Rentan Konflik dengan Warga, DPR Minta Kemenhut Kendalikan Populasi Monyet Ekor Panjang
DPR Minta Kemenhut Kendalikan Monyet Ekor Panjang
Beritabaru1.com – Rentan Konflik dengan Warga DPR Minta Kementerian Kehutanan untuk segera merumuskan strategi pengendalian populasi monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang semakin meningkat di berbagai wilayah. Komisi IV DPR RI melalui anggotanya, Johan Rosihan, mengajukan permohonan mendesak agar pemerintah pusat mengambil langkah konkret dalam menangani masalah ini. Permintaan ini dilatarbelakangi oleh lonjakan laporan kerusakan lahan pertanian dan perkebunan, ditambah dengan insiden serangan satwa terhadap penduduk setempat yang semakin sering terjadi.
Johan menegaskan bahwa pemerintah perlu menyusun instrumen pengendalian yang terukur dan jelas. Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak diambil secara terburu-buru tanpa pertimbangan matang. “Pengendalian harus memiliki dasar hukum, didukung kajian ilmiah, terukur, serta tetap memenuhi prinsip kesejahteraan satwa,” jelas Johan saat memberikan keterangan di Jakarta pada Rabu (12/8/2026). Ia menambahkan bahwa pendekatan yang dilakukan harus mempertimbangkan keseimbangan ekologis dan kebutuhan masyarakat lokal.
Perubahan Paradigma: Dari Isu Lingkungan ke Perlindungan Warga
Menurut anggota DPR tersebut, masalah monyet ekor panjang kini telah bergeser dari sekadar persoalan ekologis menjadi isu perlindungan masyarakat dan kerugian finansial. Ia menyoroti dampak konkret yang dialami warga, mulai dari ancaman keselamatan hingga terganggunya mata pencaharian para petani. Sebelumnya, konflik ini sering dianggap sebagai masalah lingkungan yang dapat diselesaikan dengan cara-cara konvensional seperti pengusiran satwa.
“Ketika sudah ada warga yang digigit, keselamatan manusia terancam, bahkan petani mengalami kerugian karena tanamannya terus-menerus dirusak, maka persoalan ini sudah menyangkut perlindungan warga dan kerugian ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Johan menambahkan bahwa monyet ekor panjang dikategorikan sebagai satwa sinantropik. Karakteristik ini memungkinkan spesies tersebut beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan buatan manusia, termasuk memanfaatkan sumber pangan di kawasan permukiman dan area pertanian. Adaptasi ini menjadi penyebab utama meningkatnya frekuensi konflik antara satwa dan manusia di berbagai daerah.
“Maka kebijakan kita juga harus menyesuaikan dengan karakter konflik tersebut,” imbuhnya.
Data Konflik Awal 2026 dan Tindakan Reaktif yang Perlu Diubah
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sepanjang paruh pertama tahun 2026 telah terjadi beberapa konflik signifikan. BBKSDA Jawa Timur mencatat kasus monyet ekor panjang yang melukai seorang balita di wilayah Jember. Selain itu, kejadian serupa juga terjadi di Gresik, yang menyebabkan evakuasi satwa dari kawasan permukiman. Data ini menunjukkan bahwa masalah bukan hanya terjadi di satu lokasi tertentu, melainkan menyebar ke berbagai wilayah.
Johan berpendapat bahwa negara tidak boleh terus-menerus bergantung pada pendekatan reaktif seperti menghalau atau memindahkan satwa setiap kali konflik muncul. Ia mendorong Kemenhut untuk melakukan kajian komprehensif tentang populasi dan daya dukung habitat. Pendekatan preventif dinilai lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan tindakan darurat yang hanya bersifat sementara.
Kajian ini dinilai sangat penting untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi dengan konflik berulang serta memastikan keseimbangan antara jumlah satwa dengan ruang yang tersedia di habitat alami mereka. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merancang strategi pengendalian yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Apabila pada lokasi tertentu populasi monyet sudah berlebih, agresif, berulang kali menyerang manusia dan menimbulkan kerugian ekonomi, pemerintah harus mempunyai instrumen pengendalian populasi yang jelas,” kata Johan.
Di akhir pernyataannya, Johan menegaskan bahwa konservasi tidak seharusnya bertentangan dengan keselamatan manusia. Negara memiliki tanggung jawab ganda, yaitu menjaga keanekaragaman hayati sekaligus memastikan masyarakat yang hidup berdampingan dengan satwa liar tidak menanggung beban dampak konflik sendirian. Baca juga: Isu Lingkungan dan Konservasi di Indonesia
Frequently Asked Questions
Apa itu monyet ekor panjang? Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) adalah spesies primata yang termasuk dalam kategori satwa sinantropik, artinya mampu beradaptasi dengan lingkungan buatan manusia seperti permukiman dan area pertanian.
Mengapa monyet ekor panjang rentan konflik dengan warga? Konflik terjadi karena monyet ekor panjang sering memasuki lahan pertanian dan permukiman untuk mencari makanan, sehingga menyebabkan kerusakan tanaman dan kadang-kadang menyerang manusia.
Apa solusi yang ditawarkan DPR? DPR melalui Komisi IV meminta Kemenhut untuk menyusun strategi pengendalian populasi yang berbasis ilmiah, terukur, dan mempertimbangkan kesejahteraan satwa serta keselamatan masyarakat.
Apakah pengendalian populasi berarti membunuh monyet? Tidak. Pengendalian populasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti sterilisasi, relokasi terencana, dan pengaturan habitat tanpa harus mengurangi jumlah satwa secara drastis.
Kapan rencana pengendalian akan dimulai? Rencananya, Kemenhut akan segera menyusun kajian komprehensif dan merumuskan instrumen pengendalian yang jelas dalam waktu dekat.
(Ant/H-3)
