New Policy: OJK Bentuk Dewan Komisioner Baru untuk Awasi Bursa Mineral dan Komoditas
Beritabaru1.com – Dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor keuangan, New Policy yang diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pembentukan dewan komisioner baru yang akan mengawasi bursa mineral dan komoditas strategis. Ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem perdagangan yang lebih transparan dan efisien, yang direncanakan beroperasi mulai 1 Januari 2027. New Policy ini diharapkan dapat meningkatkan regulasi dan pengawasan di pasar modal, khususnya untuk mengakomodasi kebutuhan ekonomi nasional.
Persiapan dan Peneguhan New Policy
Kepala Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa New Policy ini diluncurkan sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Menurutnya, kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis membutuhkan kebijakan yang lebih terstruktur, termasuk pemilihan kepala eksekutif pengawas yang akan dipilih melalui panitia seleksi (pansel) yang dibentuk oleh OJK. “New Policy ini jadi dasar untuk menjamin operasional bursa berjalan efektif dan berkelanjutan,” tambah Friderica dalam wawancara di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (15/7).
Pembentukan pansel ini diharapkan menjadi titik awal dari proses peneguhan New Policy. Langkah ini bertujuan memastikan keberadaan bursa mineral dan komoditas strategis tidak hanya menjadi kebijakan formal, tetapi juga diimplementasikan secara konkret. Friderica menegaskan bahwa keberhasilan New Policy bergantung pada kesiapan infrastruktur dan penyusunan regulasi yang komprehensif, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), agar semua aspek transaksi bisa terpantau secara optimal.
Proses Seleksi dan Kriteria Komisioner Baru
Proses seleksi untuk menentukan komisioner baru akan melibatkan pemilihan yang transparan dan kompetitif. Friderica mengungkapkan bahwa pansel akan mengutamakan kriteria seperti pengalaman di bidang pasar modal, keahlian dalam manajemen risiko, dan kemampuan mengelola regulasi. “New Policy ini memastikan bahwa dewan komisioner baru terdiri dari para ahli yang dapat menjaga keadilan dan keterbukaan dalam sistem perdagangan,” jelasnya. Dengan adanya New Policy, OJK berkomitmen untuk mendorong kepercayaan investor dan meningkatkan kualitas pengawasan di bursa baru tersebut.
Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis akan dipilih melalui mekanisme yang jelas, mengingat peran pentingnya dalam menegakkan aturan dan mengawasi transaksi. Friderica menyoroti bahwa New Policy ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah dan perusahaan swasta, agar ekosistem bursa bisa berjalan harmonis. Proses ini diharapkan selesai sebelum 1 Januari 2027, sehingga bursa dapat mulai beroperasi tanpa hambatan.
Implementasi New Policy dan Kontribusi pada Ekonomi
Friderica menambahkan bahwa New Policy ini sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional. “Dengan bursa mineral dan komoditas strategis, New Policy ini bisa mengurangi ketergantungan pada pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” katanya. Peneguhan New Policy juga dianggap sebagai bentuk respons terhadap dinamika perekonomian yang terus berubah, khususnya dalam era digital yang mempercepat transaksi dan informasi.
Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perdagangan global, terutama dalam sektor mineral dan komoditas strategis. New Policy ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional dengan memberikan platform yang lebih profesional bagi eksportir dan importir. Friderica menekankan bahwa New Policy bukan hanya tentang peraturan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan menarik bagi investor.
Bursa mineral dan komoditas strategis dianggap sebagai bagian penting dari New Policy untuk mengakomodasi kebutuhan industri dalam mempercepat proses transaksi dan mengurangi risiko. Dengan adanya dewan komisioner baru, OJK berkomitmen untuk menjaga kualitas perdagangan dan memastikan semua kepentingan pemain pasar bisa terpenuhi. Friderica menegaskan bahwa New Policy ini adalah langkah awal dari transformasi sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.