Survei Gallup: Mayoritas Guru AS Menggunakan AI Tanpa Panduan Resmi
New Policy – Dalam rangka mengevaluasi dampak teknologi baru dalam pendidikan, New Policy menjadi topik utama yang mendapat perhatian luas. Survei terbaru oleh Gallup, bekerja sama dengan Walton Family Foundation, menunjukkan bahwa sebagian besar guru Amerika Serikat telah memulai penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam proses mengajar mereka. Namun, kebijakan resmi mengenai penerapan teknologi ini masih kurang mendukung, sehingga New Policy menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini. Hasil survei menyebutkan bahwa 72 persen guru mengintegrasikan AI ke dalam kegiatan sehari-hari, tetapi hanya 18 persen di antaranya memperoleh panduan resmi mengenai cara penggunaan alat tersebut. Fakta ini menggarisbawahi urgensi pembuatan New Policy yang dapat memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pendidik.
Penggunaan AI di Ruang Kelas: Kecocokan dan Keterbatasan
New Policy juga menyoroti bagaimana guru menggunakan AI untuk berbagai tujuan dalam pengajaran. Alat seperti chatbot, generator teks, dan analisis data menjadi bagian dari alat bantu mereka, tetapi adopsi teknologi ini seringkali bersifat mandiri. Contohnya, guru menggunakan AI untuk merancang soal, menyusun rencana pelajaran, dan memberikan bimbingan tambahan. Namun, karena tidak ada standar nasional, penggunaan AI bisa bervariasi, bahkan di antara sekolah yang sama. Di sisi lain, sebagian besar guru tidak mendapatkan pelatihan formal atau pedoman operasional mengenai penggunaan alat AI, yang membuat New Policy menjadi solusi penting untuk memastikan penerapan yang konsisten.
Banyak guru mengakui bahwa mereka ingin memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi kerja, tetapi kekurangan dalam arahan resmi membuat penggunaan alat tersebut terasa lebih seperti eksperimen daripada strategi berkelanjutan. Beberapa mengungkapkan bahwa mereka menghadapi tantangan dalam memahami bagaimana AI dapat mengubah cara mereka mengajar dan memengaruhi hasil belajar siswa. Tanpa New Policy, guru terpaksa mengandalkan pengalaman pribadi atau sumber-sumber informal untuk mengoperasikan teknologi ini, yang berisiko menghasilkan ketimpangan dalam kualitas pendidikan.
Perbedaan Akses antara Sekolah Kaya dan Miskin
Survei Gallup menyoroti bahwa tingkat adopsi AI di sekolah-sekolah berbeda tergantung pada tingkat kekayaan wilayah. Di sekolah dengan pendapatan tinggi, 52 persen guru memperoleh panduan informal, sedangkan di sekolah berpendapatan rendah, angka tersebut turun menjadi 40 persen. Meski perbedaan ini tidak terlalu signifikan, New Policy harus mencakup kebijakan yang memperluas akses teknologi ke sekolah-sekolah miskin. Survei juga menemukan bahwa pelatihan formal mengenai AI hanya terjadi di sekitar 10-11 persen sekolah, baik yang kaya maupun miskin. Hal ini menunjukkan bahwa New Policy harus dirancang secara komprehensif untuk memastikan semua pendidik memiliki kesempatan yang sama.
“Guru harus memiliki setiap alat yang tersedia untuk melayani siswa. Saya rasa adalah tugas administrasi sekolah untuk menyediakan alat-alat tersebut dan pelatihannya,” ujar Phillip Perry, seorang guru di Bronx High School for Law and Community Service.
Para pendidik dan pengamat menyebutkan bahwa New Policy dapat menjadi pendorong utama untuk menyeimbangkan manfaat AI dengan risiko yang mungkin muncul. Di sisi lain, kelompok-kelompok seperti National Parents Union menekankan bahwa tanpa New Policy yang ketat, data pribadi siswa bisa menjadi korban penggunaan teknologi yang tidak teratur. Keri Rodrigues, Presiden National Parents Union, mengatakan bahwa mereka khawatir tentang bagaimana guru menggunakan AI dan ke mana data siswa akan berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa New Policy tidak hanya tentang mengadopsi teknologi, tetapi juga memastikan transparansi dan keamanan data.
“Kami memiliki pertanyaan besar tentang bagaimana guru menggunakan teknologi ini dan ke mana data siswa akan berakhir,” pungkas Keri Rodrigues, Presiden National Parents Union.
Presiden Federasi Guru Amerika (AFT), Randi Weingarten, menyoroti bahwa New Policy harus mencakup regulasi yang memadai untuk melindungi privasi siswa dan mencegah ketergantungan berlebihan pada AI. Dengan adanya New Policy, sekolah diharapkan dapat memberikan pelatihan dan panduan yang memadai, sehingga guru tidak hanya memanfaatkan teknologi, tetapi juga memahami dampaknya terhadap proses belajar. Selain itu, New Policy dapat membantu mengurangi ketimpangan antara sekolah dengan akses yang berbeda, memastikan bahwa teknologi menjadi alat inklusif bagi seluruh siswa. Peluncuran New Policy ini dilihat sebagai langkah kritis dalam menghadapi transformasi digital dalam dunia pendidikan.