Melihat Potensi Ekonomi dalam Ibadah Haji dan Umrah
Latest Program – Pada tahun 2025, Kementerian Agama (Kemenag) melaksanakan ibadah haji yang menjadi kali terakhir. Tahun 2026, pelaksanaan haji dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), lembaga baru dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Transisi ini dianggap sebagai langkah strategis, dengan pengelolaan yang lebih fokus pada penguatan ekosistem ekonomi. Dengan adanya perubahan struktur ini, ada kemungkinan diferensiasi dalam penyelenggaraan ibadah haji, yang perlu diperhatikan.
Direktorat Baru yang Menjadi Fokus
Kemenhaj memperkenalkan Direktorat Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, yang sebelumnya tidak ada dalam Kemenag. Direktorat ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang ekonomi selama ibadah haji. Sebagai contoh, Jusuf Hamka, yang dikenal sebagai Babah Alung, diangkat sebagai amirul haj. Sebagai tokoh pengusaha Muslim-Tionghoa, ia diprediksi akan membawa perspektif baru dalam menggali potensi ekonomi yang tersembunyi di dalam perhajian.
“Kapan jemaah haji Indonesia meninggalkan Madinah menuju Mekah? Apakah setelah Haji Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina) masih ada jemaah haji Indonesia yang datang dari Mekah ke Madinah?”
Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh para pedagang di sekitar Masjid Nabawi. Mereka antusias karena jemaah haji Indonesia dianggap lebih dermawan dan suka berbelanja dibandingkan dari negara lain. Jemaah lokal dikenal lebih royal dalam membeli suvenir, baik karena keinginan keberkahan, pengaruh spiritual, atau hanya ingin menunjukkan bahwa barang tersebut asli dibeli di Tanah Suci.
Swasembada Pangan dan Dampak Ekonomi
Sebelumnya, kebutuhan bahan makanan jemaah haji banyak dipenuhi melalui impor dari negara-negara seperti Vietnam dan Filipina. Namun, Kemenhaj kini berupaya mengubahnya dengan mengirimkan bumbu pasta dan makanan siap saji (RTE) sebanyak 100 ton langsung dari dalam negeri. Prof Dr Jaenal Effendi, direktur jenderal pengembangan ekosistem ekonomi haji, menjelaskan bahwa beras untuk konsumsi jemaah haji 2026 akan lebih berfokus pada produksi lokal. Ia telah bekerja sama dengan Bulog untuk menyediakan 3.900 ton beras Indonesia.
Perpindahan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan petani, karena uang yang sebelumnya terbuang ke luar negeri kini kembali ke masyarakat lokal. Dengan memiliki pendapatan, para petani mampu memenuhi kebutuhan keluarga, membeli pupuk, membayar buruh, dan merawat tanah pertanian mereka. Hal ini mendukung program swasembada pangan Prabowo-Gibran, yang bertujuan memastikan kemandirian bahan pangan nasional.
Ekosistem Ekonomi yang Terbuka
Lebih lanjut, keberadaan Direktorat Ekonomi Haji dan Umrah menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan potensi ekonomi selama perjalanan ibadah. Bukan hanya konsumsi dan suvenir, tetapi juga pelaksanaan dam (pembangunan infrastruktur) menjadi bagian dari strategi ini. Perubahan ini dianggap sebagai upaya untuk mengubah posisi Indonesia dari sekadar konsumen menjadi pelaku utama dalam ekonomi haji global.
Dengan manajemen yang lebih terpadu, pemerintah berharap bisa menciptakan dampak positif yang lebih luas, termasuk memperkuat hubungan ekonomi antar daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan. Peran ekonomi haji juga diharapkan bisa menjadi pendorong pertumbuhan sektor pertanian, pariwisata, dan perdagangan lokal.