diperlukan untuk mengendalikan bara, membuat pembatas agar api tidak meluas, dan melakukan penanganan pada area yang masih berisiko terbakar kembali.

Usulan Penghapusan Pengecualian Pembakaran Lahan

Selain fokus pada pemadaman, pemerintah juga menyiapkan langkah pencegahan agar kebakaran tidak terus berulang. Salah satu agenda yang diinisiasi ialah revisi Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH.

Ketentuan tersebut selama ini memuat pengecualian untuk pembukaan lahan dengan cara membakar, paling luas dua hektare bagi setiap kepala keluarga, dengan pertimbangan kearifan lokal. Pemerintah kini mengusulkan agar pengecualian itu dihapus.

“Supaya pasal yang membolehkan membakar ladang untuk membuka lahan sampai dua hektare itu akan kita hapus,”

Rencana revisi tersebut menegaskan arah kebijakan pencegahan yang lebih ketat terhadap praktik pembakaran untuk membuka lahan. Penghapusan pengecualian ini diharapkan memperjelas batas tindakan yang tidak dapat dibenarkan ketika risiko kebakaran meningkat.

Karhutla memiliki dampak yang melampaui titik api itu sendiri. Asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat di kawasan terdampak, sementara api yang meluas membutuhkan sumber daya besar untuk dikendalikan. Karena itu, pencegahan menjadi unsur yang sama pentingnya dengan respons pemadaman.

Aturan Lebih Ketat untuk Wilayah Konsesi

Pemerintah juga berencana memperketat pengaturan pada lahan konsesi. Area konsesi yang telah ditanami tanaman industri direncanakan tidak boleh ditanami kembali dengan komoditas perkebunan, termasuk kelapa sawit.

Kebijakan itu dimaksudkan untuk mengurangi potensi pembakaran yang disengaja sebagai cara membuka ruang bagi perkebunan baru. Pengetatan di wilayah konsesi menjadi bagian dari upaya mencegah perubahan penggunaan lahan yang berpotensi memicu kebakaran.

Langkah ini menunjukkan bahwa pengendalian karhutla tidak berhenti pada penanganan ketika api telah muncul. Pengawasan tata kelola lahan, penegakan aturan, dan pembatasan praktik yang berisiko menjadi bagian dari pendekatan jangka panjang yang tengah disiapkan pemerintah.

Bagi masyarakat, arah kebijakan tersebut juga menekankan pentingnya pembukaan lahan tanpa pembakaran. Pencegahan sejak awal dapat mengurangi kemungkinan api menyebar, terutama ketika kondisi lapangan membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit.

Bantuan Malaysia Akan Dinilai Sesuai Kebutuhan

Terkait tawaran bantuan dari Malaysia untuk menangani karhutla, Jumhur menyatakan pemerintah akan melakukan penilaian terlebih dahulu. Jenis bantuan dan dampaknya terhadap percepatan pemadaman akan menjadi pertimbangan utama sebelum bantuan tersebut digunakan.

Ia menilai pengiriman personel dalam jumlah terbatas belum tentu memberikan pengaruh besar karena Indonesia telah mengerahkan ribuan personel dalam penanganan kebakaran. Sementara itu, bantuan berupa fasilitas water bombing juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang nyata.

“Harus dilihat dulu apa bantuannya. Signifikan atau tidak, daripada nanti salah-salah lebih baik kita kurasi dulu lah,”

Penilaian tersebut diperlukan agar dukungan yang diterima benar-benar dapat memperkuat operasi di lapangan. Dalam penanganan bencana, bantuan yang tepat sasaran akan lebih berguna apabila sesuai dengan kebutuhan personel, peralatan, akses, dan kondisi wilayah terdampak.

Dengan target pemadaman dalam beberapa minggu serta usulan penguatan aturan pembukaan lahan, pemerintah menempatkan respons darurat dan pencegahan sebagai dua jalur yang berjalan bersamaan. Keberhasilan penanganan karhutla akan ditentukan oleh kemampuan memadamkan api yang ada sekaligus menutup celah yang memungkinkan kebakaran kembali terjadi.

Frequently Asked Questions

What is Karhutla Berulang Pemerintah Usulkan Revisi UU PPLH?

Karhutla Berulang Pemerintah Usulkan Revisi UU PPLH is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Karhutla Berulang Pemerintah Usulkan Revisi UU PPLH matter?

Karhutla Berulang Pemerintah Usulkan Revisi UU PPLH matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.

Leave a Comment