Special Plan: WALHI Papua Soroti Krisis Hutan Adat di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026
Special Plan – Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua menggunakan kesempatan ini untuk menyoroti isu krisis hutan adat yang semakin memburuk. Sebagai bagian dari Special Plan, kegiatan ini bertujuan mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem alami di wilayah timur Indonesia, yang kini terancam oleh pertambangan, perkebunan, dan proyek pembangunan lain yang tidak memperhatikan hak masyarakat adat.
Kebuntuan Hutan Adat yang Terus Menggila
Kritik WALHI Papua menyasar kebijakan pemerintah yang dianggap mengabaikan peran hutan adat sebagai warisan budaya dan sumber daya alam vital. Direktur Eksekutif WALHI Papua, Maikel Primus Peuki, mengungkapkan bahwa krisis ini memperparah ketimpangan lingkungan, karena hutan adat di Papua sering kali menjadi target utama pengusahaan lahan. “Special Plan ini menjadi ajang untuk meninjau kembali komitmen kita dalam melindungi hutan adat,” katanya, Jumat (5/6/2026). Ia menyoroti bahwa perlindungan lingkungan global tidak akan mencapai tujuannya tanpa peran aktif masyarakat adat.
Kontribusi Deforestasi Papua terhadap Kebuntuan Nasional
Laporan WALHI Papua menyebutkan bahwa laju penebangan hutan di wilayah itu mencapai 70 persen dari total deforestasi nasional dalam dua tahun terakhir. Angka ini menunjukkan betapa besar kontribusi Papua terhadap kerusakan lingkungan, yang semakin memperparah krisis ekologis. Dengan rata-rata 770.000 hektare hutan alam rusak setiap tahun, pemerintah dinilai perlu merevisi kebijakan yang sekarang berlangsung, karena hutan adat tidak hanya menjadi sumber mata pencaharian, tetapi juga warisan pengetahuan tradisional.
Maikel Primus Peuki menekankan bahwa hutan adat Papua adalah bagian dari Special Plan untuk mengembangkan keberlanjutan lingkungan. “Dengan melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam pengelolaan sumber daya alam, kita bisa menciptakan solusi yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan,” jelasnya. Ia mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak melibatkan komunitas lokal akan mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan penurunan kualitas hidup masyarakat.
Pengabaian Prinsip FPIC dalam Proses Perizinan
Kebijakan pembangunan di Papua sering kali dianggap melewatkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC), yang merupakan dasar hak masyarakat adat untuk mengelola sumber daya mereka. WALHI Papua menyebutkan bahwa banyak proyek perkebunan dan tambang dijalan tanpa konsultasi yang cukup dengan masyarakat setempat. “Special Plan ini justru menjadi momentum untuk memperkuat keadilan lingkungan, dengan memastikan FPIC dijalankan secara transparan,” ujarnya.
Sebagai contoh, dalam beberapa tahun terakhir, terdapat penambangan emas yang menutupi luas lahan hutan adat. Masyarakat setempat tidak hanya kehilangan tanah pertanian, tetapi juga terganggu dalam kehidupan mereka. Dengan Special Plan yang diusung, WALHI Papua berharap pemerintah bisa mengambil langkah konkret untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan dengan kebutuhan masyarakat adat.
Krisis Lingkungan yang Memengaruhi Generasi Masa Depan
Keberlanjutan lingkungan di Papua sangat penting, karena hutan adat berperan sebagai penyangga ekosistem alami yang kompleks. Kesadaran akan kehilangan keanekaragaman hayati dan kekayaan sumber daya alam ini justru semakin menggembung dengan meningkatnya aktivitas ekstraktif. “Special Plan ini bukan hanya tentang peringatan, tetapi juga tentang tindakan nyata untuk melindungi hutan adat,” pungkas Maikel. Ia mengingatkan bahwa krisis lingkungan yang terjadi saat ini akan menyebabkan konsekuensi jangka panjang bagi masyarakat dan alam.
Dalam penutupnya, Maikel Primus Peuki menegaskan bahwa hutan adat Papua tidak hanya milik masyarakat adat, tetapi juga memiliki nilai global. “Special Plan ini memberikan perhatian internasional pada krisis hutan adat, karena Papua adalah rumah bagi hutan tropis yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem dunia,” kata dia. Ia menyerukan kolaborasi antara pemerintah, investor, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif.