Stabilitas Jadi Fondasi Demokrasi dan Pembangunan

Stabilitas: Landasan Demokrasi dan Pembangunan Nasional

Beritabaru1.com – Indonesia saat ini menghadapi lanskap keamanan yang semakin kompleks. Berbagai tantangan muncul dari dinamika geopolitik Indo-Pasifik, persaingan kekuatan global, hingga ancaman digital dan non-konvensional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, menegaskan bahwa penguatan pertahanan, diplomasi strategis, serta keamanan siber merupakan pilar penting untuk menjaga kestabilan negara.

Menjelang penyelenggaraan Pemilu 2029, pemerintah dituntut mampu mempertahankan stabilitas tanpa mengurangi ruang demokrasi. Djamari menekankan bahwa penanganan disinformasi, hoaks, ujaran kebencian, dan operasi pengaruh digital memerlukan pendekatan holistik. Literasi masyarakat, deteksi dini, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum yang proporsional menjadi kunci utamanya.

Tantangan Multidimensi Keamanan Nasional

Keamanan nasional Indonesia tidak lagi sekadar menghadapi ancaman konvensional. Pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang memerlukan respons komprehensif. Dinamika geopolitik kawasan Indo-Pasifik ditandai dengan meningkatnya rivalitas kekuatan besar, sengketa di Laut Cina Selatan, serta gangguan terhadap jalur perdagangan internasional.

Untuk merespons hal tersebut, pemerintah memperkuat pertahanan dan diplomasi strategis. Salah satu inisiatifnya adalah pembangunan sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN) berbasis smart defense. Selain itu, ancaman siber terhadap infrastruktur kritis, sektor keuangan, energi, dan sistem demokrasi terus meningkat, sehingga kapasitas keamanan siber nasional diperkuat.

Tantangan lain mencakup penyebaran disinformasi, operasi pengaruh digital, ancaman terorisme, radikalisme, serta kejahatan transnasional seperti perdagangan narkotika dan perdagangan orang. Di sisi lain, ancaman nontradisional seperti perubahan iklim, bencana alam, serta ketahanan pangan dan energi juga semakin memengaruhi stabilitas nasional.

Menjaga Stabilitas Tanpa Membatasi Demokrasi

Menjelang pemilu, strategi pemerintah berfokus pada menjaga stabilitas keamanan tanpa mengurangi ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat. Djamari menjelaskan bahwa keamanan dan demokrasi merupakan dua elemen yang saling melengkapi. Tanpa kondisi yang aman, hak-hak politik masyarakat tidak dapat dijalankan secara optimal.

Pemerintah menerapkan pendekatan preventif, kolaboratif, dan berbasis hukum. Deteksi dini konflik, penguatan koordinasi antarinstansi, serta perlindungan ruang informasi menjadi strategi utama. Kebebasan berpendapat, menyampaikan kritik, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum tetap dijamin sesuai konstitusi sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar hukum.

Menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilu bukan untuk membatasi demokrasi, melainkan memastikan demokrasi dapat berlangsung secara bebas, jujur, adil, dan damai.

Koordinasi Lintas Lembaga untuk Pemilu 2029

Berkaca pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, Kemenko Polkam aktif melaksanakan berbagai kegiatan untuk memperkuat koordinasi antarlembaga. Kegiatan ini meliputi rapat koordinasi di tingkat pusat maupun daerah, serta monitoring lapangan pada hari pemungutan suara.

Dalam menghadapi Pemilu 2029, koordinasi lintas instansi telah dilakukan terkait persiapan dan mitigasi permasalahan tahapan pemilu. Ke depan, Kemenko Polkam akan terus mengoptimalkan koordinasi lintas instansi, khususnya bersama dengan aparat keamanan yang lebih intensif. Revisi UU Pemilu dan penguatan tata kelola juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis dan berintegritas.

Stabilitas politik dan keamanan, menurut Djamari, tidak hanya penting bagi keberlangsungan demokrasi, tetapi juga menjadi fondasi bagi kepastian investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional.

Wawancara dengan Devi Harahap

Devi Harahap: Bagaimana Anda memetakan tantangan keamanan nasional Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, terutama di tengah meningkatnya dinamika geopolitik kawasan dan ancaman siber?

Djamari Chaniago: Keamanan nasional Indonesia ke depan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan multidimensi, tidak lagi terbatas pada ancaman konvensional. Pemerintah mengidentifikasi sejumlah tantangan utama, misalnya dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang ditandai meningkatnya rivalitas kekuatan besar, sengketa Laut Cina Selatan, dan gangguan terhadap jalur perdagangan internasional, sehingga memerlukan penguatan pertahanan dan diplomasi strategis, termasuk melalui pembangunan sistem pertahanan Ibu Kota Nusantara (IKN) berbasis smart defense.

Selain itu, ancaman siber terhadap infrastruktur kritis, sektor keuangan, energi, dan sistem demokrasi terus meningkat, sehingga pemerintah memperkuat kapasitas keamanan siber nasional. Tantangan lainnya meliputi penyebaran disinformasi dan operasi pengaruh digital, ancaman terorisme, radikalisme, serta berbagai kejahatan transnasional seperti perdagangan narkotika dan perdagangan orang.

Di saat yang sama, ancaman nontradisional seperti perubahan iklim, bencana alam, serta ketahanan pangan dan energi juga semakin memengaruhi stabilitas nasional.

Devi Harahap: Dalam menghadapi potensi konflik sosial maupun polarisasi politik menjelang pemilu, strategi apa yang sedang disiapkan pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan tanpa mengurangi ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat?

Djamari Chaniago: Menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang pemilu bukan untuk membatasi demokrasi, melainkan memastikan demokrasi dapat berlangsung secara bebas, jujur, adil, dan damai. Keamanan dan demokrasi merupakan dua elemen yang saling melengkapi, karena tanpa kondisi yang aman, hak-hak politik masyarakat tidak dapat dijalankan secara optimal.

Di tengah tantangan seperti disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi sosial, dan manipulasi informasi di ruang digital, pemerintah menerapkan pendekatan preventif, kolaboratif, dan berbasis hukum melalui deteksi dini konflik, penguatan koordinasi antarinstansi, serta perlindungan ruang informasi. Pada saat yang sama, kebebasan berpendapat, menyampaikan kritik, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum (pemilu) tetap dijamin sesuai konstitusi sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab juga tidak melanggar hukum.

Berkaca kepada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, Kemenko Polkam aktif melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka memperkuat koordinasi antarlembaga selama tahapan pemilu dan pilkada, baik melalui rapat koordinasi di tingkat pusat maupun daerah, hingga melaksanakan monitoring lapangan pada hari pemungutan suara.

Dalam menghadapi Pemilu 2029, telah dilakukan koordinasi lintas instansi terkait persiapan dan mitigasi permasalahan tahapan Pemilu 2029. Ke depan, dalam rangka memastikan stabilitas keamanan dan penjaminan atas demokrasi tetap terjaga, Kemenko Polkam akan terus mengoptimalkan koordinasi lintas instansi, khususnya bersama dengan aparat keamanan yang lebih intensif. Koordinasi lembaga menjadi kunci dalam menjaga keamanan.