Presiden Prabowo: Perlinsos Digital Harus Mudahkan Rakyat

Perlinsos Digital: Prabowo Subianto Ingin Layanan Sosial Lebih Mudah dan Efisien

Beritabaru1.com – Dalam Sidang Tahunan MPR RI bersama Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Presiden Prabowo Subianto menyoroti urgensi digitalisasi perlindungan sosial. Tujuannya jelas: memudahkan masyarakat mengakses pendataan dan layanan tanpa membebani waktu maupun biaya. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar melalui sistem Perlinsos Digital. Angka ini merupakan bagian dari persiapan menuju implementasi nasional yang menargetkan 49 juta KK, atau setara dengan lebih dari separuh keluarga di Indonesia.

Transformasi Proses yang Mengurangi Beban Masyarakat

Sebelum era digitalisasi, keluarga kurang mampu kerap mengeluarkan biaya tambahan. Perjalanan, pembuatan dokumen, fotokopi, hingga waktu kerja yang terbuang bisa mencapai Rp150.000. Kini, pendaftaran dilakukan secara gratis tanpa biaya apapun. Proses pemeriksaan kelayakan yang dulunya memakan waktu 75 hingga 200 hari, kini hanya memerlukan hitungan menit atau jam saja.

Perlinsos Digital dirancang untuk menyederhanakan seluruh proses tersebut. Warga cukup menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendaftarkan dan memperbarui data keluarga melalui portal resmi. Seluruh proses pendaftaran dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari lima menit. Apabila ditemukan ketidaksesuaian data, masyarakat juga dapat mengajukan sanggahan melalui kanal yang telah disediakan.

“Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat, negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia.”

Uji Coba dan Rencana Perluasan Nasional

Saat ini, Perlinsos Digital masih menjalani tahap uji coba di 43 kabupaten dan kota. Secara bertahap, cakupan uji coba akan diperluas ke 153 kabupaten dan kota sebagai persiapan menuju implementasi yang lebih luas. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung hingga akhir Agustus 2026. Hasil uji coba nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan sebelum diperluas secara nasional pada akhir 2026 dengan target 49 juta KK.

Di balik proses teknis tersebut, Perlinsos Digital merupakan salah satu use case pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI). Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) menjadi fondasi utama yang mendukung konektivitas dan penggunaan data lintas instansi secara lebih terintegrasi. Pendekatan ini diharapkan dapat membuat layanan pemerintah lebih terhubung dan mengurangi proses yang tidak perlu bagi masyarakat.

Perluasan digitalisasi perlindungan sosial juga merupakan bagian dari agenda Pro Kesejahteraan Rakyat atau Pro-Kesra. Program ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai program bantuan sosial, bantuan pemerintah, serta subsidi.

Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya peran negara dalam kehidupan rakyat melalui digitalisasi perlindungan sosial. Melalui Perlinsos Digital, pemerintah terus menguji dan menyempurnakan proses pendataan agar perlindungan sosial dapat hadir dengan proses yang lebih sederhana, biaya yang lebih ringan, dan data yang lebih terintegrasi, sehingga manfaatnya dapat semakin tepat sasaran bagi masyarakat.