Latest Update: Filipina Cegah Senator Dela Rosa Kabur terkait ICC
Latest Update – Pemerintah Filipina berupaya keras menghambat upaya Senator Ronald “Bato” Dela Rosa untuk melarikan diri ke luar negeri setelah menerima surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Dela Rosa, yang dikenal sebagai tokoh utama dalam operasi anti-narkoba yang dipimpin mantan Presiden Rodrigo Duterte, dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan bersama para pelaku lainnya. Nyaris terjebak saat mencari perlindungan di Senat, ia kabur tanpa pemberitahuan pada Kamis lalu, memicu tindakan pemerintah untuk mencegahnya meninggalkan negara.
ICC Berikan Surat Perintah Tangkap ke Senator Dela Rosa
Latest Update – Surat perintah penangkapan dari ICC dikeluarkan pada Senin lalu, menargetkan Dela Rosa atas perannya dalam pembunuhan massal yang terjadi selama kampanye antinarkoba Duterte. Pemerintah Filipina, melalui Sekretaris Kehakiman Fredderick Vida, mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima surat tersebut dan sedang mempersiapkan langkah hukum untuk menindaklanjuti. “Setiap upaya Dela Rosa meninggalkan negara ini akan dianggap sebagai bentuk penolakan terhadap keadilan,” tambah Vida dalam konferensi pers.
“Jika Senator Bato Dela Rosa mencoba kabur, operasi penangkapan harus segera dimulai,” tegas Vida. Ia menekankan bahwa keberadaan Dela Rosa di dalam negeri sangat penting bagi proses hukum yang sedang berlangsung.
Latest Update – Selama masa jabatannya sebagai kepala polisi nasional Filipina (2016-2018), Dela Rosa dikaitkan dengan ratusan kematian yang terjadi akibat tindakan keras terhadap pelaku narkoba. Pemerintah Filipina, dengan dukungan dari Senat, berupaya memastikan ia tidak bisa menghindar dari hukuman internasional. Tindakan ini juga menjadi bagian dari upaya menegakkan hukum di tengah kritik internasional terhadap kebijakan Duterte.
Tantangan Hukum dan Dampak dari Perintah Penangkapan
Latest Update – Dela Rosa memperjuangkan keberatan terhadap surat perintah ICC dengan mengajukan petisi ke Mahkamah Agung. Ia berargumen bahwa kasusnya lebih tepat diadili di Filipina, di mana ia memiliki lebih banyak peluang untuk membela diri. Pihak berwenang mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung akan menentukan apakah surat perintah tersebut dapat langsung dieksekusi atau memerlukan persidangan tambahan.
Latest Update – Kasus Dela Rosa menjadi sorotan setelah Rodrigo Duterte, mantan presiden yang juga menjadi tersangka ICC, ditangkap pada Maret tahun lalu dan langsung diterbangkan ke Belanda untuk persidangan. Ini menciptakan preseden penting bagi para pemimpin politik yang terlibat dalam operasi anti-narkoba, karena ICC kini menargetkan mereka secara lebih serius. Pemerintah Filipina menyatakan akan memastikan tidak ada yang bisa menghindar dari hukuman internasional.
Latest Update – Tekanan dari ICC juga memicu pembicaraan di dalam Senat tentang keadilan dan konsistensi hukum. Senator Alan Peter Cayetano, yang sebelumnya memberikan perlindungan kepada Dela Rosa, mengakui bahwa ia tidak mampu mencegah kepergian sang senator. Namun, ia tetap mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan hukum secara ketat. “Kita harus memastikan semua pelaku terlibat dalam kekerasan terhadap kemanusiaan tidak bisa menghindar,” kata Cayetano.
Latest Update – Selama tiga tahun masa kepemimpinan Duterte, operasi anti-narkoba menyebabkan ribuan korban tewas, sebagian besar di antaranya adalah pengguna narkoba dan pengedar. Dela Rosa, sebagai ajudan Duterte, menjadi bagian dari skenario ini. Pemantau hak asasi manusia mencatat bahwa kebijakan ini dikenal sebagai “kampanye penghabisan” karena metode penangkapan yang sering mempergunakan kekerasan tanpa pengadilan. ICC menuduh Dela Rosa terlibat langsung dalam pembunuhan yang tidak berpembelaan.
Latest Update – Kini, Dela Rosa ditempatkan dalam posisi yang berisiko tinggi. Pemerintah Filipina berharap surat perintah ICC akan menjadi alat untuk memperkuat keadilan di dalam negeri. Langkah ini juga menggambarkan respons politik terhadap kritik internasional atas kebijakan antinarkoba yang diterapkan selama masa pemerintahan Duterte. “Kita harus berdiri bersama dalam menjaga kepercayaan dunia internasional,” kata seorang pejabat luar negeri dalam wawancara eksklusif.