Special Plan: Solusi SPMB Berbasis Data untuk Tingkatkan Minat SDN
Beritabaru1.com – Isu penurunan minat masyarakat terhadap sekolah dasar negeri (SDN) memerlukan solusi khusus yang diharapkan bisa diwujudkan melalui *Special Plan* berbasis data akurat. Perubahan demografi dan preferensi pendidikan yang terus berkembang menuntut revisi serius pada sistem penerimaan peserta didik baru (SPMB). Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penggunaan data yang responsif untuk menyesuaikan kapasitas SDN dengan kebutuhan nyata masyarakat.
Kondisi SDN dan Kebutuhan Pendidikan yang Berubah
Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) menunjukkan penurunan signifikan jumlah siswa SD dari 27,58 juta pada 2011/2012 menjadi sekitar 23,9 juta di 2024. Sebaliknya, jumlah SDN meningkat dari 61.566 pada 2003 menjadi 72.470 tahun ini, menciptakan ketimpangan antara jumlah bangku dan kebutuhan peminat. Dalam *Special Plan*, Lestari Moerdijat menyoroti bahwa peningkatan jumlah SDN tidak cukup jika tidak disertai dengan penyesuaian kebijakan SPMB yang berbasis data.
“Kebijakan SPMB harus lebih adaptif. Jangan sampai sekolah terus dibangun tanpa mengetahui kebutuhan sebenarnya masyarakat,” ujar Lestari Moerdijat dalam pernyataannya Selasa (21/7).
Kasus Penurunan Peminat di Berbagai Wilayah
Kondisi ini terjadi di berbagai daerah. Di Ngawi, Jawa Timur, rata-rata hanya 13-14 siswa baru yang mendaftar per sekolah. Bahkan, satu SDN di sana tidak menerima pendaftar sama sekali. Di Kota Malang, 62 dari 195 SDN gagal mencapai kuota, dengan 2.285 bangku kosong atau 27,46% dari total alokasi. Di Bangli, Bali, tujuh SDN hanya terisi 3-6 siswa, sementara Solo, Jawa Tengah, mencatat 1.144 bangku kosong di tingkat SD. Dalam *Special Plan*, Lestari menyarankan pemerintah melakukan audit terhadap distribusi SDN dan memperbaiki SPMB agar lebih seimbang.
Pergeseran Preferensi Pendidikan Masyarakat
Perkembangan pilihan pendidikan menunjukkan pola pergeseran. Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah siswa SDN turun dari 22,4 juta (2016) menjadi 20,3 juta (2022), sementara SD swasta mengalami pertumbuhan dari 3,1 juta menjadi 3,7 juta. “Ini menunjukkan masyarakat lebih memilih layanan pendidikan yang responsif, dan SDN wajib meningkatkan kualitas untuk menarik peminat,” tambah Lestari dalam *Special Plan* yang diusulkan.
Dalam *Special Plan*, penekanan pada penggunaan data kependudukan dan riset pendidikan diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, strategi ini juga menuntut transformasi pola distribusi SDN agar tidak lagi terjadi ketimpangan antara kapasitas fisik dan kebutuhan akademik. Dengan demikian, SPMB tidak hanya menjadi sarana penerimaan siswa, tetapi juga alat evaluasi kebijakan pendidikan yang berkelanjutan.
Langkah Konkret untuk Memperbaiki SPMB
Menurut Lestari Moerdijat, langkah nyata perlu diambil untuk memperbaiki *Special Plan*. Salah satunya adalah membangun peta jalan pendidikan yang memanfaatkan data kependudukan akurat untuk menentukan lokasi dan kebutuhan SDN. Dengan pendekatan ini, pemerintah bisa menghindari pembangunan sekolah yang berlebihan di daerah dengan kebutuhan rendah, sekaligus memastikan SDN yang ada tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam *Special Plan* yang diusungnya, Lestari juga menyarankan penggunaan teknologi informasi untuk mengotomasi pengumpulan dan analisis data. Dengan sistem digital, pihak terkait bisa lebih cepat menanggapi perubahan demografi, seperti migrasi penduduk atau perkembangan ekonomi lokal. “Kami ingin SPMB menjadi alat pengambilan keputusan yang berbasis bukti, bukan hanya asumsi,” kata Lestari, menegaskan pentingnya integrasi data dalam proses penerimaan siswa.
Potensi Dampak *Special Plan* pada Kualitas Pendidikan
Dengan *Special Plan* ini, diharapkan muncul peningkatan akses pendidikan yang adil bagi seluruh anak Indonesia. Lestari Moerdijat menekankan bahwa SDN harus menjadi pilihan utama bagi masyarakat jika memiliki keunggulan dalam kualitas pendidikan dan fasilitas. Ia juga menyebutkan bahwa penggunaan data akurat dalam SPMB dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional.
Menurut Lestari, *Special Plan* bukan hanya solusi sementara, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan pendidikan dasar tetap berperan sentral dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. “Dengan data yang tepat, kami bisa mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan menyesuaikan SPMB dengan kebutuhan nyata, sehingga SDN tidak lagi sepi peminat,” pungkasnya, menggarisbawahi pentingnya revolusi data dalam pendidikan.