Kamar Mewah Lapas dan Potensi Malaadministrasi Berulang

Kamar Berfasilitas Mewah di Lapas Menguji Prinsip Kesetaraan

Beritabaru1.com – Temuan bangunan dan kamar dengan fasilitas menyerupai apartemen di Lapas Kelas IIA Cibinong kembali menempatkan tata kelola pemasyarakatan dalam sorotan. Keberadaan ruang tamu, ruang makan, kamar tidur, televisi, serta kulkas di area belakang lapas yang terpisah dari blok hunian warga binaan memunculkan pertanyaan besar: apakah sarana tersebut benar-benar digunakan sesuai fungsi, dan apakah penggunaannya memenuhi asas keadilan bagi seluruh penghuni lapas?

Inspeksi mendadak Ombudsman RI pada 23 September 2026 menemukan lebih dari 10 bangunan atau kamar dengan standar fasilitas tersebut. Petugas di lokasi menjelaskan bangunan itu dipakai sebagai rumah asimilasi dan tempat beristirahat petugas. Penjelasan berikutnya dari Kanwil Ditjenpas Jawa Barat menyebut kawasan itu juga termasuk kompleks rumah dinas jabatan.

Keterangan itu belum menutup kebutuhan akan pemeriksaan yang menyeluruh. Penggunaan bangunan, dasar pengadaannya, bentuk pengawasannya, kesesuaian fasilitas dengan lapas lain, hingga pertanggungjawaban aset publik perlu diuji secara terbuka. Dalam lembaga yang menjalankan fungsi negara, kejelasan administrasi bukan sekadar urusan dokumen, melainkan bagian dari perlindungan terhadap kepercayaan publik.

Persoalan Lama yang Kembali Muncul

Perdebatan soal fasilitas istimewa di penjara bukan hal baru. Pada September 2018, Ombudsman RI menemukan kamar di Lapas Sukamiskin, Bandung, yang ditempati mantan anggota DPR sedang menjalani pidana. Ukurannya disebut kurang lebih dua kali kamar narapidana lain. Ruang tersebut juga memiliki meja kerja, rak buku, dan toilet duduk yang berbeda dari fasilitas umum di kamar lainnya.

Selang delapan tahun, isu tentang standar hunian yang melampaui kewajaran kembali hadir di Cibinong. Pengulangan semacam ini menandakan bahwa pembenahan tidak cukup berhenti pada penanganan satu lokasi atau satu kasus. Sistem pengawasan perlu memastikan tidak ada ruang bagi perlakuan khusus yang sulit dipertanggungjawabkan, terutama bila fasilitas itu berada di lingkungan pemasyarakatan yang seharusnya menjunjung kesetaraan.

Bangunan untuk petugas atau program asimilasi pada dasarnya dapat memiliki fungsi yang sah apabila dilandasi aturan, kebutuhan operasional, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas. Namun, pembeda antara fasilitas yang patut dan kemewahan berlebihan harus dapat dijelaskan kepada publik. Transparansi diperlukan agar tidak muncul kecurigaan bahwa akses tertentu diberikan karena status, pengaruh, atau kemampuan ekonomi seseorang.

Makna Pemasyarakatan Bukan Sekadar Pemenjaraan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan lapas sebagai tahap akhir sistem peradilan pidana. Tugasnya mencakup rehabilitasi serta reintegrasi sosial, agar warga binaan memahami kesalahannya, memperbaiki perilaku, dan tidak mengulangi tindak pidana.

Arah tersebut membedakan pemasyarakatan dari gagasan pemenjaraan yang semata-mata berorientasi pada pengurungan. Dalam perjalanan sejarah, tempat tahanan pernah hadir dalam bentuk ruang berjeruji di bawah gedung pemerintahan, kastel, atau menara. Mamertine Prisons, yang dikaitkan dengan pembangunan oleh Ancus Marcius pada 640 SM, sering menjadi contoh penjara kuno yang menggambarkan kerasnya sistem penahanan masa lampau.

Indonesia memilih istilah pemasyarakatan untuk menegaskan cita-cita yang lebih manusiawi. Di dalamnya terdapat proses rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, serta perlindungan bagi narapidana dan masyarakat. Namun, perlakuan manusiawi tidak identik dengan pemberian kemudahan yang berlebihan kepada orang atau kelompok tertentu. Kemanusiaan justru menuntut perlakuan yang layak, adil, dan tidak diskriminatif bagi seluruh warga binaan.

Kesetaraan di Hadapan Hukum

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini tidak berhenti ketika seseorang memasuki rutan atau lapas. Warga binaan tetap memiliki hak yang wajib dilindungi negara, termasuk hak atas perlakuan yang bermartabat dan pelayanan publik yang layak.

Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Komitmen tersebut memperkuat kewajiban negara untuk mencegah perlakuan yang merendahkan martabat manusia dalam seluruh proses penahanan dan pembinaan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pelayanan publik mencakup kegiatan pemenuhan kebutuhan warga atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara. Lapas dan rutan termasuk ruang pelayanan publik. Karena itu, kualitas layanan bagi warga binaan harus dijaga, tetapi penerapannya tidak boleh menciptakan kesenjangan yang tidak memiliki dasar hukum maupun alasan operasional yang masuk akal.

Risiko Malaadministrasi

Fasilitas hunian yang mencolok di lingkungan lapas berpotensi mengarah pada dugaan malaadministrasi apabila terbukti terdapat penyimpangan kewenangan, pelanggaran hukum, atau penggunaan wewenang untuk tujuan yang tidak semestinya. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI mendefinisikan malaadministrasi sebagai perilaku atau tindakan melawan hukum, melampaui kewenangan, atau memakai kewenangan untuk tujuan lain dari tujuan pemberiannya.

Karena itu, penelusuran atas temuan di Cibinong perlu diarahkan pada fakta yang terukur: siapa pengguna bangunan, apa dasar hukumnya, bagaimana pembiayaannya, siapa yang mengawasi, dan apakah pola fasilitas serupa tersedia secara proporsional di lapas lain. Jawaban yang lengkap akan membantu memisahkan kebutuhan kedinasan yang sah dari praktik yang berisiko melanggar asas kepatutan.

Pemasyarakatan hanya dapat dipercaya apabila hukum bekerja setara di dalam maupun di luar tembok lapas. Pembinaan yang manusiawi harus diberikan kepada seluruh warga binaan, tanpa menciptakan privilese yang merusak rasa keadilan. Temuan kali ini seharusnya menjadi dorongan untuk memperkuat pengawasan, memperjelas penggunaan aset, dan memastikan bahwa tujuan rehabilitasi tidak tersisih oleh fasilitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.