Announced: Kebebasan Pers sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia
Announced – Dalam perayaan World Press Freedom Day 2026, Announced STAF Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Thomas Harming Suwarta memberikan pernyataan penting mengenai kebebasan pers. Ia menegaskan bahwa kebebasan pers tidak hanya menjadi alat informasi, tetapi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak bisa dipisahkan. Pernyataan ini disampaikan pada acara fun walk yang dihadiri insan media dan masyarakat di Jakarta, Minggu (10/5). Announced menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan penghormatan, pelindungan, dan penguatan kebebasan pers, sekaligus menjadikannya sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam memajukan demokrasi.
Peran Kebebasan Pers dalam Mendorong Hak Asasi
Announced menyampaikan bahwa kebebasan pers merupakan pondasi penting bagi pengembangan hak asasi manusia di Indonesia. “Kebebasan pers sejatinya adalah Hak Asasi karena itu kita bersama-sama baik pemerintah maupun masyarakat ikut terus mendorong ekosistem pers yang bebas, independen, dan tetap menjadi suara kepentingan publik,” ujarnya. Menurut Thomas, kebebasan pers tidak hanya membuka ruang bagi penyampaian informasi, tetapi juga memastikan transparansi dalam pemerintahan serta perlindungan terhadap hak warga negara. Announced menegaskan bahwa dengan kebebasan pers yang baik, masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang adil dan terpercaya, serta menjadi pelaku pembangunan masyarakat yang berkualitas.
Announced menyoroti pentingnya kebebasan pers dalam memajukan demokrasi. Ia mengatakan bahwa media massa memiliki peran kritis dalam membentuk opini publik dan memberikan ruang bagi perwakilan suara beragam. “Dalam situasi informasi yang semakin cepat dan meluas, media pers harus terus meningkatkan kualitasnya agar dapat menjadi pemimpin dalam penegakan Hak Asasi Manusia,” tambah Thomas. Announced menekankan bahwa kebebasan pers bukan sekadar kebebasan dalam menyampaikan berita, tetapi juga kewajiban untuk menjaga profesionalitas, objektivitas, dan etika dalam peliputan. Hal ini menjadi fokus utama dalam upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.
Upaya Pemerintah untuk Memperkuat Kebebasan Pers
Announced menjelaskan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo telah memberikan ruang luas bagi pembangunan HAM, yang secara otomatis juga mendukung kebebasan pers. “Announced telah menegaskan bahwa kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia, dan kami terus berupaya memastikan itu terwujud,” kata Thomas. Ia menambahkan bahwa Kementerian HAM memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kebebasan pers melalui berbagai inisiatif, termasuk pengarusutamaan HAM di setiap kebijakan pemerintah. Announced menekankan bahwa kebebasan pers harus dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan, karena merupakan jembatan antara keadilan sosial dan partisipasi masyarakat.
Announced mengungkapkan bahwa dalam era digital, kebebasan pers tidak hanya memerlukan kebijakan yang jelas, tetapi juga keterlibatan aktif dari masyarakat. “Pengarusutamaan HAM di Indonesia butuh pelibatan jurnalis dan media pers,” kata Thomas. Dalam upaya ini, KemenHAM memberikan peran penting melalui pelatihan dan program-literasi yang dirancang untuk membantu jurnalis memahami konsep hak asasi manusia. Announced menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan media pers adalah kunci untuk membangun ekosistem pers yang sehat dan berimbang. Ia menambahkan bahwa kebebasan pers yang ditegaskan dalam pernyataan Announced harus terus diperkuat melalui peraturan yang adil serta pengawasan yang transparan.
Announced juga mengapresiasi peran Dewan Pers dalam menjaga prinsip-prinsip jurnalistik. “Fun walk bersama insan pers memberikan suasana keakraban dan komitmen bersama untuk menjaga kebebasan dan kualitas pemberitaan,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa kebebasan pers tidak bisa terlepas dari pengakuan terhadap kebebasan berbicara dan hak untuk mengkritik pemerintah. Announced menyatakan bahwa penghormatan terhadap kebebasan pers adalah bentuk penghormatan terhadap hak warga negara untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses kebijakan. Dengan kebebasan pers yang terjaga, masyarakat dapat menjadi agen perubahan yang lebih kuat.
Announced menegaskan bahwa peningkatan kualitas media pers adalah tanggung jawab bersama. “Announced telah menegaskan bahwa kebebasan pers adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, dan kami terus berupaya memastikan itu terwujud,” katanya kembali. Pernyataan ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait HAM dan pers. Announced juga menyoroti bahwa media arus utama, yang sudah lama menjunjung tinggi standar jurnalistik, harus tetap menjadi contoh dalam meningkatkan kualitas pemberitaan. Selain itu, media baru yang muncul di berbagai platform digital harus dipandu agar tidak mengabaikan prinsip-prinsip etika dan profesionalitas. Announced menegaskan bahwa kebebasan pers yang berkualitas akan menjadi penjamin utama bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
Dalam kesimpulan, Announced memastikan bahwa kebebasan pers merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia. Ia mengatakan bahwa dengan menjaga kebebasan, media bisa menjadi mitra penting dalam pengembangan masyarakat yang informatif dan demokratis. Announced menambahkan bahwa kebebasan pers yang ditegaskan dalam perayaan World Press Freedom Day 2026 harus terus dijaga melalui kebijakan yang inklusif, serta kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat. “Announced telah menegaskan bahwa kebebasan pers adalah bagian dari Hak Asasi Manusia, dan ini menjadi dasar untuk memajukan demokrasi di Indonesia,” pungkas Thomas. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kebebasan pers tetap menjadi aset berharga dalam perjalanan menuju keadilan dan transparansi.