Dinas Pendidikan Jatim Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Guru Honorer Tahun Ini
Facing Challenges – Menyikapi berbagai tantangan yang dihadapi sistem pendidikan, Dinas Pendidikan Jawa Timur (Dinas Pendidikan Jatim) memastikan tidak ada rencana pemberhentian guru yang dibayar honorarium pada tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Aries Agung Paewai, mengungkapkan bahwa para pendidik non-ASN tetap dapat menjalankan tugas mengajar dan mendapatkan penghasilan hingga akhir tahun ini. Dalam wawancara di Surabaya, Minggu (24/5), ia menegaskan, “Guru honorer tetap diutamakan, bahkan dalam penataan guru nasional, mereka masih bisa memperoleh gaji dan tunjangan profesi.”
Tanggapan atas Kekhawatiran Pendidik
“Saya pastikan, hingga 31 Desember 2026, guru-guru honorer kita tetap bisa beraktivitas di sekolah,” ujar Aries.
Pernyataan ini diberikan dalam rangka menanggapi kekhawatiran sejumlah pendidik yang merasa cemas akan dampak Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) terkait penugasan guru non-ASN. Menurut Aries, pemerintah pusat sebenarnya sedang merancang perubahan kebijakan untuk menjaga ketersediaan tenaga pengajar setelah masa transisi berakhir pada 2027.
Dalam menghadapi tantangan seperti kekurangan pegawai dan fluktuasi jumlah siswa, Dinas Pendidikan Jatim berupaya menyesuaikan kebutuhan tenaga pengajar dengan data yang akurat. Rencana ini mengacu pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang mencakup informasi tentang jumlah siswa, guru, dan mata pelajaran di setiap institusi pendidikan. Dengan sistem ini, Dinas Pendidikan Jatim ingin memastikan bahwa setiap sekolah dapat memenuhi kebutuhan sumber daya manusia secara proporsional.
Persiapan Perubahan Istilah dan Kebijakan
Menurut Aries, meski istilah “guru honorer” akan diubah pada 2027, mereka tetap dibutuhkan dalam proses penerimaan dan penugasan di sekolah. “Guru-guru ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama karena banyak sekolah menghadapi tantangan keterbatasan anggaran dan kekurangan staf,” tambahnya. Dinas Pendidikan Jatim juga berencana untuk memperkuat mekanisme perekrutan dan penilaian kinerja para pendidik non-ASN agar tetap relevan dalam era kebijakan baru.
Dapodik digunakan sebagai acuan utama dalam menghitung kebutuhan tenaga pendidik, termasuk jumlah guru yang diperlukan di sekolah negeri. Hingga saat ini, Pemprov Jatim telah mengidentifikasi sebanyak 2.295 pendidik non-ASN yang dibutuhkan untuk menunjang proses belajar-mengajar di tahun 2026. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan nyata, sambil memastikan bahwa para pendidik tetap mendapatkan perlindungan dan manfaat yang adil.
Aries juga menekankan pentingnya keterlibatan guru honorer dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Jatim. Ia menuturkan, “Dalam menghadapi tantangan global dan lokal, para pendidik ini tetap menjadi pilar utama dalam memastikan keberlanjutan proses pendidikan.” Selain itu, Dinas Pendidikan Jatim berkomitmen untuk memperbaiki kondisi kerja guru honorer, termasuk menyiapkan program pelatihan dan pengembangan keterampilan pedagogik mereka.
Sebagai bagian dari upaya ini, Dinas Pendidikan Jatim juga mengajukan usulan kebijakan yang lebih fleksibel dalam penugasan guru. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi risiko pemutusan hubungan kerja sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan di tengah tantangan krisis dan perubahan politik. “Kami ingin memastikan bahwa semua pendidik, baik ASN maupun non-ASN, dapat bekerja dengan nyaman dan berkontribusi maksimal,” pungkas Aries. Dengan penyesuaian ini, Dinas Pendidikan Jatim berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.