New Policy: Dukungan Publik Melonjak, 77,4 Persen Masyarakat Setuju Pembatasan Medsos Anak di Bawah 16 Tahun
Hasil Survei Menyoroti Penelitian Menunjukkan Dukungan Luas
New Policy – Survei terbaru Poltracking Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dukungan publik terhadap kebijakan pembatasan penggunaan media sosial untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Hasil penelitian tersebut mencatat sebanyak 77,4 persen responden menyatakan setuju dengan aturan ini, yang menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap risiko yang mungkin timbul dari ruang digital. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman bagi generasi muda.
Survei ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi respons masyarakat terhadap New Policy yang baru diusulkan pemerintah. Menurut Heru Sutadi, pengamat telekomunikasi dan Direktur Eksekutif ICT Institute, data ini menggambarkan konsensus luas bahwa media sosial saat ini tidak selalu menjadi alat edukasi yang optimal, tetapi juga bisa berperan dalam mengancam kesehatan mental, kecanduan, dan perlindungan anak.
“New Policy ini tidak hanya mengatur batasan usia, tetapi juga memperkuat tanggung jawab penyedia platform dalam memastikan konten yang disajikan sesuai dengan standar keamanan,” jelas Heru dalam wawancara di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Implementasi Kebijakan dan Tantangan yang Dihadapi
Menurut Heru, keberhasilan New Policy bergantung pada kepatuhan penyedia layanan digital dan keterlibatan aktif orang tua dalam pengawasan. Dalam survei internal ICT Institute, angka dukungan masyarakat terhadap kebijakan ini mencapai 80 persen, yang menunjukkan keinginan kuat untuk mencegah eksploitasi dan perundungan siber terhadap anak-anak. Namun, tantangan teknis seperti integrasi sistem verifikasi usia dan penyesuaian algoritma media sosial masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan.
Kebijakan pembatasan medsos anak ini diharapkan dapat mengurangi paparan konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai edukatif. Heru menekankan bahwa New Policy bukan sekadar aturan batasan, tetapi juga sebagian dari strategi holistik untuk melindungi anak dari dampak negatif ruang digital. Ia menyoroti pentingnya edukasi digital bagi orang tua dan anak sebagai pendamping regulasi.
Dalam pandangan Masduri Amrawi, Peneliti Utama Poltracking Indonesia, New Policy menjadi bagian dari tindakan strategis pemerintah dalam menghadapi isu-isu aktual terkait teknologi. Survei yang dilakukan dalam rangka “Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu Aktual Strategis” mengungkapkan bahwa mayoritas publik mendukung implementasi PP Tunas sebagai langkah kebijakan terbaru. Dengan dukungan lebih dari tiga perempat populasi, pemerintah diharapkan segera memperkuat mekanisme teknis agar kebijakan ini efektif dan berkelanjutan.
Proses implementasi New Policy juga memerlukan kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kecanduan media sosial di kalangan anak-anak menjadi masalah yang semakin mengemuka. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang, dengan pendekatan yang terintegrasi antara regulasi, teknologi, dan edukasi. Selain itu, New Policy juga membuka peluang untuk evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas aturan tersebut di lapangan.
Dukungan masyarakat terhadap New Policy menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah menemukan titik temu antara kepentingan edukasi digital dan perlindungan anak. Survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia dan ICT Institute memperkuat posisi kebijakan ini sebagai langkah penting dalam menyadarkan masyarakat akan risiko penggunaan medsos secara berlebihan. Namun, Heru menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan ini masih bergantung pada keseriusan penyedia platform dalam mematuhi aturan serta komitmen pemerintah dalam memantau keberlanjutan pelaksanaannya.