Mendiktisaintek Brian Yuliarto: Kampus Boleh Dirikan SPPG untuk Dukung MBG
Topics Covered menjadi topik utama dalam diskusi kunci oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/6). Ia menegaskan bahwa kampus memiliki ruang penuh untuk mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Yuliarto, SPPG bukan hanya peningkatan struktur administratif, tetapi juga menjadi sarana integrasi antara pendidikan dan layanan publik dalam isu gizi nasional.
Peran Kampus dalam MBG
Yuliarto menjelaskan bahwa SPPG berfungsi sebagai tempat praktik langsung mahasiswa, sekaligus menunjang riset kesehatan publik. “Dengan adanya SPPG, kampus dapat berperan aktif dalam memastikan program MBG berjalan efektif di tingkat komunitas,” kata menteri yang juga menyebutkan bahwa model ini bisa menjadi inisiatif pendidikan yang tidak terlepas dari kebutuhan nasional. Ia menekankan bahwa SPPG bukan satu-satunya cara untuk melibatkan institusi akademik, tetapi merupakan salah satu opsi yang bisa disesuaikan dengan kapasitas setiap kampus.
“Dukungan dari sivitas akademika sangat penting untuk memperkuat MBG. SPPG bisa menjadi alat untuk mengamati perubahan perilaku masyarakat terkait konsumsi gizi,” ujarnya dalam sesi diskusi tersebut.
Menteri Brian Yuliarto juga menyebutkan bahwa SPPG bisa diintegrasikan dengan program-program lain seperti pengembangan teknologi pertanian dan pemberdayaan desa. “Kampus bisa mendirikan SPPG sebagai bagian dari pengembangan program strategis, termasuk dalam bidang energi dan lingkungan,” lanjutnya. Ia menyoroti bahwa peran pendidikan dalam MBG tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan, tetapi juga melibatkan mahasiswa dalam proses penerapan dan evaluasi.
Topics Covered dalam presentasi Yuliarto meliputi kebijakan pemerintah untuk mempercepat peningkatan status gizi masyarakat. Ia menyatakan bahwa kementerian sedang fokus pada peningkatan kualitas data dan kebijakan yang mengharuskan kampus berperan dalam pelayanan langsung. “Dengan SPPG, kami menginginkan kampus menjadi pusat kegiatan pengamatan dan pelayanan gizi yang lebih dinamis,” jelasnya. Menurut Yuliarto, unit ini juga bisa membantu dalam memeriksa efektivitas MBG di berbagai wilayah.
Yuliarto menambahkan bahwa SPPG akan menjadi bagian dari ekosistem gizi nasional yang diharapkan bisa berdampak luas. “SPPG bisa menjadi pemantauan sehari-hari terkait kondisi gizi di kampus, yang bisa menjadi bahan evaluasi nasional,” tegasnya. Ia menekankan bahwa pendirian SPPG tidak dikaitkan dengan keharusan mengikuti aturan administratif tertentu, tetapi lebih pada keinginan akademisi untuk berkontribusi.
“Maka, kami ingin mengajak kampus untuk memikirkan bagaimana SPPG bisa menjadi bagian dari MBG. Kampus berperan penting, baik dalam pendidikan, riset, maupun pelayanan langsung,” pungkas Brian Yuliarto.
Menurut Yuliarto, MBG memerlukan kolaborasi yang lebih intensif antara lembaga pemerintah, akademik, dan masyarakat. “SPPG bisa menjadi jembatan antara pendidikan dan pelayanan gizi, sehingga mahasiswa terlibat langsung dalam pengamatan dan pemberdayaan,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa tercapai tanpa keterlibatan akademisi yang aktif, termasuk dalam pendidikan berbasis penelitian dan praktik langsung.