Kemendagri: Kepala Daerah Kunci Eliminasi TBC
Beritabaru1.com – Kemendagri melalui Safrizal Zakaria Ali, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, menegaskan bahwa akselerasi eliminasi tuberkulosis di Indonesia sangat bergantung pada peran strategis para kepala daerah. Menurut Safrizal, kolaborasi antar sektor hingga level desa dan kelurahan menjadi elemen vital dalam strategi nasional pengendalian penyakit menular ini. Ia menekankan bahwa tuberkulosis bukan sekadar masalah kesehatan, melainkan tantangan pembangunan yang memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan secara sinergis.
Pernyataan penting dari Kemendagri ini disampaikan saat membuka pertemuan teknis intervensi kewilayahan untuk penanggulangan TBC di Kota Malang pada hari Kamis. Acara tersebut digabungkan dengan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakorpusda) yang berfokus pada penguatan komitmen serta aksi nyata percepatan penanganan tuberkulosis secara berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Pengalaman Pandemi sebagai Referensi Strategis
Mantan Penjabat Gubernur Aceh ini berbagi insight berharga berdasarkan pengalamannya sebagai Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional. Ia meyakini kesuksesan Indonesia dalam mengendalikan pandemi membuktikan bahwa kepemimpinan kuat, koordinasi lintas kementerian, dan partisipasi masyarakat adalah formula yang tepat untuk mengatasi berbagai tantangan kesehatan nasional.
Pengalaman penanganan Covid-19 membuktikan bahwa ketika seluruh unsur pemerintah bergerak dalam satu komando, didukung kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat, tantangan sebesar apa pun dapat dihadapi bersama. Semangat kolaborasi yang sama harus kita hadirkan dalam percepatan penanggulangan TBC di bawah koordinasi Kemendagri.
Safrizal menyampaikan keterangan ini dari Jakarta pada hari yang sama. Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara yang berhasil menurunkan angka TBC secara signifikan melalui pendekatan holistik dan terintegrasi.
Model Internasional yang Dapat Diadaptasi
Menurut Safrizal, keberhasilan pengendalian penyakit ini tidak pernah dicapai hanya melalui layanan kesehatan konvensional. Kombinasi kepemimpinan efektif, tata kelola yang baik, inovasi, dukungan finansial, dan sinergi antar sektor menjadi kunci utama dalam mencapai target eliminasi TBC.
Beberapa pendekatan yang bisa ditiru Indonesia antara lain: Kuwait dan Arab Saudi yang memperkuat pencegahan lewat pengelolaan mobilitas penduduk; Tiongkok dan Myanmar dengan penemuan kasus aktif berbasis komunitas; Ethiopia yang memperkuat layanan kesehatan primer hingga desa; serta Taiwan dan Qatar yang memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan kepatuhan pengobatan. India, Brasil, dan Afrika Selatan menggabungkan perlindungan sosial dengan inovasi medis dalam strategi mereka.
Peran Pemerintah Daerah dalam TP2TBC
Para gubernur, bupati, dan wali kota diminta memimpin langsung upaya percepatan penanggulangan TBC di wilayah masing-masing. Safrizal dari Kemendagri menegaskan pentingnya pembentukan dan optimalisasi Wadah Kemitraan Penanggulangan TBC atau Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat daerah.
Sebelum rapat dimulai, Safrizal bersama Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, serta jajaran kementerian dan pemerintah daerah mengunjungi Puskesmas Cisadea di Kota Malang. Kunjungan ini bertujuan mengamati langsung implementasi penanganan TBC di kota yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam pengendalian penyakit tersebut.
Berbagai inovasi layanan dipaparkan selama kunjungan, mulai dari penemuan kasus secara aktif, pendampingan pasien, hingga penguatan jejaring layanan kesehatan. Praktik-praktik baik ini diharapkan dapat direplikasi di berbagai daerah lainnya dengan dukungan penuh dari Kemendagri.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara. Hadir pula pemerintah daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, PKK, Posyandu, dan kader TBC dari berbagai wilayah di Indonesia.
(Ant/E-3)