Menyoal Pembubaran Diskusi di UGM, Kampus Harus Jadi Ruang Dialog yang Demokratis
Main Agenda – Senin (15/6) malam, sebuah diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta mengalami gangguan dari mahasiswa. Acara yang dihadiri oleh tiga pejabat negara, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, semula bertujuan memfasilitasi dialog antara pejabat publik dan akademisi. Namun, suasana diskusi menjadi konfrontatif akibat reaksi mahasiswa yang memperlihatkan ketegangan dalam interaksi.
Paradoks dalam Ruang Diskusi
“Peristiwa itu menjadi pelajaran penting bagi demokrasi kita. Forum yang menghadirkan Sudaryono, Nusron Wahid, dan Budiman Sudjatmiko awalnya dirancang sebagai ruang dialog antara pejabat publik dengan mahasiswa. Namun, suasana kemudian berubah, muncul teriakan, poster penolakan, dan tekanan yang membuat forum tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Ayip Tayana, Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional (IDN), Rabu (17/6).
Ayip mengkritik cara perwakilan masyarakat sipil merespons partisipasi pejabat di kampus. Menurutnya, kampus seharusnya menjadi tempat uji coba gagasan dan ruang untuk semua pihak berbicara, termasuk kritik terhadap kebijakan. Namun, dalam kejadian tersebut, diskusi dianggap sebagai panggung penghakiman, bukan alat komunikasi yang sehat. “Mahasiswa boleh saja mengajukan pertanyaan kritis, sementara pejabat publik harus tetap terbuka menjawab. Namun, suasana yang terlalu tegang mengurangi makna dialog,” katanya.
Kesiapan dan Tantangan dalam Berdialog
Menurut Ayip, langkah pejabat publik datang ke kampus adalah bentuk partisipasi yang baik bagi demokrasi. Mereka bersedia diuji oleh audiens, menjawab pertanyaan apa pun, dan mengakui kelemahan dalam kebijakan. Kehadiran mereka dianggap sebagai upaya memperkuat komunikasi antara pemerintah dan akademisi. Namun, tanggapan mahasiswa menunjukkan kurangnya kesiapan untuk berdialog secara adil. “Saat ini, ada paradoks: pejabat sering dianggap menjauh dari masyarakat, tetapi saat hadir di kampus, dihakimi oleh mahasiswa yang tidak siap mendengarkan,” jelasnya.
Dalam konteks Main Agenda, peristiwa ini mencerminkan dinamika antara kekuasaan dan kebebasan berekspresi. Kampus, sebagai tempat pendidikan dan inovasi, diharapkan menjadi ruang inklusif di mana berbagai pandangan dapat dipertukarkan tanpa mengorbankan kejujuran. Ayip menekankan bahwa diskusi yang baik memerlukan keseimbangan antara kritik dan respons yang terbuka, yang justru menjadi kekuatan demokrasi.
Kedepannya, Ayip menyarankan agar pemerintah tetap berani hadir di kampus, sementara mahasiswa juga harus mampu memberikan ruang bicara kepada narasumber. “Semakin sering pejabat datang ke kampus, semakin baik bagi demokrasi. Mahasiswa dapat menguji kebijakan secara langsung, sementara pejabat bisa mendengar masalah yang mungkin tidak terungkap dalam laporan birokrasi,” pungkasnya. Ia juga menyoroti pentingnya menumbuhkan budaya dialog di ruang publik, termasuk kampus, sebagai tempat uji coba kebijakan yang lebih demokratis.
Dalam kesimpulan, Ayip berharap kejadian di UGM tidak hanya dijadikan alasan untuk saling menyalahkan. Ia menyarankan agar dialog tetap dijaga semangat kritiknya, tetapi tetap terbuka. “Yang dibutuhkan sekarang bukan hanya sekedar dialog, tetapi harus lebih banyak diskusi yang jujur, terbuka, dan beradab. Kampus seharusnya menjadi tempat kekuasaan diuji dengan argumen, bukan tempat perbedaan pendapat dikalahkan oleh kemarahan,” pungkasnya.